Selang empat hari setelah bursa kripto FTX mengajukan pailit menggunakan UU Kepailitan Amerika Serikat Bab 11, Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC), Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS, dan Departemen Kehakiman AS telah membuka penyelidikan. Terutama terkait konsekuensi pidana terhadap pendirinya, Sam Bankman-Fried.
Menurut Christopher LaVigne dari firma hukum Withersworldwide, fokus utama investigasi ini adalah apakah FTX melakukan penipuan dalam cara berurusan dengan pelanggannya, investornya atau dengan pihak berwenang?
“Teknologi baru mungkin terlibat, tapi pertanyaannya setua waktu, apakah itu simpan pinjam (atau seperti kasus) Enron atau Bernie Madoff, sebab ini bermuara pada dugaan apakah ini ada indikasi penipuan atau tidak,” katanya.
Terkait skandal FTX yang terus bergulir, akan dipenjara atau tidaknya Sam Bankman-Fried (SBF) menjadi sorotan terbaru.
Runtuhnya FTX yang berakhir dengan pengajuan kebangkrutan telah menghantam pasar kripto dan kepercayaan investor, di mana SBF kini menjadi sorotan setelah diketahui melakukan penyalahgunaan dana pengguna platform.
Melansir Marketwatch, dua pertanyaan besar tengah menggelayut dalam benak publik adalah mungkinkah dirinya (SBF) menghadapi tuntutan pidana di AS? dan dapatkah lembaga pemerintah AS menegaskan yurisdiksi atas apa yang dia lakukan dari markas pulau surga di Bahama?
Dalam beberapa hari setelah runtuhnya platform FTX, kuasa hukum dari badan pengatur dan investigasi AS mulai antre untuk menyelidiki kasus tersebut.
SEC dan Departemen Kehakiman AS, dan sejumlah lembaga lain akan berperan dalam mengurai kekacauan pasca runtuhnya platform FTX.
Nasabah FTX yang menyimpan dana di bursa tersebut mengalami kerugian besar setelah Binance tidak melanjutkan kesepakatan untuk mengakuisisi FTX.
Investor kripto yang tidak memiliki dana di FTX pun mengalami kerugian sebab panik yang melanda pasar kripto mendorong kapitalisasi pasar kripto longsor lebih dari US$230 milyar dalam waktu 48 jam.
Penyelidikan terhadap tindakan FTX selama ini dipimpin oleh Komisi Bursa dan Sekuritas (SEC) AS dan Komisi Perdagangan Komoditas Berjangka (CFTC) AS .
Sebelumnya, Kepala SEC Gary Gensler telah berulang kali memberi peringatan terhadap risiko kripto, terutama terkait bursa kripto.
Ia telah mengindikasikan sejumlah bursa diperkirakan melanggar hukum sekuritas sebab menawarkan token yang digolongkan sebagai sekuritas tidak terdaftar kepada nasabah AS.
Peringatan paling keras dari Gensler dinyatakan dalam persidangan bersama Komite Perbankan, Perumahan dan Urusan Urban Senat AS di mana ia menyerang industri kripto.
“Saat ini, industri kripto mirip seperti wild west atau dunia dimana pembeli harus waspada, sebelum hukum sekuritas diciptakan. Kelas aset ini penuh dengan penipuan dan kekerasan di sejumlah kasus,” jelas Gensler.
Skandal FTX Kelak Akan Mendefinisikan Regulasi Cryptocurrency
Sejauh ini, Tim Kuasa Hukum FTX menyampaikan, aktivitas perusahaan berada di luar jangkauan otoritas Amerika.
Tetapi pakar hukum memandang, Undang-undang tentang Penipuan AS ditulis dan ditafsirkan secara luas. Sehingga penyelidik hanya perlu menunjukkan bahwa FTX menggunakan sistem keuangan atau komunikasi AS. Sebagai landasan mengajukan tuntutan di pengadilan Amerika.
“Untuk Departemen Kehakiman, argumen nya mudah: jika Anda melakukan penipuan dan Anda menggunakan sistem Amerika untuk membantu melakukannya, Anda berada di bawah yurisdiksi Amerika Serikat,” kata Renato Mariotti, mantan Jaksa Federal dan Pengamat Hukum.
Jalan lain yang bisa ditempuh Jaksa dan Regulator AS adalah: Apakah FTX melanggar tindakan kerahasiaan bank? Pendekatan serupa diambil dalam menuntut bursa aset kripto BITMex, yang berbasis di Seychelles.
“FTX menawarkan sejumlah produk keuangan eksotis melalui operasinya di Bahama, tetapi mengatakan ini tidak tersedia untuk pelanggan AS. Tetapi jika dapat dibuktikan bahwa bahkan beberapa pelanggan AS dapat menemukan solusi dan FTX tidak melakukan pemeriksaan yang tepat, itu dapat memicu tuduhan tindakan kerahasiaan bank,” kata Max Dilendorf, seorang pengacara bidang kripto dan fintech di New York.
Jika kasus pidana tidak dapat diajukan, maka badan pengatur pemerintah AS dapat menangani masalah ini khususnya, SEC dan CFTC.
Pasar kripto sebagian besar telah beroperasi di luar ranah regulasi yang kuat di mana sektor jasa keuangan yang lebih tradisional bekerja di dalamnya, sehingga mengejar kasus regulasi murni bisa terbukti lebih rumit, kata para ahli.
Industri crypto telah lama berdebat dengan regulator tentang cara mendefinisikan cryptocurrency: pejabat pemerintah mengatakan bahwa mereka beroperasi seperti keamanan lainnya dan oleh karena itu tunduk pada undang-undang sekuritas. Namun, pemimpin industri kripto berpendapat sebaliknya.
“Regulator sangat lamban dalam menangani secara definitif apa itu sekuritas (efek). Mereka sudah membahas ini selama lima tahun. Mungkin dengan kasus ini mereka akhirnya akan menawarkan definisi pasar cryptocurrency dalam regulasi dan jelas,” kata Dilendorf. [ab]