Presiden Brasil, Jair Bolsonaro telah menandatangani Undang-undang yang melegalkan penggunaan crypto sebagai alat pembayaran di negara tersebut.
Cointelegraph mengutip jurnal resmi pemerintah federal Brasil, Kamis (22/12/2022), bahwa presiden telah menandatangani RUU 14.478 menjadi undang-undang setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan negara.
Aturan yang tertuang dalam RUU tersebut, mengatakan bahwa penduduk Brasil tidak dapat menggunakan cryptocurrency seperti Bitcoin, sebagai alat pembayaran yang sah, sebagaimana berlaku di El Salvador.
RUU itu sendiri ditulis pada tahun 2015 dan menjadi perhatian khusus di kalangan legislatif untuk mengakomodir crypto sebagai alat pembayaran di Brasil. Dalam RUU itu memang disebutkan sejumlah hal tentang potensi dan risiko crypto, khususnya Bitcoin (BTC).
“Dalam analisis mata uang virtual ini, crypto yang paling menonjol dan terhitung sukses adalah Bitcoin. Bitcoin bisa digunakan secara global dan dapat digunakan sebagai mata uang untuk semua jenis transaksi (untuk barang dan jasa), sehingga bersaing dengan mata uang resmi seperti euro dan dolar. Meskipun Bitcoin dianggap pula sebagai scam, namun ia memiliki beberapa inovasi yang membuatnya lebih mirip dengan mata uang konvensional. Namun, yang paling penting adalah potensi risiko dari penggunaanya yang melawan hukum seperti pada transaksi narkoba dan pencucian uang disorot,” tercantum di RUU itu mengutip laporan Bank Sentral Brasil tahun 2012.
Namun, undang-undang yang baru disahkan mencakup banyak mata uang digital di bawah definisi metode pembayaran legal di Brasil. Ini juga menetapkan rezim lisensi untuk penyedia layanan aset virtual dan menetapkan hukuman untuk penipuan menggunakan aset digital.
Hanya saja, regulasi yang telah ditandatangani Bolsonaro tidak menunjukkan agen federal mana yang bertanggung jawab untuk mengawasi crypto sebagai alat pembayaran. Namun, seperti Amerika Serikat, aset digital yang dianggap sekuritas berada di bawah payung peraturan Komisi Sekuritas dan Bursa Brasil.
Undang-undang tersebut juga memasukkan ketentuan yang kemungkinan dibuat sebagai tanggapan atas runtuhnya FTX, yang membutuhkan pertukaran untuk membedakan antara pengguna dan aset perusahaan.
Undang-undang crypto akan berlaku dalam 180 hari — kemungkinan pada Juni 2023. Bolsonaro dijadwalkan untuk meninggalkan jabatannya dalam hitungan hari, setelah itu Luiz Inácio Lula da Silva, atau hanya “Lula,” akan menjadi presiden pada 1 Januari.
Dengan demikian, bursa dan organisasi lain yang tunduk pada hukum akan memiliki waktu 180 hari untuk bersiap mematuhi arahan baru.
Lula menjabat sebagai presiden Brasil dari tahun 2003 hingga 2010 dan sebelumnya telah membuat pernyataan yang mendukung adopsi crypto dan blockchain.
Reaksi terhadap persetujuan undang-undang tersebut sebagian besar positif, dengan orang-orang di industri menganggap ini sebagai langkah pertama untuk mengatur status perdagangan mata uang kripto dan mata uang kripto di Brasil.
Sebelumnya, Isac Costa, mitra firma hukum lokal Warde Advogados, menilai bahwa kemungkinan undang-undang tersebut akan memakan waktu hingga dua tahun untuk memiliki efek praktis.
Perusahaan global lainnya memiliki pandangan yang berbeda tentang subjek tersebut, menganggap ini sebagai langkah penting untuk meningkatkan penggunaan bitcoin dan mata uang kripto lainnya sebagai metode pembayaran di negara tersebut.
“Langkah Brasil untuk mengatur bitcoin sebagai mekanisme pembayaran menetapkan panggung untuk adopsi bitcoin yang lebih besar di negara tersebut dan Amerika Latin pada umumnya,” kata CEO aplikasi hadiah bitcoin Lolli, Alex Adelman. [ab]
