Adopsi blockchain dan aset digital semakin meluas, tidak hanya di kalangan individu dan perusahaan, tetapi juga di pemerintahan. Di AS, sebagian besar pejabat dalam pemerintahan Trump dilaporkan memiliki investasi crypto. Beberapa di antaranya memiliki aset digital dengan nilai yang sangat besar, bahkan ada yang mencapai hingga Rp1,9 triliun.
Investasi Crypto di Balik Lingkaran Pemerintahan Trump
Laporan investigasi yang dipublikasikan oleh The Washington Post pada Kamis (17/07/2025) mengungkapkan bahwa hampir 70 pejabat penting dalam pemerintahan Trump, termasuk Wakil Presiden JD Vance, tujuh anggota Kabinet dan calon pejabat.
Menariknya, banyak yang sebelumnya terlibat dalam dunia teknologi dan kripto. Sebagian besar mendukung kampanye Trump pada 2024 sebelum akhirnya mendapatkan posisi di pemerintahan. Hal ini menambah kompleksitas hubungan antara pejabat dan industri crypto.
Salah satu contoh adalah Scott Kupor, yang sebelumnya menjadi manajer di a16z. Sekarang, ia menjabat sebagai Kepala Kantor Manajemen Personel (OPM). Begitu juga dengan Jonathan Gould, mantan penasihat hukum di perusahaan Bitfury, yang kini memimpin Kantor Pengawas Mata Uang (OCC).
Selain itu, ada pula pejabat dengan investasi crypto terbesar, seperti Ken Howery, Duta Besar AS untuk Denmark. Howery dilaporkan memiliki lebih dari US$122 juta dalam bentuk aset kripto. Keberadaan mereka menunjukkan betapa pentingnya sektor ini dalam pemerintahan Donald Trump.
Regulasi Kripto yang Belum Jelas
Fenomena ini menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam cara pemerintah AS memandang cryptocurrency dan blockchain. Pada masa pemerintahan Trump, sektor ini menikmati kebijakan yang lebih longgar, terutama dalam hal regulasi.
Beberapa kebijakan yang mendukung kripto, seperti GENIUS Act dan CLARITY Act, berhasil lolos dari Kongres. Bahkan, SEC sebelumnya memutuskan untuk menghentikan gugatan terhadap perusahaan kripto seperti Ripple, PayPal, dan Crypto.com, menggantikan pendekatan agresif di era Biden.Â
Perubahan kebijakan ini tentu memberikan keuntungan bagi lingkaran pejabat pada pemerintahan Trump yang memiliki investasi crypto. Bitcoin, misalnya, berhasil melesat ke harga tertinggi baru di level US$123.000, naik berkali-kali lipat dibandingkan tahun lalu.
Ini jelas menguntungkan bagi pemegang aset digital, termasuk pejabat dengan investasi besar. Meskipun beberapa pejabat berencana melepaskan aset mereka, pengungkapan ini mencerminkan dinamika yang rumit antara industri crypto dan pemerintah.Â
Kekhawatiran Terhadap Konflik Kepentingan Pribadi
Namun, tidak semua pihak melihat hal ini sebagai perkembangan positif. Kritikus berpendapat bahwa kepemilikan crypto di kalangan pejabat dapat menciptakan potensi konflik kepentingan pribadi yang serius. Mereka khawatir bahwa hal ini dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang seharusnya objektif.
Ada pula kekhawatiran bahwa pergerakan ini bisa menormalkan investasi crypto yang berisiko tinggi di kalangan pejabat publik. Ini bisa menjadi masalah, mengingat sifat volatilitas kripto yang dapat berisiko bagi stabilitas keuangan.
Pada bulan Juni lalu, COIN Act diajukan ke Kongres untuk membatasi pergerakan pejabat seperti Trump agar tidak memiliki kepentingan pribadi yang berbenturan dengan tugas mereka. Langkah ini dianggap perlu untuk menjaga integritas dalam pemerintahan.
Aktivitas Kripto Trump Diincar! COIN Act Diajukan ke Kongres
Secara keseluruhan, kebijakan pemerintahan Trump memperlihatkan hubungan yang semakin kompleks antara kripto dan pejabat. Sementara crypto berkembang pesat, penting bagi publik untuk memantau apakah regulasi kripto yang lebih ketat akan diterapkan untuk mencegah potensi penyalahgunaan. [dp]