AS diperkirakan akan menjadi pusat perhatian dunia kripto pada Selasa besok(23/9/2025). CEO sekaligus co-Founder Satoshi Action Fund, Dennis Porter, menyatakan bahwa akan ada pengumuman politik besar yang dapat mengubah arah kebijakan Bitcoin secara nasional.
Porter menekankan bahwa momen tersebut akan menjadi titik balik penting bagi masa depan Bitcoin dalam ranah politik AS.
Dalam pernyataannya di media sosial dan acara Spaces, Porter menegaskan bahwa pengumuman itu tidak terkait dengan pembelian besar-besaran Bitcoin oleh lembaga tertentu.
Ia menilai langkah yang akan diambil merupakan strategi politik yang dirancang untuk memperkuat posisi Bitcoin di level federal.
“Ini akan menjadi momen yang mendefinisikan jalur politik Bitcoin,” ujar Porter dalam sebuah video.
RUU Bitcoin dan Spekulasi Keterlibatan Trump
Isu utama yang mencuat adalah kemungkinan Presiden Donald Trump akan mendorong rancangan undang-undang (RUU) Bitcoin yang sebelumnya diajukan Senator Cynthia Lummis pada Juli 2024 dan diperbarui pada 2025.
Jika hal ini benar, maka langkah tersebut akan menjadi tonggak penting dalam menciptakan cadangan strategis Bitcoin di tingkat nasional. Kebijakan ini dinilai lebih permanen karena berbasis pada undang-undang, bukan sekadar keputusan eksekutif yang mudah diubah oleh pemerintahan berikutnya.
Berdasarkan postingan dan berita terbaru, Dennis Porter juga sedang menggembar-gemborkan dorongan regulasi kripto bipartisan besar-besaran di AS. Partai Demokrat merilis peta jalan pada 20 September untuk berkolaborasi dengan Partai Republik dalam menyusun aturan yang jelas.
Upaya lintas partai ini disebut berpotensi mencakup pembentukan cadangan strategis Bitcoin, sebuah langkah yang akan semakin memperkuat posisi aset digital tersebut di level kebijakan federal.
Pengumuman ini datang di tengah menguatnya agenda politik pro-kripto. Partai Republik sebelumnya telah meluncurkan kampanye “Crypto Week” di Kongres, yang bertujuan memperluas regulasi ramah kripto.
Selain itu, pada 21 Juli 2025, Trump Media mengumumkan kepemilikan cadangan Bitcoin senilai US$2 miliar, menegaskan arah politik baru yang condong mendukung adopsi aset digital tersebut.
Dampak ke Pasar dan Respons Industri
Sejarah mencatat, kebijakan politik dan regulasi sering menjadi katalis penting dalam pergerakan harga Bitcoin. Analisis dari Swan Bitcoin pada 2024 menunjukkan bahwa momentum politik besar, termasuk halving 2020, pernah memicu kenaikan harga hingga 300 persen dalam kurun 12 bulan.
Kini, dengan meningkatnya arus masuk dana ke ETF berbasis Bitcoin, Polymarket memperkirakan 70 persen kemungkinan harga Bitcoin mencapai rekor tertinggi baru dalam dua pekan mendatang. Meski demikian, sebagian pihak masih menyoroti risiko volatilitas yang melekat pada aset digital ini.
Pengumuman Porter turut mendapat respons dari tokoh industri kripto. CEO Tether, Paolo Ardoino, menegaskan bahwa Bitcoin merupakan “kepastian” di tengah ketidakpastian global.
Namun, di sisi lain, sejumlah pengamat menilai langkah Porter bisa jadi hanya upaya untuk meningkatkan perhatian publik, mengingat detail dari pengumuman tersebut masih ditutup rapat.
Porter juga menyinggung rekam jejak organisasinya dalam mendorong legislasi Bitcoin di tingkat negara bagian. Ia mengklaim Satoshi Action Fund telah berkontribusi terhadap lahirnya sembilan undang-undang di delapan negara bagian.
Menurutnya, kini saatnya mendorong regulasi federal agar kebijakan terkait Bitcoin tidak hanya bergantung pada perintah eksekutif, tetapi tertuang dalam undang-undang yang lebih kuat.
Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari Gedung Putih maupun Kongres mengenai isi pengumuman yang dimaksud. Namun, dengan semakin dekatnya jadwal pada Selasa besok, ekspektasi pasar dan komunitas kripto kian memuncak.
Jika benar terjadi, langkah ini dapat mengukuhkan Bitcoin tidak hanya sebagai aset digital, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam lanskap politik dan ekonomi AS. [st]
Disclaimer: Konten di Blockchainmedia.id hanya bersifat informatif, bukan nasihat investasi atau hukum. Segala keputusan finansial sepenuhnya tanggung jawab pembaca.