Bank sentral Rusia (Bank of Russia) telah mengajukan kerangka regulasi baru mengenai pengawasan aktivitas aset kripto kepada pemerintah Rusia sebagai bagian dari langkah penataan sistem keuangan digital di negara tersebut.
Berdasarkan laporan media lokal Ria, kerangka ini memuat rencana penyelesaian dasar hukum aset digital paling lambat 1 Juli 2026, serta penetapan pertanggungjawaban hukum bagi aktivitas perantara kripto yang tidak sah mulai 1 Juli 2027.
Kebijakan tersebut disusun untuk memastikan aktivitas terkait kripto berjalan dalam sistem yang terstruktur, berada di bawah pengawasan negara, dan tidak digunakan untuk aktivitas ilegal.
Regulator menyampaikan bahwa langkah ini diambil sebagai respons terhadap dinamika pasar aset digital yang berkembang pesat di Rusia. Otoritas menilai diperlukan instrumen pengawasan yang jelas agar kegiatan kripto tidak lepas dari kendali dan tetap berada dalam batas keamanan finansial.
Selain itu, Bank of Russia juga menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan memberikan kepastian hukum bagi pelaku pasar, baik individu maupun institusi, yang selama ini beroperasi di ruang aktivitas digital dengan aturan yang terbatas.
“Konsep ini menyerukan pengembangan kerangka kerja legislatif paling lambat 1 Juli 2026. Dan mulai 1 Juli 2027, direncanakan untuk memperkenalkan pertanggungjawaban atas aktivitas ilegal para perantara di pasar kripto, serupa dengan pertanggungjawaban atas aktivitas perbankan ilegal,” ujar regulator.
Rusia Fokus Benahi Perantara Kripto Demi Stabilitas Sistem Keuangan
Berdasarkan dokumen konsep yang diajukan, Bank of Russia menargetkan penyelesaian seluruh struktur kebijakan yang diperlukan dalam kurun waktu sekitar dua tahun. Batas waktu hingga pertengahan 2026 diarahkan untuk memastikan seluruh perangkat aturan, mekanisme pengawasan, serta kewajiban pelaku pasar dapat tersusun secara menyeluruh sebelum penerapan sanksi hukum pada 2027.
Penyusunan kerangka ini juga melibatkan pendekatan yang diselaraskan dengan standar penanganan aktivitas perbankan tanpa izin yang selama ini telah diterapkan.
Selain mempersiapkan regulasi, konsep tersebut juga menyinggung penataan ulang aktivitas para perantara di pasar kripto. Pemerintah dan bank sentral menilai peran perantara merupakan salah satu titik paling krusial dalam ekosistem aset digital karena menjadi penghubung antara pengguna dan layanan keuangan berbasis kripto.
Oleh karena itu, otoritas mendorong agar aktivitas ini berada di bawah lisensi dan pengawasan resmi untuk mencegah penyalahgunaan, praktik ilegal, serta potensi risiko terhadap stabilitas keuangan.
Akses Tetap Dibuka dengan Pengendalian Ketat
Meski menyiapkan pengawasan ketat, Bank sentral tidak menutup akses publik terhadap aset kripto. Konsep yang diajukan tetap membuka peluang bagi masyarakat untuk berinvestasi dan bertransaksi dalam koridor tertentu.
Investor ritel diperkirakan akan memperoleh akses terbatas pada aset yang memiliki tingkat likuiditas dan transparansi memadai, sementara investor profesional akan diberikan ruang yang lebih luas namun tetap dikenakan batasan pada aset anonim atau instrumen yang dianggap berisiko tinggi.
Dengan langkah ini, Rusia menegaskan posisinya untuk tidak menghapus keberadaan kripto di dalam negeri, melainkan menatanya agar berada dalam sistem yang terukur dan terkendali.
Itulah rangkuman berita kripto hari ini yang bisa kamu simak untuk mengikuti perkembangan dunia aset digital dan teknologi blockchain. Tetap pantau Blockchain Media Indonesia untuk update terbaru seputar pasar kripto, berita bitcoin, hingga panduan belajar crypto untuk kamu yang masih pemula. [st]
Disclaimer: Konten di Blockchainmedia.id hanya bersifat informatif, bukan nasihat investasi atau hukum. Segala keputusan finansial sepenuhnya tanggung jawab pembaca.
