IMF Akui Aset Kripto Lebih Efisien Sebagai Sistem Pembayaran, Tetapi…

IMF mengakui aset kripto sangat efisien sebagai sistem pembayaran alternatif jika dibandingkan sistem keuangan kartu kredit. Ini mengarahkan publik dan bank sentral agar secepatnya beralih ke sistem pembayaran Central Bank Digital Currency (CBDC).

Hal itu tertera di blog resmi di situs IMF, di mana efisiensi ditilik berdasarkan konsumsi energi listrik antara sistem pembayaran kartu kredit dengan aset kripto yang mencakup Bitcoin (bersistem blockchain Proof-of-Work), blockchain non-Proof-of-Work dan sistem blockchain permissioned. Sebagi catatan, dalam blockchain non-Proof-of-Work, ada yang disebut sebagai Proof-of-Stake yang berkarakter permissionless, di mana untuk mengakses sistem itu tidak diperlukan izin sama sekali alias public blockchain.

Hasilnya adalah, blockchain non-Proof-of-Work hanya mengonsumsi di bawah 0,0001 kilowatt jam per transaksi. Sedangkan blockchain Bitcoin mengonsumsi listrik lebih dari 1000 kilowatt jam per transaksi.

Sementara itu, sistem blockchain permissioned atau yang setara dengan itu, jauh lebih rendah daripada keduanya, yakni hanya 0,000001 kilowatt jam per transaksi.

IKLAN
aset kripto
Perbandingan sistem pembayaran antara kartu kredit dan aset kripto oleh IMF.

“Berdasarkan kajian kami tentang penggunaan energi mata uang digital bergantung pada teknologi yang diusungnya. Aset kripto dengan blockchain Proof-of-Work menggunakan lebih banyak energi daripada sistem keuangan kartu kredit. Sedangkan aset kripto dengan blockchain non-Proof-of-Work, baik yang permissionless dan with permission mengonsumsi energi yang jauh lebih besar daripada sistem kartu kredit,” sebut penulis Itai Agur, Xavier Lavayssière dan Germán Villegas Bauer dari IMF.

Berdasarkan kajian mereka juga, terbukti, bahwa sistem keuangan untuk Central Bank Digital Currency (CBDC) yang with permission dan tak menggunakan Proof-of-Work dan menggunaka mirip seperti Proof-of-Stake, jauh lebih hemat energi listrik, sehingga pada ujungnya bisa menekan biaya transaksi.

“Karena sistem pembayaran dewasa ini semakin banyak yang menggunakan sistem buku besar terdistribusi (distributed ledger system), ada pilihan yang jelas untuk sistem pembayaran baru yang lebih hemat energi yang permissionless dan tidak bergantung pada sistem Proof-of-Work. Oleh sebab itu negara harus mempertimbangkan kebutuhan energi dengan manfaat dan risiko lain ketika mereka merancang CBDC atau mempertimbangkan peraturan untuk kripto,” sebut peneliti itu.

Sejauh ini baru Bank Sentral Tiongkok yang benar-benar serius menggarap yuan digital sebagai CBDC mereka. Itu diteliti dan dikembangkan sejak tahun 2014 dan resmi diujicoba sejak tahun 2020. Sementara Amerika Serikat sendiri masih dalam proses perancangan, termasuk Bank Sentral Uni Eropa dan beberapa negara di Afrika dan Amerika Latin. Bank Indonesia sendiri mencanangkan sistem rupiah digital akan rampung tahun ini juga. [ps]

IKLAN
spot_img

Terkini

Terkait