Parlemen Jepang semakin mendesak Pemerintah Jepang agar yen digital berbasis teknologi blockchain harus terbit dalam dua tahun.
Desakan itu adalah kesekian kalinya dari lembaga wakil rakyat itu, setelah pihaknya menyusun rancangan mata uang yen berwujud digital.
Kepala Komisi Penelitian Sistem Perbankan dan Keuangan di Partai Demokrat Liberal Jepang, Kozo Yamamoto, mengatakan hari ini bahwa negara itu harus membuat yen digital dalam dua hingga tiga tahun.
Dilansir dari Reuters, 10 Februari 2020, Yamamoto mengatakan Mata Uang Bank Sentral (CBDC) itu harus dimasukkan dalam pedoman kebijakan tengah tahun pemerintah.
Dia menjelaskan, bahwa mata uang digital dapat dengan cepat menyebar di negara-negara berkembang. Kozo mencontohkan potensi mata uang digital Tiongkok. Katanya, mata uang itu membantu Tiongkok- untuk meningkatkan pengaruh ekonominya.
“Lebih cepat lebih baik. Kami akan menyusun proposal tambahan agar bisa dimasukkan dalam pedoman kebijakan pemerintah. Mudah-mudahan bisa terwujud dalam 2-3 tahun. Jika setiap negara bisa menerbitkan mata uang digital sendiri melalui bank sentral, maka itu dapat mencegah perubahan besar pada saat krisis dan menstabilkan ekonomi,” tegas Kozo.
Pernyataan Kozo menegaskan pernyataan mantan Menteri Ekonomi yang juga anggota partai yang berkuasa, Akira Amari. Kata Akira yen digital diterbitkan untuk melawan yuan digital Tiongkok yang akan datang.
Yamamoto tak menampik dampak yen digital yang dapat merusak supremasi dolar AS di negara-negara berkembang.
Sebelumnya, sejumlah anggota parlemen Jepang bahkan mendesak pemerintah agar topik mata uang digital dimasukkan ke dalam agenda G7 pada tahun ini.
Pada akhir Januari 2020, Wakil Gubernur Bank Sentral Jepang mengatakan, bahwa lembaganya harus harus siap menerbitkan yen digital, jika permintaan publik memang meningkat.
Sementara itu yuan digital yang diterbitkan oleh Bank Sentral Tiongkok hampir rampung dan terus diujicoba.
Tiongkok memang termasuk perintis dan berkelas dalam hal pengayaan teknologi blockchain terhadap penerbitan mata uang digital. Selain itu ada pula Singapura dan yang terbaru adalah Kamboja. [Red]
Disclaimer: Seluruh konten yang diterbitkan di Blockchainmedia.id, baik berupa artikel berita, analisis, opini, wawancara, liputan khusus, artikel berbayar (paid content), maupun artikel bersponsor (sponsored content), disediakan semata-mata untuk tujuan informasi dan edukasi publik mengenai teknologi blockchain, aset kripto, dan sektor terkait. Meskipun kami berupaya memastikan akurasi dan relevansi setiap konten, kami tidak memberikan jaminan atas kelengkapan, ketepatan waktu, atau keandalan data dan pendapat yang dimuat. Konten bersifat informatif dan tidak dapat dianggap sebagai nasihat investasi, rekomendasi perdagangan, atau saran hukum dalam bentuk apa pun. Setiap keputusan finansial yang diambil berdasarkan informasi dari situs ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab pembaca. Blockchainmedia.id tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung, kehilangan data, atau kerusakan lain yang timbul akibat penggunaan informasi di situs ini. Pembaca sangat disarankan untuk melakukan verifikasi mandiri, riset tambahan, dan berkonsultasi dengan penasihat keuangan profesional sebelum mengambil keputusan yang melibatkan risiko keuangan.