Wakil Menteri Keuangan Malaysia berkata negara tersebut tidak mengakui aset kripto sebagai opsi keuangan valid. Pasalnya, kripto tidak menunjukkan karakteristik uang secara universal.
Menanggapi pertanyaan dari Perdana Menteri Nurul Izzah Anwar dalam rapat Dewan Rakyat pada Kamis (03/03/2022) lalu, Wakil Menteri Il Yamani Hafez Musa mengatakan aset digital seperti Bitcoin (BTC) dan Ethereum (ETH) tidak cocok digunakan sebagai alat pembayaran.
“Sebab, aset tersebut tidak menunjukkan karakteristik uang. Secara umum, aset digital bukanlah alat simpan nilai atau alat tukar yang baik,” jelas Yamani.
Ia menambahkan hal tersebut dikarenakan kondisi aset digital yang terpapar terhadap volatilitas sebagai akibat dari investasi spekulatif.
Yamani menanggapi pertanyaan soal peran pemerintah dalam mengatur uang serta aset kripto.
Perdana Menteri Malaysia turut bertanya apakah ada rencana untuk menciptakan uang digital, mengingat bank sentral Malaysia ikut serta dalam Proyek Dunbar.
Proyek tersebut menyatukan sejumlah otoritas bank dari berbagai negara. Pusat Inovasi Bank Penyelesaian Internasional (BIS) akan mengujicoba penggunaan uang digital bank sentral (CBDC) untuk transaksi keuangan internasional.
Argumen Yamani terhadap aset kripto mencakup volatilitas, resiko pencurian, kecepatan transaksi yang lamban dibandingkan sistem pembayaran tradisional serta dampak yang berat terhadap lingkungan, terutama dari Bitcoin.
Yamani berkata BTC mencapai harga puncak US$65 ribu pada bulan April 2021 tetapi kemudian longsor dengan cepat sebanyak 50 persen pada pekan-pekan berikutnya.
Ia juga menambahkan, antara tahun 2011 hingga 2021, aset digital senilai US$12 milyar telah dicuri melalui serangan siber dan peretasan.
“Bitcoin hanya mampu memroses 10 transaksi per detik dibandingkan dengan 65 ribu transaksi per detik pada sistem pembayaran seperti Visa,” jelas Yamani.
Yamani juga berargumen bank sentral Malaysia tidak akan menerbitkan CBDC. Pasalnya, sistem pembayaran domestik Malaysia cukup aman dan efisien untuk mendukung stabilitas moneter dan pembayaran digital real-time di negara itu.
Kendati demikian, ia mengakui kripto sebagai kelas aset yang dapat dijadikan instrumen investasi. Sebab itu, Komisi Sekuritas Malaysia (SC) memandang aset kripto sebagai sekuritas dan mengatur perdagangannya.
Selama setahun terakhir, Malaysia bersikap keras terhadap penambangan Bitcoin ilegal. Negara itu telah berhasil menyita alat penambangan kripto senilai jutaan dolar dalam razia terhadap operator penambang ilegal. [finbold.com/ed]
