Bank Sentral Eropa (ECB) memperkirakan peluncuran mata uang digital euro kemungkinan baru akan terjadi pada pertengahan 2029.
Berdasarkan laporan Reuters, pernyataan itu disampaikan Anggota Dewan Eksekutif ECB, Piero Cipollone, yang menegaskan bahwa proses legislasi di Parlemen Eropa menjadi faktor utama tertundanya implementasi.
Penundaan ini menambah panjang perjalanan proyek yang sudah digagas sejak 2020 sebagai upaya menjaga kedaulatan keuangan kawasan euro di tengah dominasi stablecoin swasta dan sistem pembayaran asing.
Menurut Cipollone, keterlambatan parlemen dalam menentukan posisi final terhadap regulasi digital euro membuat rencana peluncuran harus direvisi. Ia menilai, target 2029 adalah gambaran realistis jika proses legislasi berjalan sesuai jadwal yang baru.
“Dengan kerangka waktu yang ada, 2029 merupakan penilaian yang adil,” ujar Cipollone.
Legislasi Jadi Hambatan Utama Digital Euro
Usulan regulasi digital euro telah diajukan sejak 2023, namun hingga kini Parlemen Eropa belum memberikan kepastian. Rencana terbaru menyebutkan bahwa pembaruan status akan disampaikan pada 24 Oktober mendatang.
Setelah itu, parlemen memiliki waktu enam minggu untuk mengajukan amandemen dan lima bulan untuk pembahasan lebih lanjut. Situasi ini membuat jadwal yang sebelumnya ditargetkan bisa rampung pada 2026 terancam mundur hingga 2029.
ECB sebelumnya memperkirakan waktu implementasi teknis memerlukan 2,5 hingga 3 tahun setelah regulasi disepakati. Presiden ECB, Christine Lagarde, juga telah mendesak legislator agar mempercepat pembahasan.
Lagarde menekankan pentingnya digital euro sebagai alat untuk menjaga kedaulatan finansial Eropa dan mengurangi ketergantungan pada penyedia pembayaran global seperti Visa dan Mastercard.
Selain itu, beberapa menteri keuangan Uni Eropa menilai digital euro harus dirancang sebagai sistem pembayaran independen. Hal ini dianggap krusial agar kawasan euro tidak bergantung pada infrastruktur pembayaran yang didominasi perusahaan luar negeri, khususnya dari AS.
Tantangan Teknis dan Kekhawatiran Perbankan
Meski mendapat dukungan politik, digital euro juga menghadapi tantangan teknis dan resistensi dari sektor perbankan. Salah satu kekhawatiran utama adalah potensi aliran dana masyarakat dari bank komersial menuju dompet digital berbasis ECB.
Kondisi itu dinilai dapat mengganggu fungsi intermediasi bank dan melemahkan likuiditas sektor perbankan tradisional.
ECB menegaskan, desain digital euro harus memperhatikan perlindungan data pengguna sekaligus tetap mematuhi aturan anti pencucian uang (AML) dan pencegahan pendanaan terorisme (CFT).
Namun, merumuskan keseimbangan antara privasi, efisiensi operasional dan kepatuhan regulasi masih menjadi pekerjaan besar.
Kompleksitas semakin bertambah karena Uni Eropa terdiri dari banyak negara dengan sistem hukum dan regulasi keuangan berbeda, sehingga penyelarasan kebijakan membutuhkan kompromi panjang.
Selain fungsi sehari-hari, digital euro juga dipandang memiliki peran penting dalam menghadapi potensi krisis. ECB menyebut mata uang digital ini dapat memastikan kelangsungan pembayaran bila terjadi gangguan besar, termasuk serangan siber terhadap sistem perbankan.
Argumen tersebut semakin menegaskan bahwa digital euro bukan sekadar proyek teknologi, melainkan juga instrumen strategis bagi ketahanan ekonomi kawasan euro.
Dengan beragam hambatan yang ada, jalan menuju digital euro masih panjang. Keberhasilan proyek ini akan sangat bergantung pada kecepatan Parlemen Eropa menyelesaikan regulasi serta kesediaan negara anggota untuk berkompromi.
Jika kerangka hukum berhasil disepakati, ECB yakin implementasi teknis dapat segera dimulai sehingga target peluncuran pada 2029 dapat tercapai. [st]
Disclaimer: Konten di Blockchainmedia.id hanya bersifat informatif, bukan nasihat investasi atau hukum. Segala keputusan finansial sepenuhnya tanggung jawab pembaca.