Dalam langkah signifikan untuk melawan berbagai aktivitas kriminal, Inggris telah meloloskan RUU Kejahatan Ekonomi dan Transparansi Perusahaan yang membuat otoritas berwenang bisa menyita crypto terlarang.
Dilansir dari laporan Decrypt, undang-undang tersebut bertujuan untuk memperkuat kapasitas otoritas hukum di Inggris dalam menangani dan membekukan aset crypto ilegal atau terlarang.
“RUU Kejahatan Ekonomi dan Transparansi Perusahaan akan memperkuat reputasi Inggris sebagai tempat di mana bisnis yang sah dapat berkembang sementara mengusir uang kotor dari Inggris,” demikian pernyataan dari pemerintah negeri Three Lions pada tahun lalu, seperti dikutip media crypto.
RUU ini telah mengalami beberapa perubahan dan diharapkan akan merevolusi cara lembaga penegak hukum menangani aktivitas kriminal yang melibatkan kripto.
Salah satu ketentuannya yang mencolok adalah perluasan kewenangan otoritas hukum Inggris untuk menyita aset digital seperti crypto terlarang, tanpa keharusan adanya vonis sebelumnya.
Perluasan ini memungkinkan otoritas Inggris untuk bertindak dengan cepat ketika ada bukti yang meyakinkan yang menghubungkan crypto terlarang dengan aktivitas ilegal.
Saat ini, aset kripto yang terkait dengan aktivitas ilegal dapat dibekukan namun tidak dapat disita dalam kasus kriminal kecuali seseorang telah ditangkap dan divonis.
Undang-undang baru ini mengubah permainan dengan memberdayakan lembaga penegak hukum untuk menyita aset-aset ini dengan cepat, yang berpotensi merusak operasi keuangan para pelaku kriminal yang mengandalkan kripto.
Langkah berani ini merupakan bagian dari strategi kejahatan ekonomi Inggris yang lebih luas, yang berlangsung dari tahun 2023 hingga 2026, yang menekankan regulasi kripto dan pencegahan kejahatan keuangan.
Inggris, Negara Terbesar Dalam Volume Transaksi Crypto
Seiring dengan langkah-langkah pemerintah Inggris yang memerangi kejahatan terkait crypto, negara tersebut telah menjadi ekonomi kripto utama.
Cointelegraph mengutip laporan bulan Oktober 2023 dari perusahaan analitik blockchain Chainalysis, bahwa Inggris adalah negara crypto terbesar dalam hal volume transaksi mentah di Eropa Tengah, Utara, dan Barat.
Pada bulan Februari 2023, platform pajak crypto Recap juga melaporkan bahwa London adalah kota paling siap dalam dunia untuk bisnis kripto, mengungguli Dubai dan New York.
Blockworks melaporkan, Otoritas Jasa Keuangan Inggris secara resmi menerapkan peraturan baru seputar iklan crypto, pada bulan ini.
Selain itu, OJK Inggris, sejak hari Rabu, telah mengirimkan lebih dari 220 peringatan kepada perusahaan kripto. Bahkan perusahaan yang mencoba mematuhi peraturan yang lebih ketat harus melakukan penyesuaian.
Sebagai contoh, Binance sementara waktu menghentikan layanan di Inggris setelah mitra Inggrisnya, Rebuilding Society, dibatasi untuk menyetujui iklan. [ab]
