Pemerintah Pakistan Bentuk Komite Khusus untuk Menentukan Legalitas Kripto

Pemerintah Pakistan baru saja membentuk komite khusus untuk menentukan legalitas kripto dalam satu kerangka kerja.

Pemerintah Pakistan telah membentuk tiga komite untuk memutuskan apakah akan menetapkan kerangka hukum untuk kripto atau melarangnya. Komite akan meninjau semua aspek bisnis kripto dan memberikan saran tentang kebijakan kripto di negara itu.

Komite yang Dibentuk untuk Memutuskan Status Hukum Kripto di Pakistan

Pemerintah Federal Pakistan telah membentuk tiga komite untuk memutuskan masa depan kripto dan bisnis terkait di negara itu, menurut Express Tribune, Selasa lalu mengutip dokumen resmi.

Komite dibentuk selama pertemuan yang dipimpin oleh Sekretaris Keuangan Hamed Yaqoob Sheikh untuk memutuskan apakah akan melegalkan atau melarang bisnis kripto.

Mereka akan meninjau semua aspek bisnis kripto dan memberikan saran tentang kebijakan kripto secara nasional. Hasil rapat komite kemudian akan dikirim ke komite lain yang dipimpin oleh Kementerian Keuangan Pakistan.

Komite pertama dibentuk di bawah kepemimpinan Kementerian Hukum Pakistan. Anggota komite ini termasuk Bank Sentral Pakistan (SBP), Badan Investigasi Federal (FIA), dan Otoritas Telekomunikasi Pakistan (PTA).

Komite ini akan mengevaluasi apakah kripto dapat dilarang berdasarkan undang-undang saat ini.

Ini juga akan menyarankan sejumlah cara ayang dapat digunakan untuk melarang kripto sembari menjaga keseimbangan antara kesejahteraan dan kemajuan teknologi.

Dua komite lainnya dibentuk di bawah kepemimpinan Deputi Gubernur SBP Saima Kamal. Anggota komite ini termasuk perwakilan dari Kementerian Teknologi Informasi, Komisi Sekuritas dan Bursa Pakistan, dan PTA.

Rekomendasi mereka akan didasarkan pada pemberlakuan larangan langsung terhadap kripto dan dampaknya di masa depan.

Mereka juga akan membahas apakah Pakistan akan tertinggal dari negara lain dalam perlombaan kemajuan teknologi jika kripto memang akhirnya dilarang di negara tersebut.

Bank Sentral Pakistan telah lama mengambil sikap anti kripto. Gubernur SBP Reza Baqir mengatakan pada Maret bahwa di seluruh dunia, ada banyak penyalahgunaan kripto, termasuk pelanggaran hak asasi manusia, perdagangan orang, pencucian uang, dan banyak hal lainnya.

Dia mencatat pada Februari 2022, bahwa potensi risiko yang terkait dengan kripto jauh lebih besar daripada manfaatnya.

Pada Januari 2022, Badan Investigasi Federal (FIA) meminta Otoritas Telekomunikasi Pakistan untuk melarang lebih dari 1.600 situs web terkait kripto. [ps]

spot_img

Terkini

Terkait