Benjamin Netanyahu punya ide yang nekat untuk menghadapi potensi sanksi internasional. Jika jalur perbankan Israel ikut ditekan, kripto dan blockchain disebut bisa menjadi salah satu alternatif.
Masalahnya, ide itu dibantah oleh Bank of Israel. Bank sentral menilai kripto bukan jalan pintas untuk mengakali sanksi, sementara oposisi ikut mempertanyakan seberapa realistis rencana tersebut.
Netanyahu Lirik Kripto Saat Ancaman Sanksi Menguat
Dikutip dari laporan Times of Israel pada Sabtu (24/10/2026), polemik tersebut bermula ketika Netanyahu memperingatkan Israel berpotensi menghadapi sanksi perbankan dari komunitas internasional dalam waktu mendatang.
Pernyataan itu disampaikan Netanyahu dalam wawancara dengan jaringan ekonomi Channel 10 pada Jumat lalu. Ia menilai Israel perlu menyiapkan alternatif jika akses terhadap sistem perbankan global mulai dibatasi.
Salah satu opsi yang disebut Netanyahu adalah kripto dan juga blockchain. Ia bahkan mengaku telah meminta para penasihatnya menyiapkan rencana mengenai bagaimana teknologi tersebut dapat digunakan menghadapi situasi tersebut.
Menurut Netanyahu, ancaman sanksi perbankan bukan sesuatu yang bisa diabaikan. Karena itu, pemerintah perlu memikirkan jalur lain yang tidak sepenuhnya bergantung pada infrastruktur keuangan konvensional.
Komentarnya muncul setelah Inggris bersama 11 negara Barat mengumumkan sanksi terhadap barang dari permukiman Israel di Tepi Barat, sebagai respons terhadap perkembangan terbaru di kawasan tersebut.
Walau sanksi tersebut secara khusus menyasar aktivitas di Tepi Barat, sejumlah ekonom dan pelaku industri memperingatkan dampaknya bisa merembet lebih luas ke perekonomian Israel.
Ide Kripto Netanyahu Ditolak Bank Sentral Israel
Sehari setelah wacana itu mencuat, Bank of Israel memberi respons tegas. Bank sentral menilai kripto bukan jalan pintas yang bisa begitu saja digunakan untuk melewati sanksi internasional.
Bank sentral menilai prioritas Israel seharusnya tetap menjaga hubungan ekonomi dengan mitra dagang utama, sekaligus berupaya mencegah sanksi sebelum tekanan tersebut benar-benar memukul perekonomian.
“Kripto tidak dapat digunakan sebagai jalur untuk melewati sanksi,” tegas Bank of Israel dalam pernyataannya, menepis anggapan bahwa blockchain bisa menjadi pintu keluar dari sanksi tersebut.
Bank of Israel juga menilai pemerintah harus lebih fokus mempertahankan hubungan ekonomi internasional, karena dampak sanksi dinilai jauh lebih kompleks daripada sekadar mencari saluran pembayaran alternatif.
Netanyahu kemudian merespons kritik tersebut. Ia mengatakan keberatan Bank of Israel tetap didengar, tetapi keputusan akhir akan mengikuti pertimbangannya sendiri sebagai kepala pemerintahan.
“Saya mendengar penolakan itu dan mempertimbangkannya. Saya berterima kasih kepada Bank of Israel atas sarannya. Saya mendengarkan, tetapi saya melakukan apa yang menurut saya terbaik,” tegasnya.
Pernyataan itu menunjukkan Netanyahu belum mundur dari gagasannya. Ia menerima kritik bank sentral, tetapi tetap membuka ruang bagi pemanfaatan kripto jika tekanan finansial benar-benar meningkat.
Oposisi Soroti Risiko “BibiCoin”
Kritik terhadap Netanyahu lalu datang dari pemimpin Partai Yashar, Gadi Eisenkot. Ia bahkan menjuluki gagasan tersebut sebagai “visi BibiCoin” dan menilai dampaknya bisa berbahaya bagi Israel.
“Visi BibiCoin adalah ancaman terhadap keamanan nasional,” tulis Eisenkot di X. Menurutnya, gagasan itu justru berisiko mendorong Israel semakin menjauh dari sistem ekonomi global.
Eisenkot juga mempertanyakan bagaimana cara perusahaan teknologi Israel bisa menerima pembayaran atau investasi asing apabila transaksi harus menghindari bank internasional dan bergantung pada pembayaran berbasis kripto.
Kritik serupa datang dari Ketua Yisrael Beytenu, Avigdor Liberman. Ia menegaskan teknologi blockchain bukan sistem rahasia yang membuat transaksi maupun identitas pelaku menghilang dari radar.
“Industri kripto bukan sistem rahasia yang membuat Anda menghilang dari radar. Transaksi blockchain dapat dilacak, dan otoritas bisa mengidentifikasi serta memblokir dompet terkait sanksi,” katanya.
Liberman juga menyoroti ironi dari wacana tersebut. Menurutnya, Netanyahu sebelumnya justru menghambat sejumlah langkah yang dirancang untuk mengatur dan mendorong perkembangan industri aset digital Israel.
Karena itu, perdebatan ini bukan sekadar soal kripto. Polemik tersebut juga memperlihatkan benturan antara ambisi mencari jalur alternatif dan kenyataan bahwa jaringan blockchain tetap memiliki keterbatasan menghadapi sanksi.
Itulah rangkuman berita kripto hari ini yang bisa kamu simak untuk mengikuti perkembangan dunia aset digital dan teknologi blockchain. Tetap pantau Blockchain Media Indonesia untuk update terbaru seputar pasar kripto, berita bitcoin, hingga panduan belajar crypto untuk kamu yang masih pemula. [dp]
Disclaimer: Konten di Blockchainmedia.id hanya bersifat informatif, bukan nasihat investasi atau hukum. Segala keputusan finansial sepenuhnya tanggung jawab pembaca.