Terkait kasus Ripple di AS, seorang ahli hukum menegaskan bahwa putusan hakim berikutnya bukan terkait status hukum crypto XRP. Sementara itu spekulasi ETF XRP di AS semakin menguat.
Spekulasi di kalangan komunitas kripto kembali mencuat terkait potensi putusan besar dalam kasus hukum antara SEC dan Ripple. Namun, seorang ahli hukum menegaskan bahwa putusan yang akan datang bukanlah tentang status hukum XRP, melainkan hanya menyangkut prosedur teknis soal denda.
Sebelumnya, beredar pernyataan dari komentator kripto John Squire yang menyebut bahwa Hakim Analisa Torres, yang memimpin kasus SEC vs Ripple, sedang menuju putusan final yang bisa mengubah status hukum aset digital di Amerika Serikat. Pernyataan itu dengan cepat menyebar di media sosial, memicu antusiasme dan spekulasi baru tentang dampak besar terhadap industri kripto.
Namun, pengacara Bill Morgan, yang selama ini dikenal sebagai analis hukum yang tajam dalam kasus ini, memberikan klarifikasi penting. Menurutnya, narasi tersebut tidak sesuai kenyataan hukum yang sedang berjalan.
“Putusan yang ditunggu itu bukan soal status hukum XRP. Itu hanya menyangkut permintaan bersama dari Ripple dan SEC untuk mengevaluasi kembali besaran denda dan larangan penjualan XRP ke institusi,” kata Morgan di X pada 25 Juni 2025 lalu.
Ia menjelaskan bahwa pengadilan sedang mempertimbangkan yang disebut sebagai indicative ruling, yaitu proses hukum di mana hakim menilai apakah ada alasan yang cukup kuat untuk mengurangi denda terhadap Ripple dan mencabut larangan yang sebelumnya diberlakukan.
Morgan juga menegaskan bahwa putusan tersebut tidak akan mengubah inti keputusan yang sudah ditetapkan pada Juli 2023 lalu. Dalam putusan itu, pengadilan memutuskan bahwa penjualan XRP di pasar sekunder bukan merupakan transaksi sekuritas, dan keputusan tersebut tetap berlaku.
“Tidak ada pihak yang meminta agar putusan ringkasan (summary judgment) itu dibatalkan, diubah, atau direvisi. Itu tetap mengikat dan tidak tersentuh,” jelas Morgan, merujuk pada isi dokumen hukum terbaru.
Hal ini ditegaskan kembali oleh Chief Legal Officer Ripple, Stuart Alderoty, yang mengatakan bahwa status hukum XRP sudah jelas, dan proses hukum saat ini tidak akan mengubah hal tersebut.
“Yang sedang dibahas hanya soal besar kecilnya denda, dan apakah larangan penjualan ke institusi harus tetap diberlakukan atau tidak,” ujar Alderoty.
Dengan demikian, update kasus Ripple yang menyebutkan bahwa akan ada putusan penting yang mengubah arah regulasi kripto secara keseluruhan adalah keliru. Proses hukum ini terbatas hanya pada penyelesaian administratif antara dua pihak, tanpa menyentuh status legal aset kripto itu sendiri.
Terkait dengan update kasus Ripple itu, pada 19 Juni 2025, ETF XRPQ dari manajer aset asal Kanada, 3iQ, resmi diluncurkan di pasar Kanada dengan dukungan penuh dari Ripple. Produk ini menjadi ETF XRP pertama yang menawarkan akses investasi ke aset tersebut secara aman dan bebas repot, tanpa memerlukan dompet kripto. Langkah ini dinilai sebagai terobosan penting dalam menjembatani investor institusional dengan dunia aset digital, khususnya XRP.
Enam hari berselang, pada 25 Juni 2025, pasar kembali dikejutkan oleh lonjakan aktivitas derivatif XRP di bursa berjangka terkemuka dunia, CME Group. Sejak peluncurannya, volume perdagangan XRP Futures telah menembus US$542 juta. Capaian ini memicu spekulasi bahwa persetujuan ETF Ripple di Amerika Serikat bisa semakin dekat, seiring meningkatnya minat institusional terhadap instrumen keuangan berbasis XRP. [ps]