Pemerintah Kenya Gunakan Blockchain Untuk Proyek Rumah Murah

Pemerintah Kenya berencana menggunakan teknologi blockchain untuk mengelola proyek perumahan murah sebanyak 500 ribu unit, seperti dilansir Cointelegraph mengutip kanal berita Kenya, The Star, pada Senin (15/10).

Melalui proyek perumahan terjangkau ini, pemerintah Kenya menargetkan pembangunan 500 ribu unit pada tahun 2022, sekaligus membantu calon pemilik rumah dengan penghasilan kurang dari 100 ribu shilling Kenya (sekitar Rp15 juta) yang tidak mampu membayar cicilan. Menurut The Star, hanya 3,1 persen atau 77 ribu penduduk dari 2,48 juta jiwa di Kenya yang berpenghasilan lebih dari 100 ribu shilling.

The Star melaporkan bahwa teknologi blockchain akan dipakai demi memastikan distribusi perumahan yang tepat kepada peserta yang layak di program tersebut. Selain itu, blockchain juga akan mencegah masalah korupsi oleh legislator dan penerima manfaat lainnya.

Laporan The Star menyatakan pemerintah Kenya berharap teknologi baru ini akan mengembalikan kepercayaan publik terhadap inisiatif perumahan pemerintah. Sebelumnya, skandal National Youth Service melibatkan 40 pegawai negeri sipil dan 14 pejabat swasta yang ditahan karena telah mencuri dana senilai US$78 juta dari kas proyek tersebut.

Berbicara di sebuah forum bersama Bank Dunia di Nairobi, Sekretaris Utama Pengembangan Rumah dan Kota Charles Hinga mengatakan, Kenya akan memakai teknologi blockchain untuk memastikan pemilik sah menghuni proyek perumahan yang didanai oleh pemerintah.

“Rencananya proyek perumahan ini akan didanai oleh Dana Rumah Nasional di bawah Akta Keuangan 2018, di mana warga Kenya mengontribusikan 1,5 persen upah mereka ditambah sejumlah yang sama dari pihak pemberi kerja mereka. Dana ini akan menggalang uang sebanyak 6 milyar shilling sebulan atau 55 milyar shilling setahun untuk membuka sisi suplai proyek tersebut.

Proyek ini bukanlah usaha pertama menerapkan blockchain di tingkat pemerintahan Kenya. Baru-baru ini, kepala kelompok tugas distributed ledger dan kecerdasan buatan Kenya, Bitange Ndemo berkata pemerintah harus mempertimbangkan mentokenisasi ekonomi demi mengatasi tingkat korupsi yang meninggi serta ketidakjelasan lainnya. Menurut Ndemo, langkah ini akan berarti pemerintah mencetak lebih sedikit uang kertas.

Pada Juni, Bancor bekerjasama dengan LSM Grassroots Economics, meluncurkan jaringan mata uang komunitas berbasis blockchain di Kenya yang bertujuan memerangi kemiskinan. Proyek ini berharap dapat menstimulasi perdagangan di tingkat lokal dan regional serta aktivitas peer-to-peer dengan memberikan cara agar komunitas-komunitas Kenya bisa menciptakan dan mengelola token digital mereka sendiri.

Walau proyek berbasis blockchain dan token digital diterapkan di Kenya, Central Bank of Kenya (CBK) sangat waspada terhadap uang kripto. Di April, CBK menerbitkan peringatan kepada semua bank di negara tersebut, agar tidak menangani transaksi terkait mata uang dan bisnis-bisnis kripto. [ed]

 

spot_img

Terkini

Terkait