Kamala Harris yang tiba-tiba mendukung kemajuan kripto senada dengan rivalnya Donald Trump, disoroti oleh seorang guru besar di Amerika Serikat. Sekadar jualan politik untuk meraup suara pemilih muda?
Wakil Presiden Amerika Serikat, Kamala Harris, mengungkapkan dukungannya terhadap teknologi kripto dan kecerdasan buatan pada sebuah acara penggalangan dana di New York, 22 September 2024. Acara yang berlangsung di Cipriani Wall Street itu berhasil mengumpulkan dana sebesar US$27 juta. Menurut Harris, pemerintahannya berkomitmen untuk mendorong teknologi inovatif seperti AI dan aset digital, sembari melindungi konsumen dan investor.
Sebagai kandidat dari Partai Demokrat, pernyataan ini menjadi sinyal baru bagaimana pemerintahannya nanti akan menangani aset digital, sebuah langkah yang menarik perhatian komunitas pro-kripto. Namun, hingga enam minggu setelah kampanyenya dimulai, semakin banyak tekanan yang muncul dari pemilih muda yang pro-kripto. Kelompok ini merasa kebijakan pemerintah sebelumnya kurang mendukung, bahkan cenderung mengabaikan kepentingan mereka.
Kelompok pemilih ini tidak hanya menginginkan kejelasan tentang Bitcoin, tetapi juga kerangka hukum yang menyeluruh untuk semua aset digital. Sementara mantan Presiden Donald Trump telah melakukan pendekatan serius kepada industri kripto, terutama dengan menarik perhatian para Bitcoin maximalists, Kamala Harris memiliki peluang untuk menawarkan pendekatan yang lebih seimbang. Proyeksi politik memperkirakan bahwa bahkan selisih 10.000 suara di negara bagian penting dapat mempengaruhi hasil Pemilu 2024, menjadikan komunitas kripto sebagai konstituen penting yang perlu diperhatikan.
Hal itu disampaikan Tonya M. Evans, seorang profesor hukum di Penn State Dickinson Law dalam artikelnya di Forbes. Ia juga menyebut langkah Harris sebagai peluang emas untuk memperbaiki regulasi kripto di Amerika Serikat.
“Harris memiliki kesempatan untuk membawa keseimbangan dalam regulasi kripto yang tidak hanya akan menguntungkan industri ini tetapi juga ekonomi yang lebih luas,” tulis Evans. Menurut Evans, jika Harris mampu memanfaatkan peluang ini, ada tiga pesan penting yang perlu dia sampaikan kepada komunitas kripto.
Pertama, Harris harus berjanji untuk memberikan kejelasan regulasi yang selama ini diidamkan oleh industri kripto. Dengan menghentikan kebijakan yang saling bertentangan antara lembaga seperti SEC dan CFTC, pemerintah bisa menciptakan kerangka kerja yang melindungi konsumen tanpa menghambat inovasi. Evans menekankan pentingnya kerangka regulasi yang mendukung inovasi, sembari memberikan perlindungan yang memadai.
“Bertentangan dengan kepercayaan umum, regulasi dan inovasi tidak saling bertentangan,” ujar Evans dalam artikelnya.
Kamala Harris Janji Dukung Industri Kripto Jika Terpilih sebagai Presiden AS
Evans juga menyoroti bahaya status quo regulasi saat ini yang mendorong perusahaan-perusahaan kripto berbasis di Amerika Serikat untuk pindah ke luar negeri. Dalam pernyataannya di hadapan House Financial Services Subcommittee on Digital Assets, Evans mengingatkan bahwa tanpa panduan yang jelas, inovasi dan lapangan kerja bisa mengalir ke negara lain.
Menurutnya, langkah Harris untuk mendukung undang-undang seperti Financial Innovation and Technology for the 21st Century Act (FIT21) dapat memberikan kejelasan yang dibutuhkan oleh industri dan menempatkan Amerika Serikat sebagai pemimpin dalam sektor keuangan digital.
Langkah kedua yang perlu dilakukan Harris, menurut Evans, adalah menghentikan dominasi SEC yang berlebihan dan memulihkan kepercayaan industri terhadap pemerintah. Banyak pengusaha, seperti Caitlin Long, CEO Custodia Bank, mengalami kesulitan akibat birokrasi, termasuk penolakan master account oleh Federal Reserve. Hal ini, menurut Evans, hanya menghambat inovasi dan membuat para pelaku usaha yang bertanggung jawab enggan berkontribusi dalam ekosistem kripto. Dalam testimoninya, Evans menyoroti kekuasaan luas SEC yang tidak disertai dengan pedoman yang jelas, yang menciptakan ketidakpastian di industri kripto.
“Sistem regulasi yang lebih adil akan memungkinkan bisnis untuk berinovasi tanpa rasa takut terhadap penegakan hukum yang sewenang-wenang,” kata Evans. Meskipun Kamala Harris tidak dapat langsung mengubah undang-undang, dia dapat memengaruhi arah kebijakan yang akan diambil jika dia terpilih. Beberapa anggota Partai Demokrat bahkan sudah mulai menggeser pesan mereka untuk lebih ramah terhadap kripto, membuka jalan bagi kemajuan bipartisan di tahun 2025.
Terakhir, yang ketiga, Kamala Harris harus menjadikan kripto sebagai bagian dari visinya tentang “Ekonomi Peluang” yang lebih luas, dengan fokus pada pemberdayaan bisnis kecil, pengurangan biaya bagi keluarga kelas menengah dan pekerja, serta perluasan akses keuangan. Teknologi kripto dan blockchain dapat membantu mewujudkan tujuan ini dengan menyediakan layanan DeFi bagi mereka yang tidak memiliki akses ke perbankan, sehingga memungkinkan mereka untuk menabung, berinvestasi, dan membangun kekayaan dengan lebih sedikit perantara dan biaya yang lebih rendah.
Evans kembali menekankan potensi aset digital untuk mendemokratisasi akses keuangan dan memberdayakan komunitas yang secara historis terpinggirkan dari sistem keuangan tradisional.
“Meskipun Kamala Harris tidak dapat secara langsung mengubah undang-undang, dengan memasukkan inovasi kripto dalam visinya tentang ekonomi, dia dapat menciptakan peluang bagi populasi yang kurang terlayani, baik di Amerika Serikat maupun secara global,” ujar Evans.
Potensi aset digital terlalu signifikan untuk diabaikan, dan Kamala Harris telah mengambil langkah penting dengan mengakui peran kripto dalam ekonomi masa depan.
“Komunitas kripto, seperti halnya komunitas lainnya, mengharapkan kepemimpinan yang bijaksana yang memahami keseimbangan antara inovasi dan perlindungan,” kata Evans. [ps]