Direktur IMF Christine Lagarde dalam sebuah pernyataan belum lama ini berkata bank sentral disarankan mempertimbangkan membuat mata uang digital, atau yang disebut sebagai Central Bank Digital Currency (CBDC). Kendati CBDC adalah evolusi selanjutnya dari mata uang berwujud kertas saat ini, beberapa pelaku industri kripto gundah gulana, karena uang digital tersebut bisa jadii mengurangi privasi dari penggunanya. Sebab, dengan teknologi uang digital yang dirancang secara khusus, sangat mudah bagi bank sentral dan pemerintah melacak setiap transaksi yang dilakukan.
Walaupun transaksi perbankan saat ini memungkinkan dilakukan secara anonim, tetapi tidak berlaku sepenuhnya sebagaimana yang diidam-idamkankan oleh kaum liberal di luar sana. Kenyataannya memang demikian, ada dualisme dunia keuangan saat ini, di satu sisi pemerintah ingin tidak anonim sepenuhnya, atas nama keamanan. Di sisi lain sejumlah aktivis atau jurnalis ingin transaksi berlangsung anonim penuh atas dasar privasi, yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM).
Menanggapi perihal uang digital bank sentral, Reuben Yap, Chief Operating Officer ZCoin, kripto yang mengutamakan fitur privasi berkata, “Uang yang bisa dilacak seutuhnya adalah ide yang buruk”.
Yap mengungkit soal WeChatPay dan Alipay di Tiongkok yang memungkinkan pemerintah melacak semua transaksi keuangan penggunanya. Ia khawatir pola transaksi keuangan seorang individu bisa disalahgunakan untuk memberikan hukuman, meskipun individu tersebut tidak melanggar hukum. Contoh yang diberikan Yap adalah seorang gamer yang dikurangi kredit sosialnya karena dianggap tidak produktif.
Kredit sosial (social credit) yang dimaksud Yap adalah sebuah sistem yang diterapkan oleh Pemerintah Negeri Tirai Bambu untuk menentukan reputasi sosial setiap warganya. Parameter yang digunakan adalah derajat perilaku sosialnya, mulai dari berbelanja hingga menonton di bioskop. Hasil pelacakan data itu juga bermanfaat untuk membagikan semacam imbalan, seperti diskon belanja hingga kemudahan menyewa mobil tanpa jaminan, jika warga berperilaku “baik”. Diberlakukan sejak tahun 2014, sistem ini memang sedang dikembangkan lebih lanjut, dan akan berlaku penuh secara nasional pada tahun 2020.
Privasi adalah isu yang sangat penting bagi Yap. Pria yang mengawali karirnya di dunia kripto dengan membantu membuat panduan pengguna bagi DASH ini, percaya privasi adalah hak asasi setiap orang, dan tidak semua hal pribadi harus diketahui oleh orang lain, sekalipun oleh pemerintah. Itu pula termasuk soal narasi, bahwa kripto berfitur privasi akan mengancam penegakan hukum, khususnya soal pencucian uang dan pendanaan terorisme, Yap merasa hal itu menggelikan.
“Teroris atau orang yang mau mencuci uang tetap perlu menggunakan uang fiat. Saya tidak yakin ada pihak penjual senjata terlarang yang mau menerima kripto privasi, Monero misalnya, untuk pembelian senjata mereka,” jelas Yap kepada pewarta BlockchainMedia dalam sebuah wawancara khusus di Seminyak, Bali, Jumat (16/11). Hari ini Yap akan menyampaikan lebih banyak soal ZCoin di Konferensi Blockchain, Blockbali.
Justru, menurut Yap, lebih baik pemerintah merangkul kripto privasi. Jika pemerintah melarangnya, pengguna kripto privasi hanya akan mencari cara lain agar tetap bisa memakainya, seperti mendirikan sebuah bursa terdesentralisasi. Dengan merangkul kripto privasi, pemerintah bisa mengawasi likuiditas kripto tersebut dan distribusinya. Yap menyarankan agar pemerintah menerima kripto privasi, tetapi mewajibkan bursa kripto yang me-listing-nya agar menerapkan KYC (Know Your Customer).
Demi memajukan teknologi privasi pada kripto, ZCoin menerapkan protokol Dandelion yang bisa mengurangi peluang bagi seorang oknum untuk mencari tahu sumber sebuah transaksi dan mengungkap identitas pemilik kripto. Dandelion menggunakan algoritma yang menyebabkan propagasi transaksi terjadi secara acak, sehingga lebih sulit untuk mencari sumbernya. Yap berkata, protokol Dandelion sedang diajukan untuk diterapkan juga kepada blockchain Bitcoin.
Selain Dandelion, ZCoin berencana memperbarui prosedur “pembakaran” koinnya. Saat ini, pengguna yang membakar koin harus memulihkan koin sejumlah yang sama dengan yang dibakar. Kesamaan angka ini bisa dimanfaatkan oknum untuk mencari tahu sumber transaksi dan identitas pengguna juga.
ZCoin akan menerapkan arbitrary mints, sehingga pengguna bisa membakar jumlah koin dengan nilai yang berbeda dengan jumlah yang dipulihkan. Perbedaan angka ini yang diharapkan dapat mengecoh oknum, sehingga tidak bisa melacak siapa yang membakar dan siapa yang memulihkan koin.
Soal aplikasi ZCoin, Yap merasa kegunaan paling utamanya tetaplah sebagai alat pembayaran. Memang blockchain ZCoin sudah dipakai dalam proses pemilihan suara Partai Demokrat di Thailand dengan hasil yang memuaskan, tetapi Yap ingin ZCoin fokus sebagai kripto privasi. Agar bisa diadopsi secara massal, Yap berpendapat masyarakat harus sadar tentang pentingnya privasi. Selain itu, pria pendiri BolehVPN ini menjelaskan, kripto privasi masih sulit digunakan oleh orang awam.
“Kripto privasi punya antarmuka yang buruk. Contohnya Monero, selama bertahun-tahun tidak punya antarmuka pengguna. ZCash hanya punya antarmuka yang tidak resmi dan dibuat oleh pihak ketiga. ZCoin ingin memudahkan penggunaan kripto privasi dengan membuat antarmuka yang idiot-friendly,” jelas Yap sambil tertawa. [ed]