Transformasi digital kian mempercepat perubahan di sektor keuangan global. Perdagangan aset kripto menjadi salah satu fenomena terbesar beberapa tahun terakhir, dengan jutaan orang terlibat di dalamnya.
Menyadari potensi sekaligus risiko yang ada, pemerintah Vietnam kini dikabarkan telah mengambil langkah besar untuk mengatur aktivitas kripto yang selama ini sebagian besar berlangsung di luar negeri.
Kerangka Hukum Baru untuk Pasar Kripto
Dilansir dari media lokal Tuoi Tre News, Selasa (23/09/2025), pemerintah Vietnam resmi meluncurkan program pilot selama lima tahun guna membawa aktivitas perdagangan aset kripto senilai lebih dari US$100 miliar per tahun masuk ke dalam regulasi resmi.
Laporan Shaping the Vietnamese Crypto Asset Market yang dirilis oleh VinaCapital Fund Management pada 20 September mencatat bahwa sekitar 17 juta warga Vietnam pernah melakukan perdagangan aset kripto.
Meski volumenya mencapai ratusan miliar dolar, hampir seluruh aktivitas ini terjadi di bursa asing seperti Binance, Bybit, dan platform lain yang berbasis di Singapura, Korea Selatan, maupun Hong Kong.
Pemerintah menerbitkan Resolusi 05 sebagai dasar uji coba. VinaCapital menilai kebijakan ini penting untuk mengalihkan aktivitas dari sektor informal ke pasar resmi, sekaligus mendukung pengelolaan pajak dan integrasi keuangan domestik.
Undang-Undang Baru dan NDAChain
Titik balik terjadi pada Juli lalu saat Majelis Nasional Vietnam mengesahkan Undang-Undang Industri Teknologi Digital. Aturan ini mengakui aset kripto dan mewajibkan setiap platform beroperasi dengan lisensi domestik.
Mulai 1 Januari 2026, platform juga harus menyediakan jalur transaksi langsung menggunakan dong. Bersamaan dengan itu, pemerintah meluncurkan NDAChain, blockchain nasional untuk transaksi keuangan yang aman dan perdagangan daring yang lebih terpercaya.
Menurut VinaCapital, NDAChain akan mempercepat tokenisasi di Vietnam. Instrumen keuangan seperti obligasi, sertifikat dana, faktur komersial, hingga kredit karbon dapat diterbitkan dan diperdagangkan sebagai aset digital melalui infrastruktur yang terhubung dengan bank.
Michael Kokalari, Direktur Analisis Makroekonomi dan Riset Pasar di VinaCapital, menyebut pemerintah mengejar tiga tujuan: melegalkan serta menarik pajak dari kripto, mengintegrasikan aset digital ke dalam sistem keuangan nasional, dan memperkuat perlindungan investor sekaligus pengawasan pasar.
“Strateginya mengalihkan aktivitas perdagangan luar negeri ke domestik, sehingga pemerintah dapat memaksimalkan pajak. Integrasi lebih erat dengan sistem keuangan juga akan membuka jalur pendanaan baru dan mendukung ekonomi digital yang lebih sedikit bergantung pada uang tunai,” jelas Kokalari.
Langkah ini sejalan dengan strategi pemerintah Indonesia yang sebelumnya menyesuaikan aturan PPN dan PPh untuk memaksimalkan penerimaan pajak sekaligus menciptakan ekosistem kripto yang lebih teregulasi.
Negara Tetangga Kembangkan Blockchain Nasional, Indonesia Kapan?
Mengaburnya Batas Kripto dan Keuangan Tradisional
Vietnam mulai memasuki tahap integrasi nyata antara aset digital dan sistem keuangan tradisional. Regulasi baru dan infrastruktur yang lebih jelas menjadi landasan penting bagi perkembangan ini.
Stablecoin membuka jalan bagi transfer murah dan pembayaran sehari-hari, sementara crypto exchange yang sudah mengantongi lisensi lebih cepat berpotensi merebut pangsa pasar dari platform asing.
Dampaknya meluas ke sektor lain seperti rantai pasok, energi, dan real estate melalui instrumen likuid seperti kredit karbon. Jika konsisten dijalankan, inisiatif ini akan menertibkan aktivitas kripto sekaligus mempercepat integrasi aset digital ke dalam ekonomi nasional. [dp]
Disclaimer: Konten di Blockchainmedia.id hanya bersifat informatif, bukan nasihat investasi atau hukum. Segala keputusan finansial sepenuhnya tanggung jawab pembaca.