Otoritas Korea Selatan (Korsel) mewanti-wanti perusahaan bursa kripto asing manapun yang menawarkan layanan mereka kepada warganya. Pilihannya ada dua, perusahaan terdaftar secara sah atau pengelolanya dipenjara.
Pasar kripto tak ubahnya pasar aset investasi lain, ketika ia tumbuh dan menarik jutaan peminat, bursa manapun harus ikut peraturan di setiap negara.
Pasalnya ini sangat terkait dengan kemudahan alat negara untuk melacak transaksi kripto yang kerapkali digunakan untuk aksi kejahatan, seperti pencucian uang.
Ditekan Peraturan FATF, OKEx Korea Selatan Akan Cabut 5 Privacy Coin
Lagipula, transaksi kripto tak dan seperti fiat money di sistem perbankan dan bank sentral. Kripto lebih bersifat terbuka dan berada di luar struktur pantauan sistem keuangan negara.
Pada praktiknya, ini perlu kolaborasi lebih apik, antara inovasi dan regulasi, karena teknologi blockchain dan aset kripto sudah terbukti jauh lebih efisien daripada sistem keuangan konvensional.
Ketika Anda membaca artikel ini, banyak negara termasuk di Indonesia punya perlakukan dan peraturan berbeda-beda terhadap kripto.
Namun, nadanya seragam, yakni pengawasan dan perlindungan terhadap nasabah dan sistem keuangan negara.
Inggris, Thailand, Jepang, Amerika Serikat, termasuk Korea Selatan dan sejak tahun 2020 sudah memperketat peraturannya. Salah satu bursa yang diteropong adalah Binance.
Pernyataan terbaru datang dari Negeri K Pop itu belum lama ini. Regulator keuangan Korea Selatan telah memperingatkan bursa kripto asing yang menawarkan layanan kepada warga Korea untuk mendaftar sebelum 24 September 2021.
“Perusahaan bursa yang enggan mendaftar akan menghadapi hukuman penjara paling lama 5 tahun atau denda 50 juta won. Mandat itu didasarkan pada undang-undang Korea Selatan yang mewajibkan mekanisme KYC untuk semua transfer dana lintas negara,” Komisi Jasa Keuangan (FSC) Korsel, Kamis (22/7/2021).
Selain itu, bagi perusahaan yang bebal, akan memblokir akses situs mereka di Korsel. Namun, tidak ada penjelasan apakah termasuk pemblokiran akses ke aplikasi.
Korea Selatan memang harus melakukan itu, karena adalah anggota dari Financial Action Task Force (FATF).
Organisasi global itu mewajibkan setiap negara anggotanya agar memantau transaksi kripto, khususnya yang digunakan untuk pencucian uang dan kejahatan terkait lainnya.
El Salvador pun berpotensi tersandung aturan FATF, karena belum memerinci bagaimana negara mengatur transaksi kripto, pasca berlakunha Bitcoin sebagai alat pembayaraan yang sah. [red]