Jagat maya masih diselimuti kehebohan terkait penangkapan sosok pendiri Telegram dan pelopor blockchain TON, Pavel Durov di Prancis. Teranyar, ia belum berstatus tersangka, namun ada 12 hal pemeriksaan terhadap dirinya, terkait Telegram.
Melansir dari Wired, Kejaksaan Prancis baru-baru ini merilis informasi awal dalam siaran pers pada Senin tentang penyelidikan terhadap CEO Telegram Pavel Durov, yang ditangkap pada Sabtu lalu di bandara Le Bourget, Paris.
“Pavel Durov belum menjadi tersangka dengan kejahatan apa pun, tetapi pejabat mengatakan bahwa dia ditahan sebagai bagian dari penyelidikan terhadap ‘orang yang tidak disebutkan namanya’ dan dapat ditahan di tahanan polisi hingga Rabu,” demikian dikutip dalam riilis pers tersebut.
Penyelidikan atas Durov diprakarsai oleh kejaksaan divisi siber “J3” dan melibatkan kolaborasi dengan Pusat Pemberantasan Kejahatan Siber (C3N) dan Kantor Nasional Anti-Penipuan (ONAF) Prancis, menurut siaran pers tersebut.
“Dalam kerangka prosedural inilah Pavel Durov diinterogasi oleh penyelidik,” tulis jaksa Paris, Laure Beccuau, dalam pernyataan tersebut.
Rilis tersebut merinci berbagai bentuk keterlibatan dalam aktivitas ilegal yang berkaitan dengan kejahatan terorganisir di Telegram, terutama dalam konteks digital dan kriptologi.
Sejumlah tuntutan tersebut mencakup 12 hal tindakan yang dianggap sebagai keterlibatan, seperti mengelola platform daring untuk transaksi ilegal, memiliki atau mendistribusikan materi pornografi anak, hingga keterlibatan dalam perdagangan narkotika.
Selain itu, ada penekanan pada pelanggaran terkait teknologi, seperti menyediakan atau mengimpor alat kriptologi tanpa deklarasi yang sah, yang dapat digunakan untuk meretas sistem.
Keterangan dari otoritas hukum Prancis juga menyinggung keengganan Telegram untuk bekerja sama dengan pihaknya dalam investigasi.
Ada pula uraian bahwa Telegram erat dengan kegiatan kriminal, penipuan, dan pencucian uang yang merupakan bagian dari kejahatan serius, menunjukkan adanya jaringan terorganisir di balik aktivitas ini.
Penyebutan kriptologi dan alatnya merujuk pada kejahatan siber dan penggunaan teknologi untuk menyembunyikan aktivitas ilegal, seperti enkripsi tanpa izin yang sah.
Tuduhan Terhadap Durov Sangat Luas
Wired mengutip pendapat pengacara Prancis yang mengkhususkan diri dalam masalah kebebasan berbicara, Cannelle Lavite terkait penahanan Durov, kendati belum ditetapkan sebagai tersangka.
Menurutnya, daftar tuduhan atas Pavel Durov sebagai tersangka dalam penyelidikan ini sangat luas.
“Mengingat adanya beberapa penyelidikan awal di Prancis mengenai Telegram terkait dengan perlindungan hak-hak anak dan kerja sama dengan unit penyelidikan Prancis lainnya, misalnya tentang pelecehan siber, penangkapan Durov tidak terlihat seperti langkah yang sangat luar biasa,” kata Lavite.
Lavite mencatat bahwa Durov adalah warga negara Prancis yang ditangkap di wilayah Prancis dengan surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh hakim Prancis.
Pavel Durov Akan Hadir di Pengadilan, CEO Rumble Coba Bantu Bebaskan
Sebelumnya, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan dalam sebuah unggahan di media sosial pada hari Senin bahwa penahanan Durov tak terkait masalah politik.
“Prancis sangat berkomitmen pada kebebasan berekspresi dan komunikasi… Penangkapan presiden Telegram di tanah Prancis terjadi sebagai bagian dari penyelidikan yudisial yang sedang berlangsung. Ini sama sekali bukan keputusan politik,” ujar Macron.
Berita penangkapan Durov memicu kekhawatiran bahwa langkah ini dapat mengancam stabilitas Telegram dan merusak platform tersebut. Kasus ini tampaknya juga memiliki implikasi dalam perdebatan panjang di seluruh dunia tentang moderasi media sosial, pengaruh pemerintah, dan penggunaan enkripsi yang melindungi privasi.
Pada Senin sore, Telegram tampaknya menerima peningkatan unduhan akibat situasi hukum atas Pavel Durov yang bakal menjadi tersangka belasan dakwaan hukum, naik dari peringkat 18 menjadi peringkat 8 dalam peringkat aplikasi Apple App Store di AS.
Unduhan iOS global meningkat sebesar 4 persen, dan di Prancis aplikasi tersebut berada di peringkat pertama dalam kategori jejaring sosial App Store dan peringkat ketiga secara keseluruhan.
Presiden Prancis: Penahanan Pavel Durov Tidak Bermotif Politik
Pria Kekar Berkewarganegaraan Prancis, Uni Emirat Arab, Rusia, dan St Kitts and Nevis
Pria kekar itu juga disebut memiliki 4 status kewarganegaraan sekaligus, yang biasanya diperoleh secara khusus dan tidak semua orang bisa mendapatkannya.
Telegram didirikan oleh Durov, seorang yang mengaku libertarian, meninggalkan Rusia pada tahun 2014 setelah dia menolak untuk mematuhi permintaan untuk menutup komunitas oposisi di platform media sosial VK miliknya, yang telah dia jual.
Dia memperoleh paspor Prancis pada tahun 2021 melalui prosedur jalur cepat yang jarang terjadi untuk orang asing berprofil tinggi yang membebaskan mereka dari persyaratan hukum biasa, termasuk tinggal di negara tersebut selama setidaknya lima tahun.
Kementerian Luar Negeri Prancis, yang bertanggung jawab atas prosedur tersebut, tidak menanggapi permintaan komentar dari Reuters. Kantor kepresidenan Elysee juga menolak berkomentar, mengacu pada kementerian luar negeri.
Menurut hukum Prancis, setiap orang asing dapat diberikan kewarganegaraan di bawah aturan khusus asalkan dia berbicara bahasa Prancis dan berkontribusi melalui pekerjaannya yang luar biasa terhadap pengaruh Prancis dan kemakmuran hubungan ekonomi internasionalnya.
Durov tidak pernah tinggal di Prancis dan tidak jelas hubungan khusus apa yang dia miliki dengan negara tersebut. Pada 10 Juni 2024, Durov memposting di saluran Telegram-nya: “Sebagai warga negara Prancis, saya setuju bahwa Prancis adalah tujuan liburan terbaik.”
Prosedur naturalisasinya jarang terjadi, dengan hanya 10-20 kasus yang diproses setiap tahun dan masing-masing memerlukan dukungan politik tingkat tinggi, menurut laporan media lokal.
Evan Spiegel, salah satu pendiri Snap (SNAP.N), pembuat aplikasi Snapchat, menerima kewarganegaraan Prancis pada 2018 di bawah program yang sama, menurut laporan media lokal pada saat itu.
Selain kewarganegaraan Prancis dan Uni Emirat Arab, Pavel Durov disebut oleh media pemerintah Rusia, juga memiliki kewarganegaraan Rusia dan St Kitts and Nevis. Namun Reuters mengaku tidak dapat memverifikasi laporan tersebut. [ab]