Komite Keuangan Dewan Rakyat Perancis merilis laporan yang menyebut kripto privasi bisa dipakai untuk tindak ilegal dan kejahatan. Presiden komite tersebut menghimbau untuk melarang kripto yang memberikan privasi bagi individu.
Koin privasi sarat kontroversi di dunia kripto, sebab dapat menyamarkan identitas pengguna dan menjadi mata uang pilihan bagi kriminal dunia maya. Kendati pemerintah tidak bisa sepenuhnya menutup kripto yang terdesentralisasi, mereka dapat memberlakukan pelarangan dan membuat kripto itu ilegal.
Komite Keuangan Perancis merilis laporan pada 6 Maret yang menyoroti aset kripto dan teknologi blockchain. Dalam laporan itu, presiden komite Eric Woerth menyampaikan tantangan terkait kripto bagi regulator dan penegak hukum.
“Kita harus sadar tentang masalah yang disebabkan kripto, termasuk penipuan, penghindaran pajak, pencucian uang dan juga konsumsi energi,” kata Woerth
Woerth mengklaim tindakan yang tepat adalah melarang aktivitas yang melibatkan kripto yang dapat meningkatkan anonimitas pengguna. Ia menghimbau pelarangan bagi penyebaran dan perdagangan kripto yang tidak memiliki prosedur identifikasi apapun sehingga memberikan anonimitas lengkap kepada pengguna.
Sejumlah kripto yang disorot Woerth termasuk Monero, PIVX, DeepOnion dan ZCash, yang disebut bertujuan untuk melindungi dan menyembunyikan identitas pemiliknya. Woerth berkata sejauh ini, tidak ada regulasi yang mengatur kripto privasi.
Secara keseluruhan, komentar Woerth terbilang kurang jelas dan tidak memberikan rincian bagaimana kripto privasi akan dilarang. Skenario terburuk adalah terbitnya aturan yang melarang warga Perancis menyimpan atau menggunakan kripto privasi, atau sekedar melarang bursa kripto di Perancis me-listing kripto privasi.
Himbauan dari Woerth masih jauh dari realita, dan diperkirakan akan ada banyak kontroversi dan bantahan dari komunitas kripto serta pendukung privasi seiring diskusi mengenai topik ini berlanjut.
Memang, laporan dari Komite Keuangan Dewan Rakyat Perancis merupakan garis besar yang berisi sejumlah himbauan tertentu, bukan sebuah aturan resmi untuk melarang koin privasi.
Langkah komite keuangan tersebut bertolak belakang dengan sikap Perancis sebelumnya yang cukup terbuka terhadap kripto. Perancis mendorong pengembangan kripto dan bahkan menyanggupi ekosistem regulasi yang ramah bagi ICO dan investor. Sikap ramah terhadap kripto itu merupakan akibat dari Menteri Keuangan Bruno Le Maire yang mendukung kripto.
Pada awal tahun 2018, Maire mendirikan satuan kerja yang bertugas mendorong pertumbuhan kripto serta membantu regulator mengatur industri kripto secara baik. Selain Maire, Perdana Menteri Emmanuel Macron juga mendukung perkembangan teknologi baru seperti blockchain.
Macron berkata, “Saya ingin Perancis menjadi negara startup, sebuah negara yang berpikir dan bertindak seperti startup. Kita harus mengubah pola pikir kita dan berusaha membantu pengusaha menjadi sukses agar dapat membantu orang lain.” [investinblockchain.com/ed]