spot_img
spot_img

Mampukah Tiongkok Kejar Inovasi Blockchain di Tengah Larangan Kripto?

Selama dua pekan terakhir, pemerintah Tiongkok telah melarang segala hal yang terkait perdagangan kripto dan investasi, termasuk situs berita, akun media sosial, event lokal, dan bursa kripto. Setelah mematikan nyaris semua jalur komunikasi tentang pasar investasi kripto, Pemerintah Tiongkok mengatakan akan terus mempercepat pengembangan blockchain, dengan menggandakan investasi senilai US$3 miliar dolar di sektor teknologi sejak kuartal II 2018, seperti dilansir dari CCN.com

Setiap jaringan blockchain publik dilengkapi dengan kriptonya masing-masing. Hal ini karena setiap pelaku dalam jaringan blockchain tersebut harus diberi insentif agar mau berpartisipasi, baik dalam bentuk mining, mengembangkan solusi blockchain, dan memproses transaksi pada mainnet.

Blockchain dapat berjalan tanpa pihak sentral, dikarenakan mekanisme pemberian insentif yang menyurutkan niat siapapun yang ingin mencurangi data pada blockchain. Tetapi, jika tidak ada kripto yang berlaku sebagai insentif pada suatu blockchain, maka ia membutuhkan sosok sentral yang menegakkan aturan protokol blockchain tersebut.

Selama tiga bulan terakhir, pemerintah Tiongkok telah menanam modal lebih dari US$3 miliar di dana yang berfokus pada blockchain, walaupun melakukan penertiban terhadap publikasi, acara, dan perdagangan kripto pada saat yang bersamaan. Tiongkok mendorong firma investasi lokal, konglomerat teknologi, dan badan pemerintahan untuk menyokong komersialisasi blockchain dengan skala yang besar.

Firma investasi berbasis Beijing, BlockVC, berkata kepada CNBC bahwa firmanya sedang berinvestasi 40-50 proyek blockchain pada tahun 2018, terutama proyek-proyek yang mengembangkan teknologi di tingkatan protokol.

Presiden Cina Xi Jinping, dan CCTV, jaringan televisi pemerintah terbesar di Tiongkok, mendeskripsikan blockchain sebagai teknologi terobosan, dan menegaskan bahwa blockchain akan menjadi salah satu teknologi inti yang menjadi fokus perhatian Cina di tahun-tahun mendatang.

Secara struktur, sebuah jaringan blockchain dioperasikan oleh sekelompok node yang tidak dikendalikan badan atau otoritas sentral. Dengan menolak mata uang kripto dan fokus hanya pada teknologi blockchain, Cina mempelopori pengembangan blockchain tersentralisasi yang memberikan wewenang kepada sekelompok orang tertentu dalam protokolnya.

Namun, masih perlu dilihat apakah blockchain dibutuhkan untuk meningkatkan transparansi pada sektor asuransi, keuangan, dan supply chain. Banyak analis yang berkata bahwa teknologi blockchain penting sebagai sistem keamanan karena mampu mengurangi tindak kecurangan oleh pegawai dan oknum tidak bertanggung jawab di sektor-sektor tersebut.

Teknologi digital signature dan cryptographic time stamps dapat melakukan hal yang sama, sehingga menjadi pertanyaan apakah blockchain benar-benar dibutuhkan. Tiongkok tidak sepenuhnya mematikan proyek dan jaringan blockchain publik. Bulan lalu, pemerintah Xiongan, yang bertanggung jawab membangun kota impian Xiongan New Area besutan Presiden Jinping, meminta pengembang blockchain ConsenSys di New York untuk membuat Dapps yang bisa digunakan di kota tersebut.

ConsenSys, yang didirikan oleh salah seorang pencipta Ethereum Joseph Lubin, merupakan perusahaan blockchain Ethereum terbesar di pasar global yang memiliki lebih dari 900 pegawai. Perusahaan ini telah mengembangkan beragam aplikasi, seperti Metamask yang mempermudah penggunaan Ether. Keputusan pemerintah Tiongkok bekerjasama dengan developer Ethereum menunjukkan secercah harapan dalam usaha Tiongkok untuk mendorong inovasi blockchain. [ed]

spot_img

Terkini

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Terkait