Upaya pemerintah AS untuk memulihkan dana donasi politik senilai US$13,25 juta yang diberikan oleh mantan eksekutif FTX, termasuk Sam Bankman-Fried dan Nishad Singh, telah menarik perhatian luas.
Donasi ini sebagian besar disalurkan ke berbagai Komite Aksi Politik (PAC) yang berafiliasi dengan Partai Demokrat, seperti Emily’s List/Women Vote, Senate Majority PAC dan Future Forward PAC.
Langkah ini menandai upaya serius pemerintah untuk mengatasi pengaruh uang yang berasal dari sumber-sumber yang dipertanyakan dalam politik AS.
Perpanjangan Waktu untuk Negosiasi
Berdasarkan laporan The Block, Hakim Federal Lewis Kaplan menyetujui perpanjangan waktu hingga 15 Januari 2025 untuk pemerintah AS bernegosiasi dengan PAC terkait pengembalian dana tersebut.
Perpanjangan ini memberikan ruang tambahan bagi pemerintah untuk memastikan semua pihak terkait dapat diajak berdiskusi.
“Keputusan ini adalah langkah penting dalam memastikan keadilan ditegakkan,” ujar seorang pejabat Departemen Kehakiman.
Pengakuan Nishad Singh dan Donasi Kontroversial
Nishad Singh, yang merupakan mantan Kepala Teknik di FTX, mengakui bahwa ia membuat donasi tersebut atas permintaan Bankman-Fried. Singh bahkan menyebut bahwa ia terkadang harus menandatangani cek kosong untuk mendanai donasi ini.
“Saya diinstruksikan langsung oleh Bankman-Fried untuk menyumbangkan dana itu, meskipun saya tidak selalu sepenuhnya memahami tujuan politiknya,” ujar Singh.
Singh bekerja sama dengan otoritas selama penyelidikan, yang membuatnya menerima hukuman yang lebih ringan berupa waktu yang telah dijalani dan tiga tahun masa percobaan.
Dampak Potensial ke Pasar Kripto
Jika upaya pemerintah AS untuk mengembalikan donasi politik senilai US$13 juta dari mantan Eksekutif FTX berhasil, dampaknya terhadap pasar kripto bisa signifikan.
Keberhasilan ini dapat memperkuat persepsi bahwa industri kripto rentan terhadap pengawasan ketat dan terlibat dalam praktik-praktik yang dipertanyakan.
Hal ini bisa menimbulkan sentimen negatif di kalangan investor dan mendorong kebijakan yang lebih ketat terkait sumbangan politik dan transparansi finansial di industri kripto.
Selain itu, perusahaan-perusahaan kripto mungkin akan lebih berhati-hati dalam memberikan kontribusi politik, yang pada akhirnya bisa mengubah cara operasional industri ini secara menyeluruh.
Beberapa organisasi politik telah memilih untuk mengembalikan dana yang diterima, sementara lainnya mengalihkannya ke kegiatan amal untuk menghindari citra buruk.
Hal ini menggarisbawahi tantangan hukum dan etika yang dihadapi organisasi politik dalam mengelola dana donasi. [st]
Disclaimer: Seluruh konten yang diterbitkan di Blockchainmedia.id, baik berupa artikel berita, analisis, opini, wawancara, liputan khusus, artikel berbayar (paid content), maupun artikel bersponsor (sponsored content), disediakan semata-mata untuk tujuan informasi dan edukasi publik mengenai teknologi blockchain, aset kripto, dan sektor terkait. Meskipun kami berupaya memastikan akurasi dan relevansi setiap konten, kami tidak memberikan jaminan atas kelengkapan, ketepatan waktu, atau keandalan data dan pendapat yang dimuat. Konten bersifat informatif dan tidak dapat dianggap sebagai nasihat investasi, rekomendasi perdagangan, atau saran hukum dalam bentuk apa pun. Setiap keputusan finansial yang diambil berdasarkan informasi dari situs ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab pembaca. Blockchainmedia.id tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung, kehilangan data, atau kerusakan lain yang timbul akibat penggunaan informasi di situs ini. Pembaca sangat disarankan untuk melakukan verifikasi mandiri, riset tambahan, dan berkonsultasi dengan penasihat keuangan profesional sebelum mengambil keputusan yang melibatkan risiko keuangan.