Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah mematangkan kerangka regulasi tokenisasi aset yang berpotensi membuka jalan bagi tokenisasi SBN atau Surat Berharga Negara menggunakan teknologi blockchain. Inovasi tersebut membuka kemungkinan investasi dengan pecahan lebih kecil, termasuk skenario modal awal Rp10 ribu.
Peluang ini menarik perhatian karena pembelian SBN ritel yang saat ini ditawarkan pemerintah umumnya mensyaratkan investasi minimum Rp1 juta. Jika skema kepemilikan fraksional dapat diterapkan, kebutuhan modal awal secara teoritis bisa berkurang hingga 100 kali lipat.
Meski demikian, nominal Rp10 ribu masih harus dipahami sebagai gambaran potensi tokenisasi, bukan ketentuan pembelian SBN yang sudah resmi diberlakukan. Belum ada pengumuman mengenai produk khusus, mekanisme penerbitan, maupun jadwal peluncuran SBN yang ditokenisasi.
OJK sendiri telah memasukkan tokenisasi aset nyata (RWA) ke dalam agenda pengembangan regulasi keuangan digital. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan inovasi berbasis blockchain dengan pengawasan serta perlindungan konsumen yang lebih terstruktur.
Tokenisasi SBN Berpotensi Ubah Batas Investasi
Tokenisasi SBN pada dasarnya mengacu pada gagasan merepresentasikan hak atas instrumen surat berharga dalam bentuk token digital berbasis blockchain. Melalui mekanisme tersebut, suatu aset berpotensi dibagi menjadi unit bernilai lebih kecil sehingga dapat dijangkau lebih banyak investor.
Sebagai pembanding, berdasarkan ketentuan resmi penerbitan Sukuk Tabungan ST016 yang diumumkan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan pada 7 Mei 2026, minimum pemesanan ditetapkan sebesar Rp1 juta dan kelipatannya.
Ketentuan serupa berlaku untuk Obligasi Negara Ritel seri ORI029. Pemerintah melalui pengumuman penerbitan ORI029 menetapkan minimum pemesanan Rp1 juta, dengan instrumen tersebut menawarkan kupon tetap dan dapat diperdagangkan di pasar sekunder sesuai ketentuan.
Artinya, apabila tokenisasi kelak memungkinkan pembelian dengan modal Rp10 ribu, masyarakat secara nominal hanya perlu menyiapkan satu persen dari nilai minimum pemesanan SBN ritel biasa tersebut.
Namun, pembagian nilai investasi menjadi token digital tidak otomatis menjadikan karakteristik produknya sama dengan SBN yang dibeli secara langsung. Status kepemilikan, hak atas pembayaran imbal hasil, mekanisme penyimpanan aset, serta perlindungan investor tetap bergantung pada struktur dan aturan produk yang digunakan.
Potensi perluasan akses investasi ini juga berkaitan dengan perkembangan pasar sukuk ritel Indonesia.
Dalam laporan hasil penjualan Sukuk Ritel SR024 yang dirilis pada 20 April 2026, Kementerian Keuangan mencatat nilai penjualan mencapai Rp17,49 triliun dengan total 62.231 investor.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 16.034 orang merupakan investor baru pada SBN ritel. Sementara itu, generasi milenial mendominasi jumlah investor SR024 dengan porsi 50,75 persen, sedangkan generasi X mencatat volume pemesanan terbesar sebesar 42,62 persen.
Data tersebut menunjukkan bahwa instrumen pembiayaan pemerintah telah menjangkau beragam kelompok investor. Kehadiran skema tokenisasi dengan pecahan lebih kecil berpotensi memperluas akses tersebut, meskipun dampaknya terhadap permintaan investasi masih perlu dibuktikan setelah produk benar-benar tersedia.
OJK Siapkan Aturan Tokenisasi, Sejumlah Model Sudah Lulus Sandbox
Dari sisi regulasi, pengembangan tokenisasi aset di Indonesia telah bergerak melampaui tahap pembahasan konsep.
