Dalam dunia Bitcoin, ada satu prinsip yang sangat dikenal, siapa menguasai private key, dia bisa mengendalikan asetnya. Namun, bagaimana jika orang yang memegang kunci tersebut ternyata bukan pemilik Bitcoin yang sah secara hukum?
Persoalan inilah yang menjadi salah satu sorotan dalam pembahasan penanganan perkara aset kripto di lingkungan Mahkamah Agung (MA) Indonesia.
Pakar Hukum Telematika Universitas Indonesia, Edmon Makarim, mengingatkan bahwa penguasaan private key tidak otomatis membuktikan kepemilikan hukum atas aset kripto.
Pandangan tersebut disampaikan dalam forum Pertemuan Rutin Sarasehan Interaktif Badan Peradilan Umum (Perisai Badilum) Episode ke-19 pada Senin (9/11/2026).
Menguasai Private Key Bitcoin Bukan Bukti Kepemilikan Mutlak
Berdasarkan laporan resmi Pengadilan Negeri Sampit, Edmon menjelaskan bahwa alamat wallet dalam blockchain bersifat pseudonim.
Artinya, meskipun seluruh transaksi dapat ditelusuri melalui jaringan blockchain, alamat tersebut tidak secara langsung mengungkap identitas hukum seseorang.
Hal ini menimbulkan persoalan tersendiri ketika aset kripto menjadi objek sengketa.
Dalam sistem Bitcoin, private key memungkinkan pemegangnya menghasilkan tanda tangan digital untuk mengotorisasi transaksi. Siapa pun yang memiliki akses terhadap kunci tersebut pada dasarnya dapat memindahkan Bitcoin yang dikendalikannya, selama tidak ada persyaratan otorisasi tambahan.
Namun, kemampuan teknis untuk memindahkan aset berbeda dari hak kepemilikan yang diakui secara hukum.
Sebagai ilustrasi, seseorang mungkin memperoleh akses ke private key melalui pencurian, penyalahgunaan kepercayaan, atau tanpa persetujuan pemilik sebenarnya.
Meskipun orang tersebut mampu menandatangani transaksi dan memindahkan Bitcoin, tindakan tersebut tidak otomatis menjadikannya pemilik sah atas aset yang dipindahkan.
Sebaliknya, seseorang juga dapat memiliki hak hukum atas Bitcoin tanpa memegang private key secara langsung, misalnya ketika aset tersebut disimpan melalui layanan kustodian.
Perbedaan antara penguasaan teknis dan kepemilikan hukum inilah yang menjadi tantangan dalam penanganan sengketa kripto.
Bukti On-Chain Saja Bisa Tidak Cukup
Edmon turut menyoroti pentingnya menghubungkan bukti yang tercatat di blockchain dengan informasi di luar jaringan atau off-chain.
Dalam penyelesaian perkara, aparat penegak hukum perlu mempertimbangkan bukti on-chain, seperti hash transaksi, bersama bukti off-chain, termasuk data identitas pelanggan atau Know Your Customer (KYC) dan catatan transaksi dari penyedia layanan.
Pendekatan tersebut diperlukan karena blockchain pada umumnya dapat memperlihatkan perpindahan aset dari satu alamat ke alamat lainnya, tetapi tidak selalu menjelaskan hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat.
Sebagai contoh, riwayat blockchain dapat menunjukkan bahwa sejumlah Bitcoin berpindah dari wallet A menuju wallet B.
Akan tetapi, catatan itu saja belum tentu dapat memastikan apakah perpindahan tersebut merupakan transaksi jual beli, pemberian hadiah, pembayaran utang, atau justru pengalihan aset tanpa izin.
Dalam konteks persidangan, perbedaan tersebut sangat penting.
Hakim tidak cukup hanya mengetahui bahwa transaksi benar-benar terjadi. Mereka juga perlu menilai dasar hukum transaksi, identitas pihak yang terlibat, dan bukti pendukung yang relevan.
Edmon karena itu menekankan pentingnya klasifikasi perkara secara tepat, apakah termasuk sengketa perdata, persoalan administratif, atau tindak pidana.
Mahkamah Agung Soroti Tantangan Penanganan Perkara Kripto
Forum Perisai Badilum tersebut juga menghadirkan perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membahas perkembangan pengawasan dan tantangan penegakan hukum di sektor aset digital.
Menurut publikasi resmi Mahkamah Agung pada Selasa (10/11/2026), diskusi tersebut turut menyinggung penguatan kewenangan OJK melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026, yang mengubah UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
Penguatan tersebut mencakup penanganan berbagai praktik kecurangan dalam ekosistem kripto, termasuk manipulasi pasar dan perdagangan orang dalam atau insider trading.
Sementara itu, laporan Pengadilan Negeri Sampit juga menyoroti tantangan penelusuran aset yang melibatkan mule accounts, yakni akun pihak ketiga, serta chain hopping atau pemindahan dana melalui beberapa jaringan blockchain.
Teknik tersebut dapat memperumit upaya mengidentifikasi pihak yang menguasai aset maupun menelusuri asal-usul dana.
Oleh karena itu, pemahaman mengenai mekanisme blockchain menjadi semakin penting bagi aparat peradilan, terutama ketika berhadapan dengan perkara yang memerlukan pelacakan, penyitaan, atau pemulihan aset kripto.
Apa Artinya bagi Pemilik Bitcoin di Indonesia?
Pembahasan Edmon membawa satu pesan penting bagi pemegang Bitcoin di Indonesia, yakni keamanan private key dan pembuktian kepemilikan merupakan dua persoalan berbeda.
Menjaga private key tetap aman memang penting untuk mencegah akses tidak sah terhadap aset.
Namun, apabila suatu saat muncul sengketa kepemilikan, bukti tambahan seperti riwayat pembelian, dokumen transaksi, kesepakatan tertulis, atau catatan perpindahan aset dapat memiliki peran penting dalam proses pembuktian.
Hal tersebut menjadi semakin relevan untuk kasus warisan Bitcoin, pengelolaan aset milik perusahaan, maupun perselisihan atas aset yang sebelumnya dipercayakan kepada pihak lain.
Meski demikian, pernyataan Edmon dalam forum tersebut merupakan pandangan ahli mengenai pembuktian hukum, bukan putusan pengadilan yang secara otomatis menentukan status kepemilikan seluruh aset kripto.
Pada akhirnya, Bitcoin memungkinkan kepemilikan dan perpindahan nilai tanpa harus mengungkap identitas pribadi pada setiap transaksi. Namun, ketika perkara tersebut masuk ke ruang sidang, kemampuan mengendalikan aset secara teknis belum tentu cukup untuk membuktikan siapa yang secara hukum berhak memilikinya.
Itulah rangkuman berita kripto hari ini yang bisa kamu simak untuk mengikuti perkembangan dunia aset digital dan teknologi blockchain. Tetap pantau Blockchain Media Indonesia untuk update terbaru seputar pasar kripto, berita bitcoin, hingga panduan belajar crypto untuk kamu yang masih pemula. [st]
Disclaimer: Konten di Blockchainmedia.id hanya bersifat informatif, bukan nasihat investasi atau hukum. Segala keputusan finansial sepenuhnya tanggung jawab pembaca.