Pemerintah Rusia resmi melegalkan penggunaan aset kripto sebagai alat pembayaran dalam transaksi perdagangan internasional.
Berdasarkan laporan The Moskow Times, keputusan ini diumumkan oleh Kementerian Keuangan Rusia dan Bank Sentral Rusia (CBR) setelah pertemuan strategis yang membahas upaya memperluas efisiensi ekonomi di tengah tekanan sanksi global.
Kebijakan ini menandai perubahan besar dalam pendekatan Rusia terhadap aset digital, yang sebelumnya dibatasi hanya untuk aktivitas investasi terbatas.
Menteri Keuangan Rusia, Anton Siluanov, menegaskan bahwa kebijakan tersebut bertujuan untuk menata ulang penggunaan aset digital agar memiliki dasar hukum yang kuat.
“Daerah ini harus mendapatkan regulasi perundang-undangan yang tepat agar kita dapat memulihkan ketertiban di sektor ini,” ujar Siluanov dalam konferensi pers di Moskow.
Ia menambahkan, penggunaan kripto akan difokuskan pada transaksi lintas batas, bukan untuk kebutuhan domestik.
Langkah Strategis Menghadapi Sanksi Ekonomi
Legalitas baru ini dipandang sebagai langkah strategis Rusia dalam merespons pembatasan akses terhadap sistem pembayaran internasional tradisional, seperti SWIFT, akibat sanksi dari negara-negara Barat.
Melalui kebijakan ini, perusahaan dan entitas bisnis Rusia akan dapat menggunakan aset digital, termasuk Bitcoin dan stablecoin, untuk membayar impor atau menerima pembayaran ekspor dari negara mitra yang bersedia menerima transaksi non-tradisional.
Kementerian Keuangan dan Bank Sentral Rusia sepakat untuk membuat sistem yang memungkinkan penggunaan kripto dalam transaksi perdagangan tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi nasional.
Dalam implementasinya, pemerintah akan menetapkan mekanisme pengawasan untuk memastikan semua transaksi berada di bawah kontrol hukum yang ketat.
Wakil Gubernur Pertama Bank Sentral Rusia, Vladimir Chistyukhin, menegaskan bahwa langkah pengawasan menjadi aspek penting dari kebijakan ini.
“Kami ingin setiap operasi yang dilakukan tanpa izin resmi dianggap ilegal dan dituntut sesuai hukum,” ujar Chistyukhin.
Selain itu, Pemerintah juga tengah menyiapkan kerangka hukum tambahan untuk mengatur jenis aset digital yang diizinkan serta platform pembayaran yang dapat digunakan.
Namun, sejauh ini belum ada kejelasan apakah semua jenis kripto akan diterima, atau hanya aset tertentu yang memiliki stabilitas dan transparansi tinggi seperti stablecoin yang dipatok terhadap dolar AS.
Pengawasan Ketat dan Tantangan Implementasi
Meskipun kebijakan ini disambut positif oleh sebagian pelaku industri kripto, sejumlah pengamat menilai penerapannya akan memerlukan waktu yang cukup panjang.
Pemerintah Rusia perlu menetapkan aturan teknis yang rinci untuk mengatur nilai tukar, perpajakan, hingga pelaporan transaksi. Selain itu, beberapa negara mitra dagang masih bersikap hati-hati karena khawatir terlibat dalam pelanggaran sanksi sekunder yang diberlakukan AS dan Uni Eropa.
Di sisi lain, Bank Sentral Rusia juga memperingatkan bahwa pembukaan akses terhadap transaksi lintas-batas dengan kripto harus disertai sistem verifikasi ketat untuk mencegah tindak kejahatan keuangan.
Pemerintah menargetkan agar mekanisme baru ini tidak hanya memperkuat kemandirian ekonomi, tetapi juga menjaga reputasi keuangan Rusia di pasar global.
Langkah ini menandai perubahan besar dalam kebijakan finansial Rusia yang selama ini bersifat konservatif terhadap aset digital.
Dengan mengizinkan penggunaan kripto untuk perdagangan internasional, Rusia berupaya memperluas jalur ekonomi alternatif di tengah isolasi finansial yang terus berlanjut.
Jika implementasinya berjalan lancar, regulasi ini bisa menjadi preseden baru bagi negara-negara lain yang menghadapi kendala serupa dalam sistem pembayaran global berbasis dolar AS. [st]
Disclaimer: Konten di Blockchainmedia.id hanya bersifat informatif, bukan nasihat investasi atau hukum. Segala keputusan finansial sepenuhnya tanggung jawab pembaca.
