Pemerintah daerah di Tiongkok diam-diam melikuidasi 15.000 Bitcoin (BTC) yang mereka sita dari berbagai kasus kejahatan, dengan nilai total mencapai sekitar US$1,25 miliar, setara Rp20,5 triliun. Yang bikin heboh, penjualan ini dilakukan lewat perusahaan swasta di luar negeri, bukan lewat skema pemerintah pusat ataupun lembaga resmi.
Tujuan dari aksi jual tersebut adalah untuk menambal kekosongan anggaran daerah yang semakin berat akibat melambatnya ekonomi. Meski Tiongkok sejak lama melarang perdagangan aset kripto, celah hukum lokal tampaknya masih membuka jalan untuk manuver-manuver semacam ini.
Langkah tersebut pun mengundang banyak pertanyaan, bagaimana bisa pemerintah lokal menjual Bitcoin di tengah larangan nasional yang masih berlaku? Apalagi, penjualan tidak dilakukan secara terbuka. Hal ini menambah kekhawatiran bahwa aset yang disita justru berakhir di pasar dengan cara yang tidak sepenuhnya transparan.
Tiongkok Jual BTC Lewat Perusahaan Swasta
Beberapa perusahaan swasta yang berbasis di Tiongkok, salah satunya Jiafenxiang di Shenzhen, disebut-sebut menjadi pihak perantara dalam proses ini. Perusahaan tersebut telah membantu menjual aset kripto senilai lebih dari 3 miliar yuan (setara Rp6,9 triliun) sejak 2018.
Semua dilakukan di luar negeri. Bitcoin yang dijual akan ditukar dalam bentuk dolar AS, lalu dikonversi lagi ke yuan dan masuk ke kas pemerintah kota.
Model ini seperti celengan digital tersembunyi. Uang mengalir kembali ke daerah, tapi dengan jalur yang sulit dilacak. Dalam banyak kasus, pihak luar tidak tahu kapan dan berapa banyak Bitcoin yang dijual, karena tidak ada laporan resmi ke publik.
Lebih lanjut lagi, tidak semua pemerintah daerah punya standar yang sama dalam mengelola aset hasil penyitaan, membuat praktik ini seperti wilayah abu-abu dalam dunia kripto Tiongkok.
“Pendekatan saat ini merupakan solusi sementara dan tidak sepenuhnya sejalan dengan larangan perdagangan kripto di Tiongkok.” ujar Profesor Chen Shi dari Universitas Ekonomi dan Hukum Zhongnan, dilansir dari Reuters.
Kekhawatiran dan Usulan Solusi
Praktik ini jelas menimbulkan kekhawatiran. Bukan hanya soal pelanggaran larangan perdagangan kripto, tapi juga soal transparansi dan potensi penyalahgunaan wewenang.
Namun demikian, beberapa pihak justru melihat peluang di balik masalah ini. Ada usulan agar bank sentral Tiongkok mengambil alih proses pengelolaan aset kripto hasil sitaan.
Daripada menjualnya secara acak lewat perusahaan luar, lebih baik digunakan sebagai cadangan strategis negara, mirip seperti emas. Tapi tentu, semua itu butuh kerangka hukum baru dan kemauan politik dari pusat.
Di sisi lain, kabar ini memunculkan satu kekhawatiran tambahan, yaitu bagaimana dampaknya terhadap pasar global? Masuknya 15.000 BTC ke pasar bisa menciptakan tekanan jual yang nyata.
Jika langkah serupa dilakukan terus-menerus, harga BTC bisa mengalami tekanan dari faktor yang sebelumnya tak diperhitungkan, yakni likuidasi oleh pemerintah. [st]