Dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan Kamis (25/10), pemerintah Ukraina mengkonfirmasi rencananya menetapkan kerangka aturan demi melegalisasi kripto di negara tersebut, CCN melansir.
Kripto memang menjadi “penyelamat” bagi rakyat Ukraina, di tengah ketidakstabilan politik dan mata uang nasional yang melemah. Sebagai bagian inisiatif mempertimbangkan dan mengakui uang kripto sebagai teknologi baru, Kementerian Pembangunan Ekonomi dan Perdagangan Ukraina merilis kebijakan untuk mengawasi beragam sektor terkait kripto yang akan diberlakukan penuh pada akhir 2021.
Selama 2018 dan 2019, pemerintah Ukraina akan mengintegrasikan kerangka regulasi untuk mengatur pasar bursa kripto lokal. Platform perdagangan kripto akan wajib menerapkan sistem Know Your Customer (KYC) dan anti pencucian uang untuk membantu pihak berwenang lokal memonitor pasar kripto.
Pada tahun 2020, pemerintah berencana terjun ke industri penambangan kripto, protokol smart contract dan perpajakan, sebagai bagian kedua inisiatif yang mengakui kripto sebagai kelas aset dan industri yang matang.
Periset Denis Zarytsky menyatakan dokumen resmi yang dirilis pemerintah Ukraina menggambarkan pajak sebesar 5 persen yang wajib dibayar entitas dan individu dengan simpanan kripto. Tingkat pajak ini jauh lebih rendah dibanding wilayah lain seperti Perancis dan Inggris yang memberlakukan pajak lebih dari 10 persen terhadap investasi kripto.
Wilayah yang mengakui kripto sebagai properti menerapkan pajak tinggi, seperti yang dilakukan oleh Jepang dan Australia. Pada awal 2018, Jepang dan Australia menghapus pajak ganda terhadap kripto.
“Ukraina akan menentukan panduan untuk klasifikasi token. Selain itu, pemerintah akan mengatur isu yang terkait smart contract dan penambangan kripto. Oleh karena itu, hal ini adalah proses yang berkelanjutan,” jelas Zarystky.
Akan ada dua tahap penerapan kebijakan baru tersebut. Harapannya adalah agar kebijakan ini berlaku secara penuh pada tahun 2021. Selain kebijakan baru, pemerintah akan menerapkan aturan pajak baru, dimana 5 persen pajak diberlakukan terhadap badan dan individu yang menyimpan kripto, lanjut Zaritsky.
Pada Oktober, Yuriy Derevyanko, anggota gerakan anti-korupsi Movement of New Forcesdan seorang legislator Ukraina, menghimbau penghapusan total pajak terhadap kripto sebelum akhir 2020.
Derevyanko secara tegas menyatakan bahwa kripto memiliki potensi menjadi salah satu pasar terbesar di Ukraina dan faktor pendorong ekonomi negara tersebut.
“Saya percaya kita perlu menekankan penundaan perpajakan terhadap sektor kripto selama 10 tahun ke depan. Kita harus meregulasi dan melegalisasi sektor ini, yang akan menjadi mesin bagi ekonomi baru,” jelas Derevyanko.
Saat ini, partai petahana dan oposisi di Ukraina bersikap positif terhadap pertumbuhan jangka panjang sektor kripto dan teknologi blockchain.
Sentimen positif terhadap kelas aset baru di negara tersebut bisa mempercepat proses penerapan kebijakan yang dirancang oleh pemerintah untuk melegalkan kripto dalam tiga tahun ke depan.
Singapura, Korea Selatan, Jepang, Swiss, Inggirs dan Perancis belakangan ini menunjukkan progres signifikan dalam hal regulasi dan pembangunan infrastruktur untuk memenuhi permintaan yang semakin meningkat terhadap kelas aset kripto.
Kendati pakar lokal tetap optimis mengenai rencana tiga tahun pemerintah Ukraina, beberapa pihak khawatir bahwa jangka waktu tiga tahun inisiatif tersebut akan membuka celah bagi negara pasar kripto lain menjadi pelopor. [ed]