Upaya memperluas penggunaan teknologi blockchain untuk tokenisasi aset dunia nyata (RWA) di Indonesia masih menghadapi sejumlah persoalan mendasar, meskipun beberapa model bisnis telah berhasil melewati pengujian regulator.
Tiga tantangan utama mencuat dalam hasil diskusi industri yang dibawa Coinfest Asia kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Selasa (17/11/2026), yakni kepastian hak pemegang token, likuiditas pasar sekunder, serta kesiapan distribusi dan partisipasi investor.
Temuan tersebut menjadi sorotan karena tokenisasi aset selama ini dipandang sebagai salah satu cara membuka akses investasi terhadap instrumen tradisional melalui teknologi blockchain.
Namun, keberhasilan menciptakan representasi digital suatu aset belum tentu menjamin bahwa investor memperoleh perlindungan hukum, kemudahan menjual kembali token, ataupun akses terhadap pasar yang memadai.
Tiga Hambatan Tokenisasi Aset yang Jadi Sorotan
Berdasarkan pengumuman resmi Coinfest Asia pada Selasa (17/11/2026), penyelenggara memaparkan temuan laporan Practitioner Intelligence on Stablecoins and Tokenization in Asia kepada OJK dalam forum yang berlangsung di OJK Innovation Centre, Jakarta.
Laporan tersebut disusun berdasarkan empat diskusi tertutup dalam Institutional Summit di Bali pada 21 Agustus 2026, dengan dukungan ICEx Group. Temuannya mencakup tantangan perlindungan hak pemegang token, likuiditas pasar sekunder, serta kesiapan distribusi dan akses investor.
Selain itu, pembahasan tersebut juga mencakup sejumlah kelas aset yang berpotensi ditokenisasi, mulai dari emas, reksa dana pasar uang, properti, pembiayaan UMKM, saham atau indeks saham, hingga royalti kekayaan intelektual.
Persoalan pertama berkaitan dengan kepastian hak pemegang token dan perlindungan terhadap aset yang mendasarinya.
Dalam skema tokenisasi, investor bisa memiliki token yang merepresentasikan nilai atau hak ekonomi atas suatu aset. Namun, kepemilikan token tidak selalu identik dengan kepemilikan hukum langsung atas aset fisik.
Contohnya, token yang dikaitkan dengan properti dapat memberikan hak atas manfaat ekonomi tertentu tanpa otomatis menjadikan pemegangnya sebagai pemilik sah bangunan atau tanah tersebut.
Persoalan menjadi lebih rumit jika perusahaan penerbit mengalami kepailitan. Dalam kondisi demikian, status hukum aset dasar dan hak pemegang token menjadi aspek yang perlu diatur secara jelas.
Tantangan kedua adalah likuiditas pasar sekunder.
Tokenisasi memang memungkinkan suatu aset dibagi menjadi unit digital yang lebih kecil. Akan tetapi, kemudahan pembagian kepemilikan tidak otomatis menciptakan permintaan atau menjamin tersedianya pembeli.
Tanpa likuiditas yang cukup, investor berpotensi menghadapi kesulitan ketika hendak melepas kepemilikannya, sekalipun token tersebut secara teknis dapat dipindahkan melalui jaringan blockchain.
Sementara itu, persoalan ketiga berkaitan dengan distribusi produk dan kesiapan partisipasi investor.
Agar tokenisasi berkembang melampaui tahap percobaan, institusi perlu memiliki mekanisme distribusi, proses identifikasi investor, tata kelola operasional, serta infrastruktur pendukung yang sesuai dengan ketentuan sektor keuangan.
Ketiga persoalan tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama tokenisasi tidak hanya berada pada teknologi blockchain, tetapi juga pada hubungan antara hak hukum, struktur pasar, dan kesiapan lembaga keuangan.
Emas dan Reksa Dana Dinilai Lebih Menjanjikan
Dalam penilaian praktisi yang dirangkum melalui Institutional Summit, emas dan reksa dana pasar uang muncul sebagai dua kelas aset yang relatif lebih dekat untuk dikembangkan melalui tokenisasi di kawasan Asia.
Keduanya memiliki karakteristik aset dasar dan mekanisme pengelolaan yang lebih dikenal oleh industri keuangan dibandingkan sejumlah bentuk aset alternatif.
