Pemerintah Tiongkok tengah menyoroti fenomena baru di negaranya, terkait penggunaan aset kripto untuk perdagangan obat terlarang, alias narkoba.
Tiongkok, sejak tahun 2021 telah menjadi negara anti-kripto, yang diwujudkan dalam tindakan keras mereka dalam melarang penambangan kripto dan perdagangan aset kripto.
Karena larangan tersebut, hashrate penambangan kripto sempat menurun, termasuk kesulitan penambangan. Perlahan, pusat penambangan pun mulai tersebar dan tidak lagi di Tiongkok, melainkan, di antaranya ke Kazakhstan dan AS.
Di duga, Tiongkok mengambil langkah tersebut untuk membuat mata uang digital bank sentralnya (CBDC), yuan digital, tidak memiliki pesaing dan dapat mendominasi adopsi lokal.
Aset Kripto untuk Perdagangan NarkobaÂ
Berdasarkan laporan Finbold, sebuah laporan baru yang memuat data tahun 2021, menyatakan bahwa pemerintah Tiongkok telah mengidentifikasi perubahan aliran dana obat terlarang.
Aliran tersebut berubah dari transfer online antar bank, menjadi menggunakan aset kripto. Tentu saja, ini adalah fenomena baru yang menjadi sorotan utama Pemerintah saat ini.
Selain itu, negeri Panda tersebut juga menyatakan bahwa aset kripto telah marak digunakan untuk memfasilitasi perdagangan gelap.
Dilaporkan, para pedagang narkoba mulai cenderung bergerak secara online, guna mengalahkan sistem pengawasan negara tersebut.
“Pasar obat [narkoba] terus meluas secara online, dengan lebih banyak penggunaan uang dan distribusi obat dan model transaksi orang ke orang… Transfer modal obat diperluas dari transfer bank online ke mata uang virtual dan mata uang game. Pengiriman obat dilakukan oleh logistik massal dan pengiriman kecil,” ungkap laporan tersebut.
Sebelumnya, alasan yang diketahui publik atas tindak keras Pemerintah Tiongkok terhadap kripto adalah, karena itu telah menjadi ancaman bagi stabilitas keuangan.
Namun, penggunaan kripto untuk perdagangan narkoba tampaknya juga menjadi salah satu alasan di balik tindak keras tersebut, melihat laporan tersebut adalah kumpulan data di sepanjang tahun 2021.
Selain itu, laporan tersebut juga mengungkapkan ada alamat kripto asal Tiongkok yang mentransaksikan aset dengan nilai lebih dari US$2 miliar ke alamat yang terkait dengan kegiatan ilegal. Itu terjadi antara bulan April 2019 dan Juni 2021. [st]