Otoritas Rusia dikabarkan bersiap menyita aset miliki warga negara dan perusahaan asing yang berada di negara itu. Hal tersebut disampaikan oleh mantan Presiden Dmitry Medvedev.
Peringatan dari Medvedev melalui media sosial tersebut menyusul perluasan sanksi yang dikenakan negara Barat terhadap Moskow akibat serangan Rusia terhadap negara tetangga Ukraina.
Medvedev juga menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia.
Nasionalisasi aset berbasis Rusia yang dimiliki warga negara dan bisnis asing yang terdaftar di wilayah berbahaya adalah peluang yang dapat terjadi. Kebijakan ini merupakan respon terhadap penyitaan aset warga dan perusahaan asal Rusia di luar negeri.
Menyusul perintah Presiden Putin untuk melancarkan serangan militer di Ukraina, Amerika Serikat beserta sekutu Eropa menerapkan serangkaian sanksi terhadap Rusia, bank-bank Rusia dan para elit politik dan bisnis.
Pada hari Sabtu (26/02/2022), melalui Facebook, Medvedev memberikan komentar soal langkah yang turut menyasar anggota Dewan Keamanan tersebut.
“Sanksi-sanksi tersebut tidak akan mengubah apapun. Sebagai informasi, saya dan keluarga tidak memiliki rekening bank atau properti di luar negeri,” jelas Medvedev yang pernah menjadi pemimpin negara Rusia pada tahun 2008 hingga 2012.
Medvedev berkata para pemimpin negara Barat mengancam memblokir rekening warga serta perusahaan Rusia yang tidak berada di daftar sanksi. Ia menekankan respon dari Moskow harus simetris dengan ancaman tersebut.
Medvedev menyarankan Rusia membekukan dana milik warga negara dan perusahaan asing. Bahkan, nasionalisasi aset yang terdaftar di wilayah berbahaya adalah hal yang perlu dipertimbangkan.
Kendati Medvedev tidak merinci bentuk-bentuk aset yang dapat disita tersebut, badan parlemen Duma baru-baru ini menetapkan aturan yang mengizinkan pemerintah Rusia menyita mata uang digital melalui persidangan, selain properti dan aset keuangan tradisional lainnya.
Peraturan tersebut dibuat untuk mengincar pejabat negara yang korup, tetapi pihak berwenang Rusia secara aktif berusaha mengatur semua transaksi di sektor kripto.
Di saat yang sama, para elit Rusia dapat memakai aset kripto untuk menghindari sanksi AS. Analis Cowen Research berpendapat, bila Rusia berhasil mengakali sanksi melalui kripto, hal tersebut dapat meningkatkan regulasi terhadap kripto di negara-negara Barat. [news.bitcoin.com/ed]
Disclaimer: Seluruh konten yang diterbitkan di Blockchainmedia.id, baik berupa artikel berita, analisis, opini, wawancara, liputan khusus, artikel berbayar (paid content), maupun artikel bersponsor (sponsored content), disediakan semata-mata untuk tujuan informasi dan edukasi publik mengenai teknologi blockchain, aset kripto, dan sektor terkait. Meskipun kami berupaya memastikan akurasi dan relevansi setiap konten, kami tidak memberikan jaminan atas kelengkapan, ketepatan waktu, atau keandalan data dan pendapat yang dimuat. Konten bersifat informatif dan tidak dapat dianggap sebagai nasihat investasi, rekomendasi perdagangan, atau saran hukum dalam bentuk apa pun. Setiap keputusan finansial yang diambil berdasarkan informasi dari situs ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab pembaca. Blockchainmedia.id tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung, kehilangan data, atau kerusakan lain yang timbul akibat penggunaan informasi di situs ini. Pembaca sangat disarankan untuk melakukan verifikasi mandiri, riset tambahan, dan berkonsultasi dengan penasihat keuangan profesional sebelum mengambil keputusan yang melibatkan risiko keuangan.