Dalam serangkaian tweet pada hari Selasa (13/6/2023), Chief Legal Officer Ripple, Stuart Alderoty, menjelaskan peristiwa di balik layar seputar pidato kontroversial yang disampaikan oleh mantan pejabat SEC Bill Hinman lima tahun lalu.
Dokumen Rahasia SEC
Alderoty menuduh Hinman mengabaikan umpan balik kritis dari pejabat senior SEC dan menciptakan kebingungan yang lebih besar di pasar.
Dokumen-dokumen tersebut, termasuk email dan draft pidato, kini telah dipublikasikan melalui gugatan yang sedang berlangsung antara Ripple dan SEC.
Bill Hinman, yang menjabat sebagai Kepala Divisi Keuangan Korporasi SEC, menyampaikan pidato pada Juni 2018, di mana dia menyatakan bahwa token bukanlah sekuritas setelah cukup terdesentralisasi.
“Hinman telah menerima banyak peringatan bahwa pidatonya berisi analisis tanpa dasar hukum dan menyimpang dari faktor Howey yang digunakan untuk menentukan apakah suatu aset adalah sekuritas. Lebih jauh lagi, pidato tersebut dianggap membuka celah regulasi dan menciptakan kebingungan di pasar,” ujar Alderoty.
1/ It’s been 5 years since Bill Hinman gave his infamous speech – and through the SEC’s lawsuit against @Ripple (and 7 court orders), we can finally share what happened behind the scenes through the now public emails / drafts of the speech. pic.twitter.com/sx2TpW0TYe
— Stuart Alderoty (@s_alderoty) June 13, 2023
Meskipun mengklaim bahwa pidato tersebut adalah pandangan pribadinya, Hinman dan SEC mempresentasikannya sebagai panduan, dengan Ketua SEC saat itu Jay Clayton secara terbuka merujuknya.
Terlepas dari pendirian SEC yang tidak konsisten tentang pentingnya pidato selama litigasi, itu tetap dapat diakses di situs web agensi tersebut.
Menurut tweet Alderoty, pejabat senior SEC secara langsung menyatakan keprihatinannya kepada Hinman selama proses penyusunan.
Kepala Perdagangan dan Pasar (T&M) memperingatkan bahwa daftar panjang faktor dalam pidato tersebut, yang melampaui analisis khas Howey, akan menyebabkan kebingungan yang lebih besar mengenai apa yang memenuhi syarat sebagai sekuritas.
“T&M secara eksplisit meminta agar Hinman mengaitkan faktor-faktor yang baru ditemukannya lebih dekat dengan analisis Howey, tetapi Hinman mengabaikan saran tersebut,”ujar Alderoty.
Alderoty juga mencatat bahwa Kantor Penasihat Umum (OGC) dan T&M juga menyebutkan bahwa salah satu faktor, yang menanyakan apakah seseorang atau kelompok mempertahankan saham atau kepentingan dalam aset digital, tidak relevan secara hukum.
Terlepas dari umpan balik ini, Hinman menyimpan faktor tersebut dalam pidatonya.
Selain itu, pertanyaan yurisdiksi ambang apakah aset digital memenuhi standar hukum keamanan dilewati, dan sebaliknya, Hinman berfokus pada apakah pengawasan SEC dapat bermanfaat.
Kelalaian ini disorot sebagai kesenjangan peraturan yang signifikan oleh T&M dan OGC.
Pada 4 Juni 2023, Hinman mengungkapkan pandangannya bahwa Ether (ETH) tidak perlu diatur sebagai sekuritas, dan dia berencana untuk mengonfirmasi pemahaman ini dengan salah satu Pendiri Ethereum, Vitalik Buterin.
Namun pada hari Senin (12/6/2023), OGC menyatakan keberatan untuk menyebutkan ETH secara langsung dalam pidatonya, karena khawatir hal itu akan menghalangi kemampuan agensi tersebut untuk mengambil posisi berbeda pada ETH di masa mendatang.
Terlepas dari keberatan tersebut, ETH tetap menjadi contoh yang dikutip dalam pidato tersebut.
Alderoty mengakhiri rangkaian tweet-nya dengan menguraikan tindakan yang direkomendasikannya.
Pertama, dia menyerukan agar pidato Hinman segera dihapus dari situs web SEC.
Selain itu, dia mendesak penyelidikan untuk menentukan pengaruh di balik tindakan Hinman, apakah konflik kepentingan diabaikan, dan mengapa SEC mempromosikan pidato tersebut meskipun diperkirakan akan menimbulkan kebingungan yang lebih besar.
Terakhir, Alderoty menegaskan bahwa pidato Hinman tidak boleh lagi dirujuk dalam diskusi serius tentang apakah token diklasifikasikan sebagai sekuritas.
Dia menekankan perlunya birokrat yang tidak dipilih untuk dengan setia menerapkan hukum dalam batasan yurisdiksi mereka dan menahan diri untuk tidak membuat undang-undang baru, seperti yang coba dilakukan oleh Hinman.
Saat gugatan Ripple-SEC berlanjut, pengungkapan ini menimbulkan pertanyaan tentang transparansi, proses pengambilan keputusan, dan potensi konflik kepentingan di dalam SEC.
Konsekuensi dari peristiwa tersebut dapat memengaruhi kerangka peraturan dan diskusi di masa mendatang seputar aset dan sekuritas digital.
Update Kasus Ripple Kilas Balik 2020
Pada bulan Desember 2020, SEC memulai gugatan terhadap Ripple, menuduh perusahaan dan dua eksekutif senior secara ilegal mengumpulkan US$1,3 milyar dengan menjual kripto XRP, yang dianggap agensi sebagai sekuritas yang tidak terdaftar.
Strategi pertahanan Ripple berkisar pada menantang proses klasifikasi SEC untuk sekuritas dan mempertanyakan mengapa XRP menjadi target sementara kripto seperti ETH dan BTC tidak.
Dalam update kasus Ripple diketahui, guna mendukung argumennya, mereka mencari rilis dokumen internal SEC, termasuk catatan yang terkait dengan pidato Hinman yang terkenal, di mana SEC tampaknya mendukung dua kripto terbesar tersebut.
Masalah pidato Hinman mengemuka baru-baru ini ketika Hakim Torres menolak permintaan SEC untuk menyegel dokumen internal yang terkait dengan pidato tersebut.
Dia menetapkan bahwa dokumen-dokumen ini tidak dilindungi oleh hak istimewa proses deliberatif, yang biasanya memberikan pengecualian kepada cabang pemerintah untuk mengungkapkan informasi tertentu dalam kasus litigasi perdata.
Mantan Direktur SEC, dalam pidatonya di Yahoo Finance All Markets Summit: Crypto pada tahun 2018, menyatakan bahwa kripto dapat berhenti diklasifikasikan sebagai sekuritas jika jaringannya mencapai tingkat desentralisasi yang memadai.
Dia mengutip BTC dan ETH sebagai contoh aset digital yang memenuhi kriteria ini, menunjukkan bahwa mereka mungkin tidak dianggap sebagai kontrak investasi.
Dalam update kasus Ripple diketahui bahwa, selama proses hukum yang sedang berlangsung, ditetapkan bahwa pernyataan yang dibuat dalam pidato tersebut mewakili pendapat pribadi Hinman dan tidak boleh dianggap sebagai kebijakan resmi SEC. [st]