Meski demikian, penilaian tersebut tidak berarti seluruh hambatan telah teratasi atau kedua jenis aset telah memperoleh persetujuan otomatis untuk ditawarkan kepada investor Indonesia.
Sebaliknya, tokenisasi properti, pembiayaan UMKM dan royalti kekayaan intelektual memerlukan perhatian khusus terhadap struktur hak ekonomi, penilaian aset, serta mekanisme pengalihan dan pemenuhan kewajiban.
Sebagai contoh, tokenisasi royalti perlu memastikan bahwa hak atas pendapatan benar-benar dapat dialihkan dan ditegakkan sesuai perjanjian serta peraturan yang berlaku.
Artinya, keberadaan token di blockchain hanyalah salah satu bagian dari struktur investasi yang lebih luas.
OJK Sudah Meluluskan Tujuh Peserta Sandbox
Di Indonesia, pengembangan tokenisasi aset sebenarnya telah menunjukkan kemajuan melalui mekanisme regulatory sandbox OJK.
Berdasarkan siaran pers resmi OJK mengenai perkembangan sektor jasa keuangan hingga Oktober 2026, sebanyak tujuh peserta telah menyelesaikan proses pengujian dan dinyatakan lulus hingga 31 Oktober 2026.
Model bisnis yang tercakup antara lain tokenisasi emas, tokenisasi surat berharga menggunakan skema Kontrak Pengelolaan Dana (KPD), dan tokenisasi manfaat kepemilikan properti.
OJK menjelaskan bahwa model tokenisasi emas melibatkan kerja sama dengan perusahaan pegadaian untuk penyimpanan emas fisik yang menjadi aset dasar token.
Sementara itu, tokenisasi surat berharga melibatkan manajer investasi dan bank kustodian dalam ekosistem pasar modal.
Keterlibatan lembaga-lembaga tersebut memperlihatkan bagaimana tokenisasi memerlukan infrastruktur dan pengelolaan aset yang berada di luar jaringan blockchain itu sendiri.
Hingga akhir Oktober, OJK juga mencatat 387 permintaan konsultasi dari calon peserta sandbox dan 43 permohonan keikutsertaan sejak diterbitkannya POJK Nomor 3 Tahun 2024.
Namun, kelulusan sandbox tidak boleh disamakan dengan persetujuan otomatis untuk memasarkan seluruh produk kepada masyarakat. Tahap pengujian, pendaftaran atau perizinan, dan kegiatan komersial tetap perlu dibedakan berdasarkan ketentuan masing-masing model bisnis.
Dari Uji Coba Blockchain Menuju Penggunaan Nyata
Pembahasan terbaru antara Coinfest Asia dan OJK memperlihatkan adanya kesenjangan yang masih perlu dijembatani antara potensi teknologi blockchain dan kesiapan penerapannya dalam sistem keuangan.
Di satu sisi, Indonesia sudah memiliki model tokenisasi yang melewati pengujian regulator. Di sisi lain, pelaku industri masih menyoroti kepastian hak investor, kedalaman likuiditas, dan infrastruktur distribusi sebagai prasyarat untuk memperluas penerapannya.
Persoalan ini menjadi penting terutama ketika tokenisasi mulai menjangkau aset yang lebih kompleks, seperti properti, kredit swasta, dan hak atas pendapatan kekayaan intelektual.
Tanpa kejelasan mengenai aset dasar dan mekanisme perlindungannya, pencatatan kepemilikan melalui blockchain saja tidak cukup untuk menjamin hak investor.
Dengan demikian, perkembangan tokenisasi di Indonesia selanjutnya tidak hanya akan ditentukan oleh jumlah proyek yang berhasil diuji, tetapi juga oleh kemampuan industri dan regulator membangun mekanisme hukum, operasional, serta pasar yang dapat berfungsi secara berkelanjutan.
Itulah rangkuman berita kripto hari ini yang bisa kamu simak untuk mengikuti perkembangan dunia aset digital dan teknologi blockchain. Tetap pantau Blockchain Media Indonesia untuk update terbaru seputar pasar kripto, berita bitcoin, hingga panduan belajar crypto untuk kamu yang masih pemula. [st]
Disclaimer: Konten di Blockchainmedia.id hanya bersifat informatif, bukan nasihat investasi atau hukum. Segala keputusan finansial sepenuhnya tanggung jawab pembaca.