Melalui siaran persRapat Dewan Komisioner April 2026, OJK mengungkapkan sedang menyusun Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) tentang Penawaran Aset Ditokenisasi atau Tokenisasi RWA.
Rancangan tersebut diarahkan untuk mengatur aset keuangan digital yang merepresentasikan aset nyata. Cakupannya meliputi kriteria aset yang dapat ditokenisasi, tata cara penawaran, proses perizinan, perlindungan konsumen, hingga pencatatan dan pelaporan keuangan penerbit token.
Penyusunan regulasi tersebut juga merupakan tindak lanjut atas kelulusan sejumlah peserta regulatory sandbox yang mengembangkan model bisnis tokenisasi aset.
Perkembangan terbarunya terlihat dalam siaran pers OJK pada 5 Oktober 2026, yang mencatat sebanyak tujuh peserta telah dinyatakan lulus pengujian sandbox hingga akhir September 2026.
Model bisnis yang lolos mencakup tokenisasi emas, tokenisasi manfaat kepemilikan properti, serta tokenisasi surat berharga melalui skema Kontrak Pengelolaan Dana (KPD), di samping sejumlah model inovasi aset digital lainnya.
Khusus tokenisasi surat berharga, OJK menjelaskan bahwa model tersebut melibatkan manajer investasi dan bank kustodian dalam ekosistem pasar modal.
Keterlibatan lembaga-lembaga tersebut menunjukkan bahwa pengembangan tokenisasi tidak hanya berkaitan dengan penggunaan blockchain, tetapi juga membutuhkan struktur pengelolaan dan penyimpanan aset.
Meski begitu, kelulusan model tokenisasi surat berharga melalui KPD tidak dapat langsung diartikan sebagai persetujuan terhadap penerbitan SBN pemerintah dalam bentuk token.
Sementara itu, potensi tokenisasi instrumen keuangan syariah juga telah menjadi perhatian regulator.
Dalam siaran pers penguatan ekosistem keuangan syariah pada November 2025, OJK menyebut bahwa teknologi blockchain memungkinkan aset seperti emas, properti, dan sukuk direpresentasikan sebagai token digital yang dapat dimiliki secara fraksional.
Pengembangan tersebut turut membutuhkan kesesuaian dengan prinsip syariah, termasuk koordinasi dengan otoritas terkait seperti Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
Dengan demikian, penerapan tokenisasi SBN dan sukuk masih menyisakan sejumlah persoalan yang harus dijawab, terutama mengenai bentuk hak investor atas aset dasarnya, pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran imbal hasil, serta pengaturan transaksi token di pasar sekunder.
Hingga kini, belum terdapat kepastian dari dokumen resmi yang tersedia apakah skema investasi Rp10 ribu nantinya dilakukan melalui penerbitan SBN pemerintah dalam pecahan baru atau melalui token yang merepresentasikan hak ekonomi atas instrumen yang sudah diterbitkan.
Perbedaan tersebut menjadi penting karena akan menentukan posisi hukum investor dan bentuk risiko yang mereka tanggung.
Pada akhirnya, tokenisasi SBN membuka kemungkinan baru bagi pemanfaatan blockchain dalam pembiayaan pemerintah dan perluasan akses investasi nasional. Namun, realisasinya masih bergantung pada penyelesaian regulasi, kesiapan infrastruktur, serta kejelasan perlindungan hukum bagi pemegang token.
Itulah rangkuman berita kripto hari ini yang bisa kamu simak untuk mengikuti perkembangan dunia aset digital dan teknologi blockchain. Tetap pantau Blockchain Media Indonesia untuk update terbaru seputar pasar kripto, berita bitcoin, hingga panduan belajar crypto untuk kamu yang masih pemula. [st]
Disclaimer: Konten di Blockchainmedia.id hanya bersifat informatif, bukan nasihat investasi atau hukum. Segala keputusan finansial sepenuhnya tanggung jawab pembaca.