Security Token Offering (STO) adalah salah satu area abu-abu di industri kripto. Berbeda dengan Initial Coin Offering (ICO), di mana pembeli mendapatkan token utilitas, pembeli STO mendapatkan sekuritas yang menunjukkan kepemilikan sebagian aset perusahaan, sehingga berhak atas pembagian deviden. Karena melibatkan pembagian keuntungan inilah, STO masih menjadi bagian industri kripto yang diperdebatkan dan sebagian besar dilarang oleh regulator keuangan di beragam negara.
Kendati demikian, di lain sisi STO dipandang sebagai solusi yang bisa mendongkrak industri SME (Small to Medium Enterprise) atau UKM (Usaha Kecil Menengah). Pengusaha-pengusaha SME acapkali sulit mengembangkan bisnisnya sebab kekurangan modal, dan mereka tidak bisa menggalang dana melalui penjualan saham. Jikapun mereka berniat menjual saham, harus melalui proses perizinan yang lama dan mahal, sehingga sedikit sekali SME yang melakukannya.
Peter Lim, co-founder dan CSO PLMP, sebuah perusahaan fintech blockchain berbasis di Singapura, ingin STO segera diregulasi dengan peraturan yang jelas. Dalam acara BlockBali di Seminyak, Bali, Sabtu (17/11), Lim memberikan data, bahwa ada 445 juta SME di seluruh dunia yang mencetak 60 persen Produk Domestik Bruto (PDB) global. Lim percaya data ini mengungkapkan, bahwa ada peluang yang terbuka lebar untuk menerapkan blockchain di industri SME dalam bentuk peluncuran STO.
PLMP berencana membuat perubahan revolusioner di industri SME melalui tiga langkah, yaitu optimasi teknologi, peningkatan skala operasional dan mendominasi pangsa pasar. Lim berkata perusahaannya menargetkan untuk menghadirkan solusi blockchain bagi 1 persen SME global di tahun 2019, sebagai “tahunnya STO”.
Demi mengejar target tersebut, PLMP mendirikan sebuah BTC Center di Singapura yang bertujuan memberikan edukasi dan pengembangan teknologi produk bagi SME. Selain itu, perusahaan tersebut juga membangun kantor seluas 10 ribu kaki persegi di Silicon Valley-nya Shanghai, Tiongkok.
PLMP, sebagai title partner (sponsor utama) konferensi Blockbali, berencana menjadi pusat sebuah ekosistem blockchain, di mana para SME dan startup bisa bertemu dengan investor dan pemodal ventura. Mereka juga akan menyediakan jasa konsultasi ICO serta STO bagi SME, walaupun soal STO masih dalam tahap pengembangan.
Beberapa layanan yang disediakan PLMP bagi SME yang ingin meluncurkan ICO atau STO sendiri termasuk konsultasi tentang token economics, pembuatan whitepaper, pembuatan situs web, pemasaran, manajemen komunitas, rilis pers dan program airdrop serta bounty.
Karan Bharadwaj, CEO PLMP, berkata untuk menerbitkan STO, sebuah perusahaan di Singapura membutuhkan dua izin. Pertama, mereka membutuhkan izin penerbitan sebuah security token. Kemudian kedua, mereka membutuhkan izin untuk memperdagangkan token tersebut.
Menanggapi apa keuntungan dari memiliki izin penerbitan security token, tapi tidak memiliki izin perdagangannya, kepada awak media BlockchainMedia, Bharadwaj menjelaskan, sebuah perusahaan yang membutuhkan modal dapat menerbitkan sebuah security token untuk menggalang dana, meskipun token tersebut belum bisa diperdagangkan.
PLMP sendiri masih mengajukan izin penerbitan dan perdagangan security token mereka. Bharadwaj berkata, setelah mereka mendapatkan izin tersebut, pelaku SME bisa bekerjasama dengan PLMP atau mitranya untuk memperoleh izin yang sama.
Soal regulasi izin penerbitan dan perdagangan security token memang masih digodok oleh pemerintah Singapura. Pada September silam, Coindesk melansir pernyataan Damien Pang, ketua kantor infrastruktur teknologi bagi fintech dan inovasi Monetary Authority of Singapore (MAS), bahwa belum ada security token yang mendapat persetujuan MAS. MAS menerapkan sebuah regulatory sandbox untuk menjadi lahan uji coba bagi perusahaan yang ingin meluncurkan STO demi mendapatkan regulasi yang tepat bagi sektor ini. [ed]