Perusahaan Kimia Tiongkok Didakwa, Penggunaan Kripto dalam Transaksi Ilegal Kembali Disorot

Departemen Kehakiman Amerika Serikat baru-baru ini mendakwa delapan perusahaan kimia berbasis di Tiongkok beserta delapan karyawan mereka atas tuduhan distribusi opioid sintetis dan bahan prekursor yang digunakan untuk memproduksi fentanyl, serta penggunaan kripto dalam transaksi ilegal. 

Jaksa Agung Merrick B. Garland menyatakan bahwa kasus ini menunjukkan skala ancaman global yang disebabkan oleh jaringan narkotika lintas negara. 

“Hari ini, Departemen Kehakiman mengumumkan dakwaan terhadap delapan perusahaan yang berbasis di Tiongkok dan delapan individu yang kami duga bertanggung jawab atas perdagangan bahan kimia prekursor yang digunakan kartel untuk memproduksi fentanyl mematikan,” ujarnya dalam dakwaan tersebut, Kamis (24/10/2024).

Kasus ini menyoroti peran penting penggunaan kripto dalam transaksi ilegal untuk perdagangan pasar gelap, terutama dalam transaksi yang bersifat internasional, yang semakin kompleks dan sulit diatasi oleh otoritas penegak hukum.

Mata uang digital, yang sering kali sulit dilacak, digunakan oleh pelaku untuk menghindari pengawasan ketat dari otoritas. Dalam dakwaan yang kini terbuka untuk umum, dinyatakan bahwa terdakwa memasarkan layanan mereka secara terang-terangan dan mengiklankan kemampuan untuk menghindari deteksi perbatasan. 

Mereka juga diduga menyamarkan kiriman mereka untuk mengelabui pemeriksaan petugas perbatasan di Amerika Serikat dan selain itu juga menggunakan cryptocurrency untuk membuatnya lebih aman dari jangkauan petugas.

Menurut Anne Milgram, Administrator Badan Penegakan Obat-Obatan AS (DEA), tindakan hukum ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan lembaganya untuk menghentikan rantai pasokan narkotika seperti fentanyl. 

“Dakwaan hari ini terhadap delapan perusahaan kimia yang berbasis di Tiongkok dan delapan warga negara Tiongkok merupakan bukti lebih lanjut dari komitmen tak tergoyahkan DEA untuk mengganggu setiap aspek dari rantai pasokan fentanyl global,” tegasnya,.

Ia juga menambahkan bahwa ini adalah kali ketiga dalam setahun lembaga tersebut mengajukan dakwaan terhadap perusahaan kimia di Tiongkok terkait penyediaan prekursor fentanyl.

Penggunaan kripto dalam transaksi ilegal juga menambah tantangan tersendiri bagi penegak hukum. Transaksi melalui cryptocurrency memberikan lapisan anonimitas tambahan bagi pelaku, apalagi jiga menggunakan alat seperti crypto mixer yang semakin membuatnya semakin sulit untuk dilacak. 

Hal tersebut memungkinkan perusahaan-perusahaan di Tiongkok yang awalnya berfokus pada produksi narkotika, seperti fentanyl untuk tetap melanjutkan bisnis melalui prekursor setelah adanya larangan produksi terkait bahan kimia tersebut di Tiongkok pada 2019. 

Sejak saat itu, prekursor fentanyl telah banyak dijual ke kartel besar di Meksiko, seperti Sinaloa dan Jalisco, yang memproduksi lalu mengedarkan fentanyl di Amerika Serikat, mereka juga menggunakan kripto dalam transaksi ilegal tersebut untuk membuatnya lebih aman dari pihak berwajib.

Selain itu, pemerintah Tiongkok telah memperketat regulasi terhadap bahan-bahan kimia tertentu untuk mengendalikan produksi prekursor. Milgram mengapresiasi langkah pemerintah Tiongkok yang memantau secara ketat produksi bahan kimia tersebut.

“Saya juga ingin mengakui kerja yang dilakukan oleh Kementerian Keamanan Publik Republik Rakyat Tiongkok dalam mengambil tindakan untuk mengatur protonitazene, piperidone, dan 1-BOC-4-AP, yang sebelumnya tidak diatur pada saat penyelidikan ini, tetapi sekarang telah diatur,” imbuhnya.

Dakwaan ini merupakan bagian dari strategi lebih besar Departemen Kehakiman AS untuk memberantas organisasi kriminal melalui program Organized Crime Drug Enforcement Task Forces (OCDETF). 

Program ini bertujuan mengidentifikasi dan menghentikan operasi organisasi kriminal besar yang mengancam keamanan publik di Amerika Serikat. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan akan ada penurunan dalam penyebaran narkotika dan meminimalisir penggunaan kripto dalam transaksi ilegal. [dp]