Setelah berbulan-bulan tanpa kejelasan, korban Akademi Crypto yang terkait dengan Timothy Ronald mulai mencari langkah baru. Salah satu opsi yang menguat adalah membawa kasus ini ke Komisi III DPR RI melalui RDPU.
Korban Timothy Ronald Ingin Bawa Kasus ke RDPU
Dorongan untuk membawa kasus ini ke DPR tidak muncul secara tiba-tiba. Sejak awal April, para korban yang tergabung dalam komunitas mulai aktif berdiskusi untuk menentukan langkah lanjutan.
Melalui forum Discord “Paguyuban Member Rungkad”, mereka membahas berbagai opsi, termasuk pengajuan RDPU ke Komisi III DPR RI. Pertemuan juga sempat digelar sebagai upaya konsolidasi untuk menyatukan langkah.
Langkah ini kemudian diperkuat melalui pernyataan resmi. Lewat video yang diunggah oleh Skyholic pada Senin (27/04/2026), Jajang selaku kuasa hukum korban menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirim permohonan RDPU sejak Maret lalu.
“Yang terhormat Ketua Komisi III DPR RI, kami perwakilan dari pihak korban Akademi Crypto yang melibatkan saudara Timothy Ronald dan kawan-kawan pada 15 Maret 2026, kami sudah mengirim permohonan RDPU mohon berkas kami dibaca dan diperhatikan,” tuturnya.
Ia menegaskan bahwa kasus ini telah menjadi perhatian publik. Namun, hingga kini belum ada proses hukum terhadap para terlapor. Karena itu, korban merasa perlu mendorong atensi langsung dari DPR.
OJK Disorot, Dugaan Pelanggaran Mengemuka
Sebelum mendorong jalur RDPU DPR, para korban Akademi Crypto lebih dulu mengadu ke OJK. Namun hingga kini, belum ada respons resmi yang dinilai mampu menjawab keresahan mereka.
Kritik ini menyoroti peran regulator yang pasif, padahal kasusnya berkaitan langsung dengan keuangan digital. Korban juga mengungkap dugaan pelanggaran, mulai dari legalitas pemberian edukasi keuangan hingga izin operasional yang dipertanyakan.
“Kami minta OJK bertindak secara tegas melakukan pemeriksaan kepada terlapor, mengingat perkara ini sudah viral dan kami minta setelah melakukan pemanggilan atau pemeriksaan OJK berani mengeluarkan press release secara nasional,” tegas Jajang.
Selain itu, muncul dugaan promosi aset kripto MANTA sejak 2020 hingga 2025, sementara izin edar dari Bappebti baru terbit pada 2025. Jika benar, hal ini berpotensi menjadi pelanggaran serius.
3 Poin Penting yang Diangkat Korban ke OJK di Kasus Timothy Ronald
Tak hanya itu, kuasa hukum korban Akademi Crypto juga mengungkap dugaan promosi bursa ilegal. Disebutkan adanya penggunaan kode referral untuk platform Bitget yang belum memiliki izin resmi di Indonesia.
Kini, publik menanti langkah konkret dari DPR RI. Akankah RDPU terwujud dan membuka jalan keadilan, atau kasus ini kembali berlarut? Tekanan terus meningkat, sementara harapan korban belum padam.
Itulah rangkuman berita kripto hari ini yang bisa kamu simak untuk mengikuti perkembangan dunia aset digital dan teknologi blockchain. Tetap pantau Blockchain Media Indonesia untuk update terbaru seputar pasar kripto, berita bitcoin, hingga panduan belajar crypto untuk kamu yang masih pemula. [dp]
Disclaimer: Konten di Blockchainmedia.id hanya bersifat informatif, bukan nasihat investasi atau hukum. Segala keputusan finansial sepenuhnya tanggung jawab pembaca.