Dalam beberapa tahun terakhir, industri kripto menghadapi tekanan yang signifikan dari regulator AS, yang dinilai melampaui batasan hukum yang ada. Hal ini disampaikan oleh Chief Legal Officer Coinbase, Paul Grewal, dalam sebuah wawancara dengan Anthony Pompliano.
Grewal mengungkapkan bagaimana berbagai lembaga, termasuk Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) dan Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), menggunakan pendekatan tidak langsung dan tindakan yang dirasa tidak adil untuk menekan inovasi dalam sektor kripto.
Tekanan Tersembunyi di Balik Regulasi Kripto AS
Menurut Grewal, regulator sering kali melakukan bullying terhadap bank dan perusahaan yang ingin mendukung layanan kripto. Ia menyebut bahwa beberapa lembaga bahkan menggunakan komunikasi tidak resmi untuk menyampaikan ancaman terselubung.
“Mereka menyampaikan ancaman, seperti audit intensif dengan pertanyaan yang harus dijawab dalam waktu singkat,” ujar Grewal.
Tindakan tersebut, menurutnya, tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merugikan inovasi di AS.
Grewal juga menyoroti sikap SEC yang mengundang Coinbase untuk mendaftar sebagai entitas yang diatur, tetapi kemudian menolak memberikan panduan yang jelas.
“Kami telah melakukan lebih dari 30 pertemuan dengan SEC untuk memahami persyaratan pendaftaran, tetapi akhirnya mereka hanya mengatakan tidak tertarik untuk melanjutkan,” ungkapnya.
Operation Chokepoint 2.0: Menciptakan Hambatan Finansial
Coinbase juga mencermati apa yang disebut Operation Chokepoint 2.0, yaitu upaya pemerintah untuk memutus akses ke layanan perbankan bagi perusahaan kripto.
“Jika sebuah bank ingin menawarkan layanan kripto, mereka sering kali diancam dengan pengawasan ketat yang membuat bisnis mereka tidak mungkin berjalan,” tegas Grewal.
Ia membandingkan situasi ini dengan pengalaman industri lain seperti ganja dan perjudian, yang juga menghadapi tantangan serupa meskipun legal.
Dukungan untuk Transparansi dan Hukum yang Adil
Untuk melawan upaya ini, Coinbase mengambil langkah hukum dengan menggunakan Freedom of Information Act (FOIA).
Dengan ini, mereka berhasil memaksa lembaga-lembaga seperti FDIC dan SEC untuk membuka dokumen-dokumen internal yang menunjukkan tekanan terhadap bank dan institusi keuangan terkait layanan kripto.
“Kami berkomitmen untuk mengungkapkan fakta kepada masyarakat,” ujar Grewal.
Dalam kasus Tornado Cash, Coinbase juga memberikan dukungan hukum kepada individu yang terkena dampak dari tindakan pemerintah yang tidak adil.
Tornado Cash, protokol yang digunakan untuk transaksi privasi, dijadikan target sanksi oleh pemerintah. Namun, pengadilan AS memutuskan bahwa tindakan tersebut melanggar hukum.
“Kami mendukung tantangan ini karena penting untuk memastikan bahwa inovasi seperti kode sumber terbuka dilindungi oleh hukum,” tegas Grewal.
Meskipun tantangan masih ada, Grewal optimis bahwa tahun ini akan membawa perubahan positif bagi industri kripto. Dengan administrasi yang lebih pro-kripto, termasuk pemimpin baru di SEC, ia berharap regulasi yang lebih seimbang dan mendukung inovasi.
“Kami yakin bahwa aturan yang masuk akal akan muncul dan mendorong pertumbuhan industri kripto di AS,” tambahnya.
Coinbase pun tetap berkomitmen untuk membangun industri yang transparan dan inovatif, serta mempertahankan hubungan positif dengan lembaga pemerintah yang mendukung hukum.
“Kami akan terus berjuang, tetapi kami berharap dapat melakukannya dalam suasana yang lebih positif dan mendukung inovasi,” tutupnya. [st]