AS telah resmi menaikkan tarif impor terhadap India menjadi 50 persen setelah Presiden AS Donald Trump menandatangani kebijakan tambahan sebesar 25 persen pada hari Rabu (6/8/2025).
Berdasarkan laporan WSJ, kebijakan ini merupakan kelanjutan dari tarif awal yang diumumkan pada 2 Agustus lalu sebagai bagian dari langkah “Liberation Day Tariffs” yang dikenakan kepada lebih dari 60 negara.
Kenaikan tarif ini diberlakukan sebagai respons atas keputusan India yang tetap melanjutkan impor minyak dari Rusia.
Trump menyebut India “secara tidak langsung mendanai perang di Ukraina” dan menyatakan bahwa tindakan ini perlu diambil untuk menekan aktivitas perdagangan yang dinilai tidak adil.
“Kita tidak bisa terus membiarkan negara-negara yang mengambil keuntungan dari sistem, lalu mendanai konflik yang merugikan kita semua,” ujar Trump dalam pernyataan publiknya.
Tarif tambahan akan mulai berlaku dalam 21 hari sejak pengumuman, dengan pengecualian untuk barang-barang yang sudah dimuat ke kapal sebelum tenggat atau yang masuk konsumsi sebelum 17 September 2025.
Nilai ekspor India ke AS saat ini mencapai sekitar US$85 miliar per tahun, sehingga diperkirakan 80 persen di antaranya dapat terdampak langsung oleh kebijakan ini.
India Protes, Pasar Keuangan Waspada
Pemerintah India mengecam langkah ini dan menyebutnya sebagai tindakan yang tidak adil.
Mereka juga menuding AS dan Uni Eropa melakukan standar ganda karena masih menjalankan hubungan dagang dengan Rusia di sektor lain, sementara India ditekan karena kebijakan energinya. Meski begitu, India belum mengumumkan langkah balasan resmi.
Ketegangan dagang ini memicu kewaspadaan di pasar keuangan global. Indeks iShares MSCI India ETF (INDA) mengalami penurunan selama enam pekan berturut-turut, mencerminkan kekhawatiran investor terhadap eskalasi konflik dagang.
Saham-saham sektor ekspor seperti perhiasan, tekstil dan elektronik diperkirakan menjadi yang paling rentan terhadap dampak tarif.
Sementara itu, delegasi dagang AS dijadwalkan akan mengunjungi New Delhi pada akhir Agustus untuk membahas potensi kerja sama baru dan mengevaluasi kebijakan yang berlaku.
Namun, sumber dari Kementerian Perdagangan India menyebut bahwa posisi mereka tidak akan berubah dalam waktu dekat terkait kebijakan energi nasional.
Imbas Tidak Langsung ke Pasar Kripto
Meskipun kebijakan tarif ini tidak secara langsung menyasar industri kripto, sejumlah analis menilai bahwa efek tidak langsung bisa muncul di pasar aset digital, terutama melalui jalur sentimen risiko dan tekanan ekonomi domestik.
Ketegangan antara dua ekonomi besar berpotensi menciptakan suasana risk-off di pasar global, yang umumnya mendorong investor keluar dari aset berisiko seperti kripto dan saham.
India sendiri merupakan salah satu pasar pengguna kripto terbesar di dunia. Dengan kemungkinan pelemahan nilai tukar Rupee dan penurunan daya beli masyarakat, transaksi kripto ritel di India bisa tertekan.
Bursa lokal seperti WazirX dan CoinDCX mungkin mengalami penurunan volume perdagangan, terutama untuk altcoin popular seperti MATIC dan Shiba Inu yang banyak diminati investor India.
Di sisi lain, kondisi ini juga bisa memperkuat narasi kripto sebagai aset alternatif dan alat lindung nilai terhadap ketidakpastian geopolitik.
Jika India memandang tekanan dolar AS sebagai ancaman terhadap kedaulatan ekonomi, maka potensi peningkatan adopsi stablecoin, CBDC, atau bahkan pelonggaran regulasi kripto di masa depan dapat terjadi.
Lonjakan minat terhadap stablecoin seperti USDT dan USDC juga mungkin meningkat, seiring investor mencari tempat aman di tengah fluktuasi nilai tukar dan ketidakpastian kebijakan makro.
Beberapa analis menyebut bahwa jika ketegangan ini berkembang menjadi blok dagang baru, pasar kripto bisa mendapatkan momentum baru sebagai alat lindung nilai digital yang independen dari sistem keuangan tradisional. Mari kita saksikan. [st]
Disclaimer: Konten di Blockchainmedia.id hanya bersifat informatif, bukan nasihat investasi atau hukum. Segala keputusan finansial sepenuhnya tanggung jawab pembaca.