Mantan Anggota Dewan Perwakilan AS, Ron Paul, telah memperingatkan bahwa UU Tanggung Jawab Fiskal yang baru-baru ini ditandatangani oleh Presiden Joe Biden akan meningkatkan pengeluaran, hutang, defisit pemerintah, dan merusak nilai dolar AS.
“Hal ini memungkinkan dolar Amerika Serikat akan kehilangan status mata uang cadangan dunia lebih cepat daripada seharusnya,” ujar Paul.
Ron Paul Memperingatkan Mengenai Kehilangan Status Mata Uang Cadangan Dunia Dolar Amerika Serikat
Mantan Anggota Dewan Perwakilan AS, Ron Paul, memperingatkan dalam sebuah artikel yang diterbitkan di situs web Ron Paul Institute pada Senin (5/6/2023) bahwa UU Tanggung Jawab Fiskal (FRA) akan memiliki sejumlah konsekuensi negatif bagi AS.
Hal ini termasuk merusak nilai dolar AS. Paul adalah seorang penulis, dokter, dan politisi pensiunan Amerika.
Mantan perwakilan dari Texas ini mendirikan The Ron Paul Liberty Report pada 2015 untuk memberikan pandangan dan analisis yang berwawasan tentang isu-isu terkini yang mempengaruhi kehidupan dan keuangan Amerika Serikat.
Presiden Joe Biden menandatangani Undang-Undang Tanggung Jawab Fiskal 2023 menjadi undang-undang pada Sabtu (3/6/2023) setelah negosiasi sengit di Kongres karena kemungkinan besar pemerintah Amerika Serikat gagal membayar kewajiban utangnya.
Sementara Undang-Undang ini membantu Amerika Serikat menghindari gagal bayar utang pada tanggal 5 Juni, Paul juga menekankan:
“Ini memungkinkan pemerintah terus menambah triliunan dolar utang yang akan dimonetisasi oleh The Fed.”
Mantan anggota kongres ini memperingatkan bahwa gagal bayar utang ini akan dirasakan oleh masyarakat dalam bentuk pajak inflasi. Pajak inflasi ini mungkin adalah pajak yang paling buruk, karena bersifat tersembunyi dan regresif, dikutip dari News.Bitcoin.
“Politisi suka menyalahkan perusahaan-perusahaan serakah, serikat buruh, dan bahkan konsumen atas kenaikan harga daripada bertanggung jawab atas UU yang mereka lewatkan yang memberikan insentif kepada The Fed untuk menciptakan lebih banyak inflasi,” lanjut Paul.
Paul menjelaskan bahwa pendukung-pendukung Republikan atas undang-undang ini mengklaim bahwa ini merupakan langkah awal untuk mengurangi pengeluaran berlebih selama pemerintahan Biden.
Namun, ini tidak menghemat uang pajak sepeser pun. Paul juga mencatat bahwa tidak ada usaha pemerintah yang dilakukan untuk benar-benar mengurangi pengeluaran, apalagi memberantas agensi pemerintah yang tidak konstitusional, departemen kabinet, atau program-program.
Selain itu, mantan perwakilan Texas tersebut menjelaskan bahwa pertahanan merupakan pos anggaran terbesar ketiga, sambil menambahkan bahwa anggaran militer Biden adalah yang terbesar dalam sejarah Amerika Serikat dan mungkin sejarah dunia.
“Pendukung kebijakan intervensi yang berlebihan ini mengasingkan sekutu-sekutu saat ini dan sekutu potensial dengan ikut campur pada kebijakan negara lain,” ujar Paul.
“Bersama dengan meningkatnya utang nasional, hal ini mengakibatkan tantangan yang semakin meningkat terhadap status dolar Amerika Serikat sebagai mata uang cadangan dunia,” tambahnya.
Menyoroti bahwa status mata uang global dolar Amerika Serikat adalah satu-satunya alasan Kongres dapat meningkatkan defisit yang begitu besar tanpa menyebabkan krisis ekonomi besar.
Paul memperingatkan bahwa selain meningkatkan pengeluaran pemerintah, utang, dan defisit, Undang-Undang Tanggung Jawab Fiskal akan membahayakan nilai dolar AS. Ia menyatakan:
“Hal ini juga akan lebih merusak nilai dolar AS, sehingga lebih memungkinkan dolar Amerika Serikat akan kehilangan status mata uang cadangan dunia lebih cepat daripada seharusnya,” ujar Paul. [az]