Kerangka aturan Initial Coin Offering (ICO) yang diajukan Otoritas Jasa Keuangan Perancis (l’Autorité des Marchés Financiers atau AMF) telah disahkan oleh parlemen, seperti dilansir CCN.com.
Menteri Ekonomi dan Keuangan Perancis, Brune Le Maire, mengonfirmasi penetapan kerangka aturan ICO dalam cuitan melalui akun Twitternya. Menurut Le Maire, Perancis memiliki riwayat sebagai negara yang rajin berinovasi dalam bidang keuangan, dan tujuan terbarunya adalah untuk memasuki dunia keuangan di abad ke-21 dengan menjamin keamanan bagi perkembangan semua pihak.
Kerangka ICO yang disusun pada Maret silam itu bertujuan melindungi investor dengan mekanisme “visa ICO” sukarela. Perusahaan-perusahaan yang ingin meluncurkan ICO bisa mengajukan permohonan visa dengan menyerahkan whitepaper mereka untuk ditinjau pihak berwenang Perancis. Agar visa dikabulkan, whitepaper yang diserahkan harus mengandung perincian spesifik dan jaminan untuk para investor.
Informasi yang harus ada dalam whitepaper tersebut adalah deskripsi proyek ICO beserta roadmap-nya, hak-hak yang dimiliki pembeli token, prosedur hukum bila terjadi tuntutan atau sengketa, serta tujuan ekonomis dan penggunaan dana yang digalang saat ICO.
Perusahaan asing dilarang mengajukan visa ini, karena Perancis ingin menarik sebanyak mungkin bisnis membuka badan hukum di dalam negaranya. Visa ICO baru ini membuka jalan bagi proyek ICO yang sah untuk mendapatkan akses terhadap berbagai layanan perbankan dan akuntansi. Sebelumnya, jenis layanan tersebut sulit didapatkan karena ketidakjelasan peraturan di sektor ICO.
Pierre Noizat, CEO Blockchain.io, bursa kripto Perancis yang menawarkan platform bagi perusahaan untuk meluncurkan ICO, berencana untuk menggelar ICO sendiri pada Kamis mendatang, (27/09). Blockchain.io termasuk salah satu dari segelintir perusahaan yang akan mendapatkan izin visa ICO dari AMF.
Berkomentar tentang kerangka aturan ICO ini, Noizat berkata, “Pemerintah Perancis terang-terangan memperlihatkan ambisinya menjadikan Perancis sebagai pusat ICO, karena mereka tidak ingin tertinggal revolusi blockchain. Mereka secara rutin berbicara dengan pengusaha blockchain dan kripto di Perancis untuk lebih memahami kondisi pasarnya dan permasalahan yang ada agar dapat menerapkan kebijakan yang tepat bagi industri.”
Satuan tugas aturan kripto yang ditunjuk Menteri Keuangan Perancis awal tahun ini menjadi faktor pendorong utama berbagai perubahan positif aturan terhadap kripto di Perancis. Pada bulan April, pajak Bitcoin diturunkan dari pajak progresif 14 sampai 45 persen menjadi pajak tetap 19 persen.
Kerangka aturan ICO Perancis ini merupakan bagian dari rencana besar pemerintah Perancis mempertahankan proyek blockchain agar tetap di dalam negeri dengan cara memberikan kejelasan dan kepastian mengenai aturan ICO.
Tetap dibutuhkan aturan lebih lanjut untuk industri kripto yang masih baru, tetapi tidak diragukan lagi bahwa pihak berwenang Perancis bersikap terbuka dan berpandangan positif tentang masa depan teknologi blockchain dan mata uang kripto. [ed]
