Per 1 Januari 2023, penambang crypto di Kazakhstan dibebani biaya baru untuk penggunaan daya listrik dalam pembuatan koin digital. Demikian diberitakan News Bitcoin.
“Biaya tambahan yang diperkenalkan pada tahun 2021 sekarang bergantung pada harga listrik yang dikonsumsi oleh penambang bitcoin dan bisa jauh lebih tinggi dari pungutan aslinya,” terang News Bitcoin dalam reportase belum lama ini.
Media daring tersebut melaporkan, biaya listrik yang dikenakan pada penambang crypto di Kazakhstan dihitung berdasarkan skala progresif.
“Biaya tambahan universal awal sebesar 1 tenge Kazakhstan (US$0,002) per kilowatt-jam (kWh), yang pertama kali diterapkan pada musim panas 2021, sekarang dapat mencapai 25 tenge (lebih dari US$0,05),” imbuh media tersebut.
Tarif dalam setiap kasus bergantung pada sumber dan harga energi listrik yang digunakan untuk mengekstraksi mata uang digital. Mekanisme baru untuk menentukan tarif diperkenalkan dengan undang-undang yang mengubah Kode Pajak negara yang ditandatangani Presiden Kassym-Jomart Tokayev menjadi undang-undang pada Juli 2022.
Dasar retribusi adalah harga rata-rata listrik yang dikonsumsi oleh penambang selama masa pajak tertentu. Jika perusahaan membayar 24 tenge atau lebih per kWh, biaya minimal 1 tenge akan dikenakan, sesuai dengan skala tarif terbaru yang dikutip oleh Interfax Kazakhstan dan media lokal lainnya.
Tarif terendah juga akan ditawarkan ke pertambangan crypto menggunakan energi terbarukan, tidak memperhitungkan biaya listrik. Dan untuk energi yang dihasilkan dari sumber lain yang semakin murah daya yang digunakan, semakin berat beban pajaknya. Biayanya bisa mencapai 25 tenge per kWh, detail laporannya.
Kazakhstan menjadi hotspot penambangan setelah tindakan keras Tiongkok terhadap industri tersebut pada tahun 2021, menarik penambang crypto dengan tarif listrik bersubsidi yang rendah. Masuknya perusahaan pertambangan telah dipersalahkan atas defisit listrik negara yang semakin besar.
Pihak berwenang di Nur-Sultan telah mengejar ladang penambangan crypto yang tidak sah dan mengambil langkah-langkah untuk mengatur sektor ini secara lebih komprehensif. Sebuah ketentuan dalam undang-undang baru yang diadopsi oleh parlemen Kazakhstan pada bulan Desember bertujuan untuk mewajibkan penambang membeli kelebihan listrik di pasar yang dikendalikan pemerintah.
Proposal legislatif sebelumnya, yang diajukan oleh sekelompok anggota parlemen pada bulan Oktober, membatasi penambangan hanya untuk perusahaan terdaftar. Ini juga memungkinkan entitas non-residen untuk menambang di negara tersebut selama mereka memiliki perjanjian dengan pusat data berlisensi lokal.
Majelis rendah legislatif Kazakhstan mengatakan tagihan untuk kripto tersebut dikembangkan sesuai dengan instruksi dari Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev tentang membatasi masalah yang terkait dengan penambangan crypto.
Setelah Tiongkok melarang penambangan kripto intensif energi di negara itu, para penambang melarikan diri ke yurisdiksi lain dengan listrik murah, dengan Kazakhstan yang kaya energi menjadi daya tarik utama.
Negara itu segera mulai berjuang dengan kekurangan energi, dan pihak berwenang mulai menindak industri pertambangan. Sejak Mei, pemerintah telah mewajibkan penambang kripto untuk mendaftarkan operasi mereka dengan otoritas lokal. Pada Juli, Tokayev menandatangani undang-undang yang meningkatkan pungutan pajak pada penambang kripto.
Sebelumnya RUU tersebut masih pada tahap pertama dari proses legislatif, sumber yang mengetahui proses tersebut mengatakan kepada undang-undang tersebut kemungkinan akan disahkan menjadi undang-undang.
Pemerintah Kazakhstan berhasil mengumpulkan US$1,5 juta atau setara Rp21,6 miliar dari industri penambangan crypto dalam tiga bulan pertama tahun 2022.
Dana tersebut telah dikumpulkan melalui biaya tambahan pada listrik yang digunakan oleh para pertambangan yang beroperasi secara legal di negara tersebut. Biaya, yang dikenakan pada 1 Januari 2022, dihitung dengan tarif 1 tenge atau Rp 33,14 per kilowatt-jam energi listrik yang dibakar untuk ekstraksi cryptocurrency.
Melansir BBC, industri penambangan crypto mulai berkembang di Kazakhstan pada tahun 2019, berkat cadangan listrik yang besar dan murah di negara tersebut, juga karena aturan pemerintahnya yang bersahabat dengan mata uang kripto.
Namun pada musim panas 2021, bisnis berkembang dalam skala mengejutkan. Ini berkat aturan pelarangan penambangan kripto yang tiba-tiba dan tak diduga dari negara tetangganya, Tiongkok.
Perusahaan-perusahaan kripto dari Tiongkok berbondong-bondong pindah ke Kazakhstan, membawa serta puluhan ribu komputer bersama mereka.
Fasilitas-fasilitas penambang kripto di Kazakhstan kewalahan, maka perusahaan-perusahaan baru pun bermunculan untuk menambal permintaan ini. [ab]