Jelang sidang praperadilan antara Komisi Bursa dan Sekuritas (SEC) AS dan Ripple Labs, sejumlah tokoh turut menyoal XRP. Salah satunya datang dari mantan pejabat SEC.
Gugatan SEC terhadap Ripple Labs soal XRP yang dikategorikan sebagai sekuritas, pada prinsipnya menyulut kontroversi. Ranahnya tak hanya di kalangan pelaku industri blockchain dan aset kripto, tetapi juga mantan pejabat SEC, Joseph Hall.
Gugatan itu dilayangkan oleh SEC di pengadilan New York pada 22 Desember 2020. Sidang praperadilan direncanakan digelar pada 22 Februari 2021 mendatang.
Ripple Labs dan SBI Group
Bahkan sebelumnya, pihak Ripple Labs menerbitkan jawaban panjang nan terperinci soal kasus itu, menegaskan sejumlah pernyataan senada di media massa.
Ripple Labs mempertanyakan argumen hukum oleh SEC, sekaligus mempertanyakan mengapa Bitcoin (BTC) dan Ether (ETH), bukanlah sekuritas.
Di saat yang sama, raksasa keuangan asal Jepang, SBI Groups malah meluncurkan produk barunya, yakni XRP Lending.
Produk itu seakan-akan menjawab soal seberapa besar dukungan SBI Groups terhadap XRP .
Maklumlah, perusahaan konglomerasi itu memang memiliki saham di Ripple Labs. Dan lagi pihaknya menegaskan bahwa XRP bukan sekuritas, tetapi aset sekaligus currency, sebagaimana tunduk pada peraturan di Negeri Sakura itu.
Pernyataan yang terakhir itu amat terang benderang menanggapi pernyataan SEC dalam gugatan itu, bahwa keputusan SEC kelak bisa berdampak pada dihentikannya perdagangan XRP di negara lain.
Ujung-ujungnya, pasca dokumen gugatan itu, sejumlah bursa yang bermarkas ataupun punya kepentingan bisnis di AS ramai-ramai merencanakan, atau langsung men-delisting XRP di platform-nya. Soal ini, harap maklum sajalah.
Disorot Mantan Pejabat SEC
Pandangan lain soal XRP yang banyak disoroti akhir-akhir adalah dari mantan pejabat SEC, Joseph Hall.
Di lembaga independen itu, pada tahun 2003 dan 2005, ia menjabat sebagai Manajer Pelaksana Kebijakan.
Sekarang dia berlabuh di perusahaan Davis Polk & Wardwell, sebagai wakil kepala tata kelola lingkungan dan sosial.
Pernyataan Hall pada 25 Januari 2021 lalu di Law360.com cukup menarik dikaji. Intinya dia sangat mempertanyakan soal tuduhan SEC bahwa XRP [dalam konteks aset berbentuk digital-Red] besutan Ripple Labs bisa digolongkan sebagai sekuritas, bukan aset, bukan pula currency (mata uang).
“Begitulah mudahnya [SEC-Red] memprediksi aset digital mana yang merupakan sekuritas berdasarkan Howey Test yang merupakan produk pasca Perang Dunia II. Alhasil alat ukur itu berdampak buruk bagi siapa pun yang ingin membangun bisnis dengan teknologi blockchain, jika aset digital dianggap sebagai sekuritas,” tulis Hall.
Howey Test merujuk pada hasil keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat versus perusahaan WJ Howey pada tahun 1946. Kasus itu mempersoalkan kontrak investasi kebun jeruk di Florida.
Hall menilai, kendati SEC berperan menjadi pelindung utama negara bagi investor publik, SEC tidak memiliki otoritas untuk mengawasi aktivitas masyarakat, hanya karena investor berisiko mengalami kerugian.
“Memberikan rasa aman memang harus ada. Tetapi masalahnya, tidak ada undang-undang di AS pasca Depresi Hebat yang menyebutkan bahwa rangkaian kode komputer adalah sekuritas. Jadi, aneh jika SEC menggolongkan itu sebagai ‘kontrak investasi’, sehingga disebut sebagai sekuritas,” jelasnya.
Hall juga menyayangkan, bahwa SEC sebenarnya belum secara resmi dan bulat menggolongkan Bitcoin (BTC) dan Ether (ETH) sebagai aset digital ataupun sekuritas.
Ini yang disebut Hall sebagai penanda ketidakjelasan peraturan di AS soal “objek bernilai” baru itu.
Bagi Hall, gugatan SEC terhadap Ripple Labs mungkin penanda adanya perpecahan di antara para komisaris di dalamnya. Ia merujuk pada, bahwa gugatan itu dilayangkan beberapa hari sebelum Ketua SEC, Jay Clayton berhenti dari jabatannya.
Ini Penyebab Bitcoin Terus Diapresiasi, Menurut Ketua SEC AS
Dia juga berargumen bahwa, dulu Bill Hinman, Direktur Divisi Keuangan Korporasi SEC, mengatakan dalam pidato bahwa ETH mungkin telah lahir sebagai sekuritas, tetapi kemudian berubah menjadi non-sekuritas.
“Itu artinya, hal serupa bisa terjadi bahwa XRP akan mendapatkan perlakuan yang sama. Memang ada beberapa masalah dengan penjualan awal XRP, tetapi pada saat ini ada sejumlah hal di XRP yang berubah,” sebutnya, merujuk pada sifat XRP yang sama seperti ETH sebagai metode pembayaran lintas negara.
Hall juga berharap Gary Gensler yang dicalonkan oleh Presiden Biden untuk memimpin SEC, bisa mengubah tatanan pandangan komisi itu soal blockchain dan aset kripto.
Reuters: Gary Gensler Akan Pimpin SEC Amerika Serikat, Bagaimana Nasib XRP?
Oleh publik, Gensler dianggap sosok yang sesuai memimpin SEC. Dia yang pernah memimpin Komisi Perdagangan Komoditas Berjangka (CFTC) AS, adalah seorang akademisi yang benar-benar paham soal teknologi blockchain, aset kripto dan persilangannya dengan faktor ekonomi dan bisnisnya.
“Semoga dalam peran baru Gensler, ia mengutamakan rasionalisasi hukum soal di bagian mana ‘cryptocurrency‘ itu adalah sekuritas,” pungkasnya. [red]
