IKLAN

Binance Fasilitasi Transaksi Kripto Iran, Bos Binance Tak Gentar Aturan Sanksi AS?

Binance sebagai crypto exchange terbesar di dunia telah memproses transaksi dengan Iran senilai US$8 milyar sejak 2018 lalu. Padahal Amerika Serikat sejak lama memboikot Iran dari sistem keuangan global lewat sanksi. Jikalau terbukti, Binance dan pendirinya bisa kena jerat hukum seperti entitas perusahaan pelanggar lainnya.

Hampir semua dana transaksi, sekitar US$7,8 milyar mengalir antara Binance dan Nobitex, menurut data dari perusahaan Chainalysis, dilansir dari Reuters, belum lama ini.

75 persen transaksi dari Iran yang diproses Binance menggunakan cryptocurrency yang dulu popular, yakni Tron (TRX). Kripto itu dianggap efektif untuk menyamarkan transaksi sekaligus identitas para trader.

Hal ini didukung dengan fakta bahwa aliran crypto dari Iran melalui Binance tidak terlaporkan sebelumnya.

Nobitex menganjurkan kliennya untuk memakai Tron agar bisa bertransaksi secara anonim tanpa harus membahayakan asetnya akibat sanksi dari Amerika Serikat.

Laporan terbaru mengabarkan bahwa Departemen Kehakiman AS sedang melakukan investigasi terkait pencucian uang oleh Binance, yang mendominasi industri crypto dengan aset US$1 triliun, dan jumlah pengguna lebih dari 120 juta orang.

BACA JUGA  Naik 700 Persen dalam 2 Bulan, Inilah Aset Kripto Theta

Transaksi dengan klien dari Iran akan membuat perusahaan terancam jika hal ini masih terjadi dan terbukti melakukannya. Namun, berdasarkan temuan Reuters, transaksi tersebut masih saja dilakukan hingga pada Bulan Juli 2022 lalu.

Hal ini menjadi salah satu dari sekian banyak masalah Binance terhadap kepatuhan akan peraturan keuangan. Tapi, Binance sendiri memberikan tanggapan bahwa mereka telah menutup akses untuk siapapun yang berasal dari Iran.

“Binance menutup akun pengguna dari Iran setelah keputusan sanksi, 7 pengguna yang ketahuan di kemudian hari juga langsung ditutup,” ujar Zhao di Twitter-nya.

Walaupun demikian, Binance tidak menjawab pertanyaan secara mendetail atas temuan Reuters tersebut.

“Bahwa perusahaan Binance bukan bagian entitas perusahaan AS, sehingga mereka tidak harus mengikuti aturan sanksi dari Amerika. Tapi, kami mengambil langkah proaktif untuk mengurangi transaksi dengan trader dari Iran,” ujar Patrick Hillman, juru bicara Binance (7/11/2022).

Bahkan Nobitex sendiri tidak menanggapi laporan Reuters tersebut. Hal yang sama juga dilakukan oleh Tron Network yang berada di Inggris, Virgin Island beserta pendirinya Justin Sun.

BACA JUGA  3 Crypto Layak Koleksi di Maret 2023

Pada Agustus 2021, Binance mengumumkan aturan identifikasi agar bisa mengakses akunnya. Tapi, sejak kebijakan tersebut digelar, transaksi besar senilai US$1,05 milyar dari Nobitex masih ada.

“Binance memberikan pernyataan yang jelas dengan menerapkan aturan untuk mengetahui setiap pengguna dan melarang penduduk Iran untuk memiliki akun di Binance,” ujar Hillman.

Melalui kebijakan ini, transaksi antara Binance dengan pengguna asal Iran memang berkurang drastis.

“Walaupun demikian, total transaksi yang dilakukan Binance dari Iran mencapai US$2,95 milyar sejak tahun 2018 lalu,” dikutip dari Reuters.

Risiko Sanksi dan Relasi dengan Binance

Binance tumbuh pesat sejak dirilis pada tahun 2017 lalu. Perusahaan ini juga menginvestasikan US$500 juta ke Twitter lewat Bos Tesla Elon Musk dalam proses akuisisi.

Namun, Kementerian Kehakiman Amerika Serikat sedang fokus melakukan investigasi apakah Binance melanggar UU Pencucian Uang atau tidak.

Sanksi kepada Iran sendiri dijatuhkan pada 2018 lalu akibat melanggar perjanjian kesepakatan nuklir dengan negara-negara dunia.

BACA JUGA  Bearish Crypto Sudah Berakhir?

Dunia Barat dan Persatuan Bangsa-bangsa pun menyasar Tehran sejak 1979 dengan sanksi terhadap program nuklir, pelanggaran HAM dan bantuan kepada teroris.

Bank Standard Chartered Inggris pada tahun 2019, terbukti bersalah karena memberikan layanan keuangan kepada masyarakat Iran. Akibatnya bank ini harus membayar denda hingga US$930 juta.

Bank asal Prancis, BNP Paribas juga terbukti bersalah dengan melakukan transaksi kepada Iran dan harus membayar denda sebesar US$8,9 milyar pada tahun 2014 lalu.

Jika Binance terbukti melanggar UU Pencucian Uang, maka perusahaan ini bisa dikenakan denda hingga US$1 juta per pelanggaran. Bahkan, pihak yang terbukti terlibat akan dihukum penjara maksimal 20 tahun.

Pada Oktober 2022 ini, Bittrex dikenakan denda sebesar US$24 juta karena melanggar sanksi terhadap Iran dengan melakukan transaksi crypto dengan nilai melebihi US$260 juta.

Jika transaksi Binance Iran ini terbukti, maka Binance, Changpeng Zhao dan pihak lain yang terbukti bersalah akan terkena hukuman yang sangat berat. [az]


Disclaimer: Seluruh konten yang diterbitkan di Blockchainmedia.id, baik berupa artikel berita, analisis, opini, wawancara, liputan khusus, artikel berbayar (paid content), maupun artikel bersponsor (sponsored content), disediakan semata-mata untuk tujuan informasi dan edukasi publik mengenai teknologi blockchain, aset kripto, dan sektor terkait. Meskipun kami berupaya memastikan akurasi dan relevansi setiap konten, kami tidak memberikan jaminan atas kelengkapan, ketepatan waktu, atau keandalan data dan pendapat yang dimuat. Konten bersifat informatif dan tidak dapat dianggap sebagai nasihat investasi, rekomendasi perdagangan, atau saran hukum dalam bentuk apa pun. Setiap keputusan finansial yang diambil berdasarkan informasi dari situs ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab pembaca. Blockchainmedia.id tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung, kehilangan data, atau kerusakan lain yang timbul akibat penggunaan informasi di situs ini. Pembaca sangat disarankan untuk melakukan verifikasi mandiri, riset tambahan, dan berkonsultasi dengan penasihat keuangan profesional sebelum mengambil keputusan yang melibatkan risiko keuangan.

Terkini

Warta Korporat

Terkait