Penggunaan aset kripto dalam jaringan perekrutan warga negara Indonesia (WNI) sebagai tentara bayaran di Rusia kembali menjadi sorotan setelah Bareskrim Polri mengungkap perkembangan penyidikan kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Dalam keterangan resmi yang diterbitkan pada Jumat (13/11/2026), kepolisian menyebut seorang tersangka berinisial MI diduga memperoleh komisi sebesar US$1.000 untuk setiap orang yang direkrut. Menariknya, keuntungan tersebut disebut diterima melalui dompet aset kripto.
Namun, penelusuran terhadap publikasi resmi kepolisian sebelumnya menemukan perbedaan penting. Pada 3 November 2026, komisi tersangka yang sama justru dilaporkan sebesar 1.000 rubel, bukan dolar AS.
Perbedaan ini menyisakan pertanyaan mengenai nilai pembayaran sebenarnya, sementara rincian transaksi kripto yang terlibat belum diungkapkan kepada publik.
Dompet Kripto Masuk dalam Jaringan Perekrutan WNI
Berdasarkan keterangan resmi Polda Metro Jaya, pengungkapan terbaru disampaikan dalam konferensi pers Bareskrim Polri di Jakarta pada Kamis (12/11/2026).
Salah satu perkara yang ditangani berkaitan dengan perekrutan lima WNI melalui aplikasi WhatsApp dan Telegram. Mereka ditawari pekerjaan sebagai tenaga logistik, petugas keamanan, serta tenaga medis di perusahaan pertambangan Rusia.
Para korban dijanjikan gaji sebesar US$3.000 dan bonus penandatanganan kontrak mencapai US$10.000.
Akan tetapi, penyidik menemukan bahwa pekerjaan yang dijanjikan diduga berbeda dari kenyataan. Para korban justru dipekerjakan sebagai militer bayaran.
Dalam perkara tersebut, MI ditetapkan sebagai tersangka karena diduga bertanggung jawab atas proses perekrutan.
Kepolisian menyatakan MI memperoleh keuntungan sebesar US$1.000 per orang melalui dompet aset kripto. Dengan demikian, penggunaan kripto dalam perkara ini dikaitkan dengan pembayaran keuntungan kepada perekrut, bukan sebagai metode pembayaran gaji para korban.
Temuan tersebut memperlihatkan bagaimana aset digital dapat dimanfaatkan sebagai sarana pemindahan dana dalam jaringan perekrutan lintas negara yang tengah diselidiki aparat penegak hukum.
Dua Rilis Polri Sebut Nominal yang Berbeda
Ada detail yang menarik ketika keterangan terbaru dibandingkan dengan publikasi kepolisian sebelumnya.
Dalam rilis resmi Polda Jawa Timur pada 3 November 2026, Bareskrim Polri telah mengungkap keterlibatan tersangka MI dalam jaringan perekrutan WNI menuju Rusia.
Publikasi tersebut juga menjelaskan bahwa MI diduga berperan sebagai perekrut sekaligus penanggung jawab keberangkatan korban.
Namun, nilai keuntungan yang dicantumkan adalah 1.000 rubel untuk setiap korban melalui dompet aset kripto.
Angka itu berbeda dari publikasi 13 November yang menyebut US$1.000 per orang.
Kedua nilai tersebut tidak dapat dianggap setara karena menggunakan mata uang berbeda. Meski demikian, belum diketahui apakah perbedaan itu disebabkan oleh pembaruan hasil penyidikan, kesalahan penulisan satuan mata uang, atau alasan lainnya.
Belum ditemukan penjelasan resmi yang secara khusus mengklarifikasi perbedaan nominal tersebut.
Karena itu, besaran komisi sebenarnya belum dapat dipastikan hanya dengan membandingkan kedua publikasi tersebut.
Jejak Transaksi Kripto Masih Menyisakan Pertanyaan
Aspek lain yang belum terjawab adalah bagaimana pembayaran melalui dompet aset kripto tersebut dilakukan.
Dalam publikasi resmi yang diperiksa, kepolisian belum menyebutkan jenis aset kripto yang digunakan, jaringan blockchain tempat transaksi berlangsung, alamat dompet pengirim maupun penerima, atau hash transaksi yang dapat diperiksa secara independen.
Informasi tersebut penting untuk membedakan antara nilai komisi yang disebut dalam mata uang konvensional dan aset digital yang benar-benar digunakan untuk melakukan pembayaran.
Sebagai contoh, nominal yang dinyatakan dalam dolar AS tidak otomatis berarti pembayaran dilakukan menggunakan aset kripto tertentu yang bernilai satu dolar. Nilai tersebut dapat saja menjadi satuan perhitungan, sementara aset yang ditransfer berbeda.
Tanpa identitas transaksi atau dokumen pendukung, aliran dana yang disebut penyidik belum dapat direkonstruksi secara independen melalui data blockchain publik.
Walaupun demikian, penggunaan dompet kripto dalam perkara tersebut menjadi bagian penting dari penyidikan dugaan perdagangan orang yang melibatkan perekrutan lintas negara.
Polisi Akan Mendalami Aliran Dana dan Jaringan Perekrut
Direktur Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang Bareskrim Polri, Brigjen Pol Nurul Azizah, menegaskan bahwa pengungkapan perkara tidak berhenti pada penetapan tersangka.
Dalam keterangan resmi Bareskrim yang dipublikasikan pada Jumat (13/11/2026), ia menyampaikan bahwa penyidik akan terus mendalami pihak-pihak yang terlibat, termasuk orang yang membiayai perekrutan, mengatur perjalanan, serta menerima keuntungan.
Penelusuran aliran dana juga menjadi bagian dari pengembangan kasus tersebut.
Dalam perkara perekrutan WNI sebagai militer bayaran lainnya, Bareskrim turut mengungkap keterlibatan dua tersangka berinisial IG dan HS.
Dari tujuh WNI yang direkrut dalam perkara terpisah itu, empat telah diberangkatkan ke Rusia, sementara tiga lainnya berhasil dicegah keberangkatannya.
Pengungkapan tersebut memperlihatkan bahwa penyidikan tidak hanya menyasar pihak yang berhubungan langsung dengan calon korban, tetapi juga jaringan yang mengatur perekrutan dan keberangkatan mereka.
Bagi penelusuran keuangan berbasis blockchain, perkembangan berikutnya akan bergantung pada apakah penyidik mengungkap rincian aset digital dan transaksi yang diduga digunakan dalam pembayaran komisi.
Sementara itu, perbedaan antara angka 1.000 rubel dan US$1.000 dalam dua publikasi resmi Polri tetap menjadi hal yang memerlukan klarifikasi lebih lanjut.
Itulah rangkuman berita kripto hari ini yang bisa kamu simak untuk mengikuti perkembangan dunia aset digital dan teknologi blockchain. Tetap pantau Blockchain Media Indonesia untuk update terbaru seputar pasar kripto, berita bitcoin, hingga panduan belajar crypto untuk kamu yang masih pemula. [st]
Disclaimer: Konten di Blockchainmedia.id hanya bersifat informatif, bukan nasihat investasi atau hukum. Segala keputusan finansial sepenuhnya tanggung jawab pembaca.