Pemerintah Provinsi Khyber Pakhtunkhwa di Pakistan memastikan bahwa pihaknya siap mendirikan penambangan Bitcoin.

Hal itu disampaikan oleh Zia Ullah Bangash, Penasihat Teknologi Informasi provinsi itu kepada media, dilansir dari media siber lokal Bolnews, belum lama ini.

Dilansir dari Decrypt, Bangash mengatakan RUU legislatif yang mendukung industri itu telah disahkan di DPRD Provinsi. Kelak entitas perusahaan juga bisa menerbitkan aset kripto mereka sendiri dan dijamin oleh hukum.

Melalui Twitter, Bangash menegaskan itu lagi. Dia mengatakan, pihaknya menyambut baik penambangan Bitcoin sebagai bagian dari mempromosikan industri teknologi.

Pengguna Twitter lain merespons pernyataan itu, mempertanyakan apakah pasokan listrik Pakistan cukup untuk penambangan itu di tengah krisis energi Pakistan.

Respons ini sangat masuk akal, karena konsumsi listrik penambangan Bitcoin tidaklah kecil dan terus bertambah, seiring meningkatnya permintaan.

Konsumsi Listrik Tambang Bitcoin Lampaui Belanda, Dekati Uni Emirat Arab

Tahun lalu, pejabat dari Majelis Provinsi, yang dipimpin oleh Bangash, juga memberikan resolusi kepada pemerintah pusat Pakistan yang menyerukan legalisasi penambangan dan kepemilikan Bitcoin di seluruh negeri.

BERITA TERKAIT  CEO Triv: Karena Derivative Market, Jumlah Unit Bitcoin Kini "Tak Terbatas"

“Kami meminta pemerintah pusat untuk mempertimbangkan dengan hati-hati proposal kami untuk melegalkan penambangan aset kripto,” sebut dokumen proposal itu.

Pemerintah Venezuela juga melakukan hal serupa melalui militernya. Pada awal Desember 2020 lalu, di media sosial tampak sejumlah video dan foto menunjukkan tentara Venezuela merakit alat tambang Bitcoin dan jenis aset kripto lainnya.

Menurut Jenderal Lenin Herrera, langkah itu untuk menambah penghasilan anggotanya, akibat kesulitan ekonomi. Maklumlah, negara pimpinan Nicolas Maduro itu mengalami hiperinflasi. [red]

Protected with blockchain timestamps

Ikuti media sosial kami

INFO IKLAN/AD INFO