Pemerintah Kazakhstan mengantongi US$1,5 juta, setara Rp21,77 milyar, dari sektor tambang kripto pada kuartal pertama tahun 2022, berdasarkan laporan News Bitcoin. Dana tersebut berasal dari tagihan biaya listrik yang digunakan untuk menambang aset digital, pertama diterapkan pada Januari silam.
Kazakhstan mengumumkan telah menerima pemasukan besar tersebut dari sektor tambang kripto yang beroperasi secara legal di negara tersebut.
Kazakhstan Raup Pendapatan Besar dari Sektor Tambang KriptoÂ
Biaya listrik khusus kripto mulai diterapkan pada 1 Januari 2022 sebesar 1 tenge (mata uang Kazakhstan) per kWh listrik yang dipakai untuk penambangan aset kripto. Perusahaan yang menjalankan operasi penambangan wajib membayar tagihan listrik tersebut setiap tanggal 20 pada bulan pertama setelah kuartal berjalan.
Biaya itu belum termasuk aturan pajak resmi Kazakhstan. Pemerintah berencana menerapkan biaya bervariasi bergantung kepada harga listrik yang digunakan. Amandemen aturan tersebut belum lama ini telah mendapat persetujuan pada Dewan Perwakilan Rakyat Kazakhstan.
Langkah tersebut diperkirakan akan menambang pemasukan negara sekaligus membatasi konsumsi listrik oleh sektor produsen aset digital yang membutuhkan energi tinggi.
Kazakhstan menjadi pusat penambangan kripto menyusul pelarangan Tiongkok terhadap sektor tersebut pada bulan Mei tahun 2021.
Maraknya penambangan kripto disebut sebagai penyebab defisit listrik di Kazakhstan. Akibatnya, lusinan fasilitas penambangan terpaksa menghentikan kegiatan, membongkar dan memindahkan peralatan dari lokasi. Sebagian perusahaan berpindah ke negara lain.
Sebagian perusahaan penambangan kripto yang menghentikan operasi terafiliasi dengan pengusaha asal Kazakhstan Alexander Klebanov dari wilayah Pavlodar, serta Bolat Nazarbayev, saudara dari mantan presiden Nursultan Nazarbayev.
Tokoh publik lain yang disebut terkait dengan investasi penambangan kripto mencakup mantan kepala perusahaan gas Kairat Sharipbaev dan Erlan Nigmatulin, pengusaha terkenal dari wilayah Karaganda.
Dalam rapat pemerintah pada bulan Februari lalu, Presiden Kassym-Jomart Tokayev menghimbau untuk melipatgandakan sanksi pajak terhadap penambangan kripto.
Ia juga memerintahkan pengawas kripto untuk mengidentifikasi semua fasilitas penambangan di negara itu dan memeriksa dokumen pajak serta bea cukai.
Pada awal bulan Mei, Kazakhstan memperluas aturan pendaftaran dan pelaporan bagi penambang. Usaha penambangan wajib menyerahkan serangkaian informasi, meliputi kebutuhan energi alat tambang, rencana investasi serta jumlah pegawai.
Sementara itu, auditor dari pemerintah berusaha menutup celah aturan pajak yang dimanfaatkan oleh sejumlah penambang. [ed]