Tiongkok dikabarkan akan mengizinkan peluncuran stablecoin kripto pertamanya melalui Hong Kong sebagai lokasi uji coba terbatas.
Keputusan ini diambil sebagai bagian dari upaya Beijing untuk mendorong internasionalisasi renminbi (yuan) dan memperluas pengaruhnya dalam sistem keuangan global, tanpa mencabut larangan terhadap aset kripto di daratan utama.
Berdasarkan laporan Financial Times, peluncuran stablecoin tersebut akan dilakukan dalam pengawasan ketat oleh Otoritas Moneter Hong Kong (HKMA).
Regulator lokal hanya akan memberikan lisensi kepada sejumlah entitas terbatas dengan penerapan kerangka regulasi yang ketat. Prioritas utama akan diberikan kepada penggunaan bisnis-ke-bisnis (B2B), bukan konsumsi ritel oleh masyarakat umum.
Langkah ini muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran Beijing terhadap risiko yang ditimbulkan oleh aset digital, seperti potensi arus modal keluar dan pencucian uang lintas negara.
Meskipun demikian, peluncuran stablecoin yuan offshore dianggap sebagai bagian dari strategi jangka panjang Tiongkok untuk memperluas penggunaan mata uangnya di luar negeri, khususnya dalam perdagangan dan pembayaran internasional.
Strategi Tiongkok: Uji Coba Stablecoin Lewat Jalur Hong Kong
Hingga kini, pemerintah Tiongkok masih melarang perdagangan dan penggunaan kripto seperti Bitcoin dan Ethereum di dalam negeri.
Namun, Hong Kong digunakan sebagai zona eksperimental untuk pendekatan yang lebih terbuka terhadap inovasi keuangan berbasis blockchain. Otoritas setempat telah memperkenalkan sejumlah kebijakan ramah kripto, termasuk kerangka kerja untuk regulasi stablecoin yang diberlakukan awal tahun ini.
Sejumlah perusahaan teknologi besar asal Tiongkok, seperti JD.com dan Ant Group, disebut telah aktif melobi agar stablecoin yuan berbasis luar negeri dapat segera diluncurkan. Mereka juga mengusulkan penerbitan stablecoin berbasis dolar Hong Kong (HKD) sebagai langkah awal sebelum ekspansi penuh ke yuan digital.
Menurut laporan tersebut, pemerintah pusat Tiongkok tetap berhati-hati. Tujuan utama peluncuran stablecoin ini bukan untuk membuka akses bebas ke pasar kripto, melainkan untuk mendukung ekspansi renminbi dalam skenario internasional yang lebih terkendali.
“Hong Kong dijadikan tempat uji coba untuk menghindari risiko langsung terhadap sistem keuangan [Tiongkok] daratan,” ungkap salah satu sumber yang mengetahui kebijakan ini.
Lisensi Terbatas dan Target 2026
HKMA disebut hanya akan memberikan lisensi kepada sejumlah kecil pelaku industri yang mampu memenuhi standar keamanan, kepatuhan dan pengelolaan risiko yang tinggi.
Dalam pernyataannya sebelumnya, HKMA menekankan bahwa setiap stablecoin yang diterbitkan harus sepenuhnya didukung oleh cadangan aset yang transparan dan dapat diaudit.
Peluncuran stablecoin ini diperkirakan baru akan terjadi paling cepat pada tahun 2026, tergantung pada kesiapan infrastruktur dan hasil evaluasi dari skema percontohan di Hong Kong. Sejauh ini belum ada rincian resmi mengenai nama stablecoin atau institusi yang akan menjadi penerbit utamanya.
Kebijakan ini juga menandai pergeseran sikap Tiongkok dalam menyikapi perkembangan aset digital global. Jika berhasil, proyek stablecoin berbasis yuan ini dapat menjadi instrumen baru untuk memperkuat posisi Tiongkok dalam sistem moneter internasional, tanpa harus merombak sistem keuangan domestik yang sangat terkontrol.
Langkah Tiongkok melalui Hong Kong ini mencerminkan strategi kompromi, yakni merangkul inovasi dan ekspansi global, namun tetap menjaga kedaulatan finansial di dalam negeri.
Pelaku industri kripto di Asia dan global saat ini tengah memantau perkembangan kebijakan tersebut untuk menilai potensi dampaknya terhadap pasar stablecoin secara keseluruhan.
Sebelumnya pada Juli, JD.com dan Ant Group disebut tengah melobi bank sentral Tiongkok agar mengizinkan penerbitan stablecoin berbasis yuan offshore di Hong Kong, dengan tujuan mendorong internasionalisasi mata uang yuan dan mengurangi dominasi dolar AS dalam sistem pembayaran digital global. Keduanya menilai Hong Kong sebagai lokasi strategis karena kesiapan regulasinya, sebelum memperluas penerbitan ke wilayah perdagangan bebas Tiongkok dan pasar internasional.
Langkah ini juga mencakup pengajuan lisensi stablecoin ke yurisdiksi global seperti Singapura dan Luxembourg. JD.com dan Ant Group percaya stablecoin yuan dapat mempercepat transaksi lintas negara, menurunkan biaya transfer, serta memperkuat posisi yuan di kancah finansial digital dunia. Namun, inisiatif ini masih menunggu persetujuan dari People’s Bank of China. [st]
Disclaimer: Konten di Blockchainmedia.id hanya bersifat informatif, bukan nasihat investasi atau hukum. Segala keputusan finansial sepenuhnya tanggung jawab pembaca.
