spot_img
spot_img

Komunitas Hindu Minta India Atur Ketat Kripto di Negeri Itu

Komunitas Hindu sayap kanan yang kuat dan terhubung dengan partai penguasa di India meminta pemerintah mengatur platform streaming dan aset kripto. Kelompok tersebut berkata regulasi amat penting bagi sektor-sektor tersebut.

“Ada kebutuhan untuk meregulasi sektor ini demi kebaikan bersama,” jelas Mohan Bhagwat, kepala Rashtriya Swayamsevak Sangh, induk ideologi Bharatiya Janata (BJP), partai politik Perdana Menteri India Narenda Modi.

Platform streaming seperti Netflix dan Amazon Prime Video menghadapi tuntutan hukum dan investigasi polisi di negara-negara bagian yang dikuasai BJP. Sebab, konten di platform tersebut dipandang mengganggu dan menyerang mayoritas populasi Hindu di India.

Netflix, Amazon dan Walt Disney Co yang merupakan platform streaming besar lainnya di India, tidak menanggapi permintaan komentar oleh kanal berita Reuters. Asosiasi Blockchain India dan Pengusaha Kripto juga tidak dapat diminta pendapat saat berita ini terbit.

Dalam pidato kepada pengikut di acara festival Hindu Dussehra pada Jumat (15/10/2021), Bhagwat berkata ia tidak tahu negara mana yang menguasai atau regulasi apa yang mengatur mata uang seperti Bitcoin.

“Pemerintah yang harus melakukannya, harus,” tegas Bhagwat.

Rezim Modi acapkali merujuk kepada kelompok Hindu untuk panduan kebijakan tetapi menahan diri untuk meregulasi platform streaming. Kendati demikian, film dan serial televisi harus melalui badan sensor.

Pemerintah India dikenal plin-plan terhadap regulasi kripto.

Sebelumnya, pemerintah telah menyiapkan rancangan undang-undang ke parlemen awal tahun ini tetapi tidak menyerahkannya. Undang-undang tersebut mengatur soal pelarangan perdagangan dan penyimpanan aset kripto.

Beberapa laporan mengindikasikan pemerintah India akan menerapkan pelarangan total terhadap kripto. Menurut Economic Times, sumber orang dalam pemerintah India berkata sudah ada rancangan undang-undang di antara sejumlah departemen pemerintah, tetapi hingga kini belum jelas keputusannya.

Media lokal India melaporkan pemerintah berusaha mengenakan pajak bagi perdagangan aset kripto serta bursa, trader dan pengacara yang mendukung pasar kripto di negara tersebut.

Kanal berita Times of India melaporkan India menjadi pemegang kripto terbanyak di dunia, di atas Amerika Serikat dan Eropa, dengan total 100 juta pemilik kripto berkebangsaan India. [reuters.com/ed]


spot_img

Terkini

spot_img

Terkait