UU Perampasan Aset Disahkan, Harta Penipu Kripto Kini Bisa Dirampas!

DPR RI resmi menyetujui Undang-Undang Perampasan Aset yang turut menyasar penipuan kripto. Aturan ini juga membuka peluang pengembalian harta hasil kejahatan kepada para korban.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam rapat paripurna pada Kamis (19/11/2026).

Menariknya, cakupan aturan tersebut tidak hanya menyasar koruptor, tetapi juga pelaku penipuan dan penggelapan yang memanfaatkan teknologi informasi, termasuk kejahatan yang melibatkan aset kripto.

Dalam pernyataan resmi Fraksi PKB DPR RI, Jumat (20/11/2026), anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa harta pelaku penipuan berbasis teknologi informasi dapat menjadi sasaran perampasan aset.

“Kita sudah memutuskan bahwa pelaku penipuan menggunakan teknologi informasi bisa dirampas aset pelakunya,” ungkap Abdullah.

Ketentuan tersebut berpotensi membawa perubahan penting dalam penanganan penipuan investasi kripto di Indonesia, terutama ketika korban mengalami kesulitan memperoleh kembali dana yang telah dibawa kabur pelaku.

Penipuan Kripto Masuk dalam Cakupan UU Perampasan Aset

Salah satu ketentuan yang menjadi perhatian adalah Pasal 4 ayat (3) huruf f, yang memasukkan tindak pidana penipuan atau penggelapan menggunakan sarana teknologi informasi maupun yang berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat.

BACA JUGA:  Dugaan Sadap Prabowo Seret Listyo Sigit, Bisakah Smart Contract Kunci Sistem LIMS?

Menurut penjelasan pasal yang disampaikan Abdullah, kategori tersebut mencakup sejumlah bentuk kejahatan, termasuk penipuan investasi dan kripto.

IKLAN
Urban Stretch Centre Medan

Artinya, penggunaan aset digital tidak lagi menjadi hambatan konseptual untuk memasukkan penipuan berbasis kripto ke dalam mekanisme perampasan aset yang baru disetujui DPR.

Misalnya, ketika suatu skema investasi kripto terbukti digunakan untuk menghimpun dana secara curang, harta yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut berpotensi ditelusuri dan diproses melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Namun, ketentuan ini tidak berarti kepemilikan atau perdagangan kripto secara sah dapat langsung dijadikan alasan perampasan aset. Harus terdapat dasar hukum dan keterkaitan dengan tindak pidana yang memenuhi ketentuan.

Dalam laporan resmi Komisi III kepada rapat paripurna, DPR juga menegaskan perluasan ruang lingkup penindakan terhadap kejahatan finansial modern yang merugikan masyarakat.

Harta Bisa Dirampas Tanpa Putusan Pidana, tetapi Tetap Lewat Pengadilan

Perubahan lain yang cukup signifikan adalah pengenalan mekanisme non-conviction based asset forfeiture, yakni perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pemidanaan pelaku.

Melalui mekanisme tersebut, proses pemulihan aset tidak selalu harus bergantung pada vonis pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.

BACA JUGA:  OJK Terima Temuan Tokenisasi Aset, 3 Masalah Ini Masih Mengganjal

Meski demikian, perampasan tetap membutuhkan prosedur hukum dan pemeriksaan pengadilan. Mekanisme itu tidak memberikan kewenangan kepada aparat untuk mengambil harta seseorang secara sewenang-wenang.

Berdasarkan dokumen paparan resmi Komisi III DPR RI, prosedurnya mencakup penelusuran aset, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan pengadilan, putusan, hingga pelaksanaan putusan.

Bagi kasus penipuan kripto, ketentuan ini dapat menjadi dasar penting bagi upaya penelusuran dan pengamanan aset yang diduga berasal dari kejahatan.

Namun, tantangan teknis tetap ada. Penelusuran riwayat transaksi blockchain belum tentu cukup untuk memastikan identitas pemilik dompet digital, terlebih ketika aset telah dipindahkan melalui berbagai alamat atau ke luar yurisdiksi Indonesia.

Korban Penipuan Kripto Berpeluang Mendapatkan Uangnya Kembali

Selain memperluas cakupan tindak pidana, UU Perampasan Aset juga diarahkan untuk memperkuat pemulihan kerugian korban.

Selama ini, salah satu persoalan dalam penanganan investasi bodong adalah tidak selalu tersedianya mekanisme yang efektif untuk mengembalikan hasil kejahatan kepada pihak yang mengalami kerugian.

Anggota Komisi III DPR RI Benny Utama menjelaskan bahwa aturan baru tersebut mengakomodasi perlindungan korban penipuan dan investasi ilegal.

Dalam keterangan resmi DPR pada 20 November, Benny menyatakan bahwa aset hasil kejahatan yang selama ini kerap menjadi milik negara diharapkan dapat diprioritaskan untuk memulihkan kerugian masyarakat.

BACA JUGA:  OJK Ungkap Investasi Kripto Bermasalah, AI Dipakai untuk Yakinkan Calon Korban

Dengan demikian, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari penghukuman pelaku, tetapi juga dari seberapa jauh kerugian korban dapat dipulihkan.

Kendati begitu, pengesahan UU tersebut bukan jaminan bahwa seluruh korban penipuan kripto akan memperoleh kembali dananya secara penuh.

Pengembalian tetap bergantung pada aset yang berhasil ditemukan, proses pembuktian, keputusan pengadilan, serta pelaksanaan mekanisme pemulihan yang ditetapkan.

DPR juga mendorong pembentukan badan pengelola dan badan pengawas aset yang terpisah untuk mengurangi risiko penyalahgunaan kewenangan.

Pada akhirnya, tantangan terbesar berada pada implementasi. Bagi korban penipuan kripto di Indonesia, efektivitas aturan baru ini akan ditentukan oleh kemampuan aparat menemukan aset hasil kejahatan, mengamankannya secara sah, dan memastikan hasil pemulihannya benar-benar sampai kepada pihak yang berhak.

Itulah rangkuman berita kripto hari ini yang bisa kamu simak untuk mengikuti perkembangan dunia aset digital dan teknologi blockchain. Tetap pantau Blockchain Media Indonesia untuk update terbaru seputar pasar kripto, berita bitcoin, hingga panduan belajar crypto untuk kamu yang masih pemula. [st]


Disclaimer: Konten di Blockchainmedia.id hanya bersifat informatif, bukan nasihat investasi atau hukum. Segala keputusan finansial sepenuhnya tanggung jawab pembaca.

Terpopuler

Terkini

Warta Korporat

Terkait