Siapa Pemilik BTC Terbanyak, AS atau MicroStrategy?

Salah satu pertanyaan yang kerap menggelayut dalam ranah kripto, adalah seputaran pemilik Bitcoin. Pengungkapan terbaru menunjukkan data mengejutkan bahwa pemerintah Amerika Serikat (AS) merupakan pemilik BTC terbanyak dibandingkan korporat seperti Microstrategy.

Dailycoin mengutip data bahwa di antara para whale terbesar adalah pemerintah AS, dengan perkiraan saldo BTC sekitar 200.000, dengan nilai sekitar US$5,6 miliar berdasarkan harga saat ini.

“Pemerintah AS memperoleh simpanan Bitcoin sebanyak 200.000 melalui penyitaan kriminal dari waktu ke waktu, termasuk penyitaan baru-baru ini sebanyak 94.643 BTC yang terkait dengan peretasan Bitfinex di mana 120.000 BTC dicuri pada tahun 2016,” terang media crypto dalam artikel belum lama ini.

Kendati demikian, simpanan kripto pemerintah AS mungkin tidak melebihi yang dimiliki oleh Satoshi Nakamoto, yang mempertahankan saldo misterius sebesar 1,1 juta Bitcoin.

Namun, simpanannya melebihi yang dimiliki oleh tokoh-tokoh terkenal dalam ranah crypto.

Misalnya, simpanan pemerintah AS ini melampaui yang dimiliki oleh pendiri Gemini, Tyler dan Cameron Winklevoss, investor Tim Draper, dan ketua MicroStrategy, Michael Saylor, yang secara kolektif memiliki sekitar 117.388 BTC.

Demikian pula, saldo Bitcoin pemerintah AS bahkan melebihi yang dimiliki oleh beberapa perusahaan yang terdaftar di bursa saham.

Pada bulan Juni, MicroStrategy, Marathon Digital Holdings, dan Tesla memiliki saldo BTC masing-masing sebesar 158.245, 11.466, dan 10.700.

Pihak MicroStrategy telah menambahkan kekayaan Bitcoin miliknya sejak saat itu, tetapi pemerintah masih mendominasi.

Konversi BTC ke Dolar AS Terkendala

Terlepas dari jumlah aset crypto wahid yang banyak tersebut, akan tetapi otoritas negeri Paman Sam terkendala mengkonversi BTC ke dolar AS karena proses hukum yang terlibat dalam penyelidikan kriminal, yang seringkali memerlukan waktu bertahun-tahun untuk diselesaikan.

Wall Street Journal melaporkan, pemerintah AS juga harus mendapatkan perintah penyitaan yang disetujui oleh pengadilan sebelum Bitcoin yang disita dapat menjadi miliknya, yang menambah waktu di mana koin-koin tersebut berada dalam keadaan terkatung-katung.

Semua ini berarti proses likuidasi menjadi suatu urusan yang panjang dan memakan waktu, sehingga fluktuasi harga sehari-hari tidak begitu penting bagi pemerintah AS.

“Hanya setelah pengadilan mengeluarkan perintah penyitaan akhir, pemerintah mengambil kepemilikan dan mentransfer token ke AS,” jelas Wall Street Journal.

Aspek paling menarik dari kisah ini adalah paradoks tampaknya pemerintah AS yang secara aktif mengejar regulasi mata uang kripto sementara menjadi salah satu pemilik BTC terbanyak.

Situasi ini menggarisbawahi perpecahan dan kurangnya konsensus di dalam pemerintah AS ketika berbicara tentang aset digital. [ab]

Terkini

Warta Korporat

Terkait