Rusia akhirnya mengakui, bahwa Bitcoin (BTC) sebagai mata uang (currency), bukan aset. Pengakuan ini setelah pemerintah dan bank sentral Rusia menyepakati, bahwa uang kripto itu diperlukan dalam transaksi, tetapi dengan sejumlah pembatasan nominal.
Pemerintah Rusia dan bank sentral sedang mengerjakan rancangan undang-undang yang akan mendefinisikan kripto sebagai “mata uang analog” daripada aset keuangan digital, yang akan diluncurkan pada 18 Februari 2022.
Mata uang kripto akan berfungsi di industri yang legal. Selain itu identifikasi melalui sistem perbankan atau perantara berlisensi wajib dilakukan, dilansir dari Cointelegraph.
“Pemerintah telah menentukan masa depan mata uang digital di Rusia. Perputaran aset keuangan tersebut akan diatur oleh negara dengan kewajiban ketat untuk semua peserta di pasar profesional dan penekanan pada perlindungan hak-hak investor biasa. Tujuan dari pengaturan tersebut adalah untuk mengintegrasikan mekanisme peredaran mata uang digital ke dalam sistem keuangan dan memastikan kontrol atas arus kas di sirkuit lembaga perkreditan,” sebut Pemerintah Rusia di situs resminya, Selasa (8/2/2022).
Rusia memastikan bahwa transaksi Bitcoin (BTC) dan kepemilikan cryptocurrency di Rusia tidak dilarang, namun, harus dilakukan melalui penyelenggara pertukaran mata uang digital atau bursa peer-to-peer yang berizin dan diatur ketat.
Rusia juga membatasi besaran transaksi, yakni jika lebih dari 600.000 rubel (sekitar US$8.000) harus dinyatakan atau dianggap sebagai tindakan kriminal. Mereka yang secara ilegal menerima kripto sebagai pembayaran akan dikenakan denda.
Kabar ini muncul, setelah selama berbulan-bulan Bank Sentral Rusia meneliti, mengembangkan dan mengujicoba rubel digital. Rencana itu sempat ditentang oleh komunitas perbankan di dalam negeri, walaupun sebagian bank lain bersedia turut serta dalam uji coba.
Beberapa pekan lalu, Bank Sentral Rusia menginginkan larangan penuh terhadap semua hal yang berkaitan dengan kripto, mulai dari bisnis mining hingga trading.
Keinginan otoritas moneter itu akhirnya ditentang di parlemen oleh Kementerian Keuangan, yang lebih menginginkan pengaturan dan pembatasan, bukan pelarangan penuh.
Perbedaan pendapat itu akhirnya ditengahi oleh Presiden Rusia, Vladimir Putin, bahwa kedua pihak harus menemukan kesepakatan yang adil. Di awal Desember 2021, Putin berpendapat bahwa kripto punya masa depan yang baik, dan bisa jadi layak sebagai pilihan cadangan devisa negara, selain dolar AS.
Rancangan undang-undang yang sedang digodok ini, berdasarkan kesepakatan, termasuk momen yang bersejarah untuk dunia aset kripto, pasalnya negara akhirnya tidak menolak mentah-mentah penggunaan dan penerapan kripto, melainkan dirangkul dan diakomodir.
Dengan pengakuan kripto, termasuk Bitcoin sebagai mata uang, maka pengakuan ini setara dengan yang terjadi El Salvador. [ps]
