Aset kripto yang bisa diterbitkan secara bebas oleh individu bertentangan dengan visi ekonomi digital Tiongkok di bawah pimpinan Presiden Xi Jinping. Seiring Tiongkok melontarkan aturan yang melarang kripto, yuan digital semakin mengemuka.
Pelarangan Kripto Tiongkok Mengarah ke Yuan Digital
Uji coba yuan digital dimulai tahun lalu. Uang digital ini disebarkan langsung ke dompet warga melalui enam bank besar. Pada bulan Juni lalu, sudah ada 20 juta dompet yuan digital yang diaktifkan dengan volume perdagangan mencapai 34,5 milyar yuan (US$5,3 milyar).
Pemerintah Tiongkok memiliki tiga tujuan dengan yuan digital.
Pertama, pemerintah ingin mengawasi lebih ketat soal aliran dana di negara tersebut, terutama data yang tersembunyi di transaksi tunai atau pembayaran daring memakai aplikasi perusahaan swasta. Hal ini demi memperbaiki kebijakan moneter dan mencegah aktivitas kriminal.
Kedua, pemerintah ingin menguasai kembali pembayaran yang saat ini didominasi oleh perusahaan swasta seperti Alipay dan WeChat Pay. Sebagai bagian pengetatan regulasi terhadap teknologi, kedua perusahaan itu menghadapi penyelidikan dan didesak untuk mengungkap data kepada negara.
Ketiga, pemerintah Tiongkok ingin memperkuat pamor yuan di panggung internasional. Kendati demikian, penyebaran yuan digital secara global mungkin sulit. Pasalnya, Tiongkok mengendalikan kurs yuan secara ketat sehingga akan menghambat adopsi yuan digital.
Selain itu, reputasi pemerintah Tiongkok yang sering “menguping” aktivitas warga menjadi hal yang dicemaskan pengguna yuan digital. Berbeda dengan kripto yang bersifat anonim, pemakai yuan digital harus mendaftar dengan nomor ponsel yang terkait identitas nyata.
Bitcoin muncul di tahun 2009, dan dua tahun kemudian bursa kripto pertama di Tiongkok, BTC China, menjadi wadah warga Tiongkok untuk berjual beli aset kripto. Di tahun 2013, Bitmain didirikan dan kini menjadi produsen terbesar di dunia bagi mesin penambang Bitcoin.
Kripto tumbuh subur di Tiongkok sebab banyak warga sudah mengenal uang virtual. Warga yang dibatasi oleh pengendalian modal yang mencari tempat berinvestasi selain properti menemukan Bitcoin sebagai opsi yang aman.
Maraknya aset kripto di Tiongkok tidak disambut baik oleh pemerintah. Initial Coin Offering (ICO) dan perdagangan kripto dilarang mulai tahun 2017 saat yuan digital mulai digarap serius. Terbaru, pemerintah Tiongkok melarang penambangan kripto sehingga banyak penambang terpaksa gulung tikar atau minggat ke negara yang lebih bersahabat, seperti AS atau Kazakhstan.
Zennon Kapron, Direktur Kapronasia, konsultan asal Singapura, berkata pemerintah Tiongkok ingin memastikan semua potensi resiko terhadap yuan digital dimatikan atau dipindahkan.
“Mereka memastikan, seiring Tiongkok memasuksi era uang digital bank sentral, semua resiko dihapus dan dimulai dengan lembaran yang baru,” jelas Kapron. [qz.com/ed]